Calon Kapolri Baru Ditantang Benahi Stigma Pelanggaran HAM di Kepolisian Kabareskrim Polri Komjen Sigit Listyo. Foto: MP/Kanu

Merahputih.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyoroti kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, yakni pembunuhan satu keluarga di Sigi dan penembakan enam anggota FPI. BEM SI berharap Komjen Listyo Sigit Prabowo menuntaskan kasus-kasus HAM bila menjadi Kapolri nanti.

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia belum menjadi menjadi fokus utama institusi Polri. Salah satunya adalah kasus pembantaian satu keluarga di Sigi yang hingga saat ini masih belum tuntas.

"Ditambah lagi kasus penembakan enam anggota laskar FPI yang cukup menyita perhatian publik," tulis pernyataan sikap BEM SI untuk institusi Polri kepada wartawan, Jumat (23/1).

Baca Juga:

Gelar Rekontruksi, Komnas HAM Belum Simpulkan Kematian 6 Anggota FPI

BEM SI mendorong Polri menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya enam anggota FPI. Enam anggota FPI tersebut tewas ditembak anggota Polri.

BEM SI merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, tujuan kepolisian adalah terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Maka mereka mendukung Komjen Listyo Sigit Prabowo yang telah disetujui DPR untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis untuk mengusut tuntas kasus HAM, serta menjaga kredibilitas Polri.

Kendaraan polisi dan enam laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21-12-2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Kendaraan polisi dan enam laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21-12-2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Selain persoalan HAM, BEM-SI juga meminta Komjen Sigit memberi ruang luas bagi aspirasi publik untuk berlangsungnya demokrasi yang sehat.

Sebab, sisi ini terciderai ketika polisi melakukan proses pengamanan demonstrasi sepanjang 2019 hingga 2020. Tidak sedikit demonstran mendapatkan perlakuan represif aparat selama menyalurkan aspirasi.

"Demokrasi yang menjadi asas bernegara dicederai oleh berbagai tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian di lapangan," beber BEM-SI dalam keterangan resminya.

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Penembakan 4 Anggota FPI Pelanggaran HAM

Kemudian, BEM SI juga meminta Komjen Sigit mampu menjaga kredibilitas Polri sebagai instansi penegak hukum. Selanjutnya mereka juga meminta Komjen Sigit untuk menegakkan supremasi hukum dengan seadil-adilnya.

"Mengembalikan marwah Polri sebagai pengayom masyarakat," tulis BEM-SI mengungkapkan permintaan lain kepada Komjen Sigit. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu
Indonesia
Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu

UU Pemilu yang ada saat ini dirancang untuk 4-5 kali pelaksanaan Pemilu

Ganjil Genap di DKI Diperpanjang, Catat Jadwal dan Lokasinya
Indonesia
Ganjil Genap di DKI Diperpanjang, Catat Jadwal dan Lokasinya

aturan tersebut mulai berlaku 14 Desember 2021 sampai 3 januari 2022.

Dua Tokoh Ini Jadi Faktor Keunggulan PDIP
Indonesia
Dua Tokoh Ini Jadi Faktor Keunggulan PDIP

Dukungan publik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertahan pada posisi teratas dengan 25,2 persen suara. Hal tersebut tidak terlepas dari sosok Jokowi dan Ganjar Pranowo.

Dalam 15 Bulan Terakhir, Neraca Perdagangan Selalu Surplus
Indonesia
Dalam 15 Bulan Terakhir, Neraca Perdagangan Selalu Surplus

Neraca perdagangan RI pada Januari-Juli 2021 mengalami surplus USD 14,42 miliar.

Penumpang Mulai 'Refund' Tiket Kereta Api di Stasiun Pasar Senen
Indonesia
Penumpang Mulai 'Refund' Tiket Kereta Api di Stasiun Pasar Senen

Lain cerita calon penumpang Umar Wisesa yang gagal berangkat ke Tasikmalaya karena tidak mengantongi dokumen perjalanan dari kelurahan

KPK Dalami Aliran Uang dari Tersangka Kasus Bansos ke Sejumlah Pihak
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang dari Tersangka Kasus Bansos ke Sejumlah Pihak

Temuan ini didalami tim penyidik lewat PNS Kemensos bernama Fahri Isnanta yang diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Rabu (31/3).

Anak Jokowi yang Beri Perintah ke Satpol PP Bubarkan Kerumunan 'BTS Meal'
Indonesia
Anak Jokowi yang Beri Perintah ke Satpol PP Bubarkan Kerumunan 'BTS Meal'

Sanksi lain yang diterapkan yakni akan mengevaluasi izin usaha McDonald's

Ketum PGI: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sudah Ditarget
Indonesia
Ketum PGI: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Sudah Ditarget

Gomar Gultom menilai, ke-75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah ditarget.

Pegawai KPK Cabut Permohonan MK, Ini Alasannya
Indonesia
Pegawai KPK Cabut Permohonan MK, Ini Alasannya

Dalam pertimbangan putusan itu, MK menyatakan adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN

1.603 Warga Berstatus Positif COVID-19 Diduga Berkeliaran di Tempat Umum
Indonesia
1.603 Warga Berstatus Positif COVID-19 Diduga Berkeliaran di Tempat Umum

Dan, juga terdapat 1.603 orang dengan status positif dan kontak erat mencoba untuk melakukan aktivitas publik.