Calon Anggota KY Pilihan Jokowi Kompeten Jadi Komisioner Komisi Yudisial (Setkab.go.id)

Merahputih.com - Komisi III DPR menilai tujuh calon anggota Komisi Yudisial (KY) yang diajukan Presiden Joko Widodo memiliki kompetensi untuk menjadi komisioner KY.

"Sambil menunggu Komisi III DPR dalam menetapkan hasil uji kelayakan, saya menilai para calon yang diajukan Presiden memiliki kompetensi yang cukup untuk menjadi komisioner KY," ujar anggota Komisi III DPR, Amir Uskara dikutip Antara, Rabu (2/12).

Baca Juga:

Ratusan Ribu Guru Honor Dapat Subsidi Gaji Rp600 Ribu

Hal itu, setelah dirinya mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KY Senin (30/11) dan Selasa (1/12).

Namun, politikus PPP itu menilai, selain aspek kompetensi, ada aspek-aspek lain yang akan menjadi penilaian Komisi III DPR dalam mengambil keputusan yaitu integritas, komitmen, dan kapasitas.

Tapi banyak faktor lain yang turut dinilai selama uji kelayakan dan kepatutan yaitu integritas, komitmen, dan kapasitas.

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan terhadap tujuh orang calon anggota KY pada Senin (30/11) dan Selasa (1/12).

Ilustrasi - Logo Komisi Yudisial. ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf/am.

Proses uji kelayakan pada Senin (30/11) adalah penyusunan makalah yang judulnya ditentukan Komisi III DPR, lalu Selasa (1/12), para calon anggota KY memaparkan makalah dan diuji dengan tanya jawab seluruh anggota Komisi III DPR sejak pagi hingga sore hari.

Komisi III DPR akan menggelar Rapat Pleno pada Rabu (2/12) pukul 13.00 WIB dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi terkait kelulusan para calon anggota KY yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Ketujuh calon anggota KY tersebut adalah

1. Prof. Dr. Mukti FajarNur Dewata S.H., M.Hum

2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D

3. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Baca Juga:

Nasib Miris Guru Honorer, Digaji Sebulan Rp150 Ribu

4. Drs. M. Taufiq HZ, M.H.I

5. Binziad Kadafi, S.H., L.L.M., Ph.D

6. Sukma Violetta, S.H., L.L.M

7. Dr. Siti Nurdjanah,S.H., M.H (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad Ditangani Polsek Mampang
Indonesia
Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad Ditangani Polsek Mampang

Informasinya akan ada proses permintaan klarifikasi dan sebagainya

[HOAKS atau FAKTA]: Moderna Vaksin Ketiga untuk Masyarakat Umum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Moderna Vaksin Ketiga untuk Masyarakat Umum

Moderna booster dosis tiga disuntikkan untuk masyarakat umum, selain untuk SDM Kesehatan

'Diasapi' Jonathan Rea di Mandalika, Toprak Razgatlioglu Juara Dunia
Olahraga
'Diasapi' Jonathan Rea di Mandalika, Toprak Razgatlioglu Juara Dunia

Para pembalap sebelumnya harus menelan kecewa karena gagal membalap pada Sabtu (21/11)

Setuju Deklarasi Dukun di Banyuwangi, PKB: Bagus, Daripada Praktik Liar dan Merugikan
Indonesia
Klaster Sekolah dan Keluarga Bikin PTM Terbatas di Pancoran Mas Dihentikan
Indonesia
Klaster Sekolah dan Keluarga Bikin PTM Terbatas di Pancoran Mas Dihentikan

Waktu pelaksanaan mulai tanggal 19 November sampai dengan 29 November 2021

Ingat! Perayaan Lomba Hari Kemerdekaan Harus Virtual
Indonesia
Ingat! Perayaan Lomba Hari Kemerdekaan Harus Virtual

Anies mengimbau warga untuk selalu mengikuti dan menaati protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan dekorasi rumah, kampung, tempat kerja dan lain, sebagainya dalam rangka memperingati HUT RI ke-76.

Hotel Tempat Karantina Warga India Dijaga Ketat TNI-Polri
Indonesia
Hotel Tempat Karantina Warga India Dijaga Ketat TNI-Polri

Anggota TNI dan Polri melakukan pengamanan di tempat warga negara India yang berada di salah satu hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Ini Kata Kuasa Hukum Soal Langkah Rizieq Setelah Jadi Tersangka
Indonesia
Ini Kata Kuasa Hukum Soal Langkah Rizieq Setelah Jadi Tersangka

Imam Besar FPI Rizieq Shihab belum memutuskan terkait langkah yang akan ditempuh setelah penetapan tersangka dirinya.

Ma'ruf Amin Tegaskan Pasar Muamalah di Depok Tak Sesuai Prinsip Syariah
Indonesia
Ma'ruf Amin Tegaskan Pasar Muamalah di Depok Tak Sesuai Prinsip Syariah

Sementara, di Indonesia telah memiliki regulasi dan lembaga keuangan berbasis syariah

Soal Sumbangan Rp 2 Triliun Keluarga Akidi Tio, PPATK: Setengahnya Juga Tidak Ada
Indonesia
Soal Sumbangan Rp 2 Triliun Keluarga Akidi Tio, PPATK: Setengahnya Juga Tidak Ada

"Begini saya tidak boleh menyebut angka tapi sangat jauh. Boro-boro setengahnya juga ngga. Terlalu jauh," ujarnya.