Cakada Diduga Koruptif Jangan Dipilih Saat Pilkada, MAKI Sebut Nama-namanya Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta masyarakat tidak memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dan gratifikasi, yang saat ini ditangani KPK. Pilkada seharusnya menyediakan pilihan yang baik kepada masyarakat untuk memajukan daerah.

Namun yang terjadi di sebagian daerah di Indonesia, termasuk di berbagai daerah di Kepri justru sebaliknya. Orang-orang yang terlibat kasus korupsi maupun gratifikasi masih berhasrat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Mereka mendapat ruang untuk diusung partai politik sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Regulasi terkait persoalan ini masih perlu diperbaiki untuk mencegah hasil pilkada yang melukai rakyat.

Baca Juga

Uang Suap Djoko Tjandra Diduga Mengalir ke Atasan Irjen Napoleon

Upaya melahirkan pemimpin yang bersih harus dimulai dari proses pilkada yang baik, yang dapat membendung orang-orang yang terlibat kasus korupsi mencalonkan diri.

"Dalam penanganan COVID-19, contohnya, KPU dapat menunda pencalonan politisi yang terkonfirmasi COVID-19. Seharusnya, upaya lainnya, dalam konteks melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat, dipikirkan juga potensi kerawanannya seperti tidak memberi ruang kepada orang-orang yang terlibat kasus korupsi dan gratifikasi di KPK," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dikutip Antara, Selasa (17/11).

Kehadiran pasangan calon kepala daerah yang bermasalah, menurut dia dapat menimbulkan permasalahan bila mereka memenangkan pilkada. Kemudian setelah dilantik, berhadapan dengan kasus hukum.

Kondisi ini tidak hanya memperburuk nama pemerintahan daerah, melainkan bertolak belakang dengan harapan rakyat, yang menginginkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lahir dari pesta demokrasi, tidak terlibat kasus korupsi maupun gratifikasi.

"Kami memahami, KPU maupun Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menolak calon kepala daerah yang bermasalah hukum sebelum diputuskan pengadilan. Namun sanksi dapat diberikan pemilih dalam pilkada yakni tidak memilih mereka yang tersandera dalam kasus korupsi atau pun gratifikasi di KPK," tandas dia.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Menurut dia, orang-orang yang pernah menjadi napi korupsi dan juga terlibat dalam kasus korupsi berpotensi mengulangi kejahatan yang sama sehingga pemilih sebaiknya tidak memilihnya pada pilkada.

Calon kepala daerah yang disajikan dalam pilkada untuk dipilih oleh pemilih seharusnya tidak bermasalah. Sebab pilkada menguras anggaran daerah yang sangat besar, sehingga tidak layak kalau masyarakat diberi pilihan kurang baik.

Boyamin membeberkan ada sejumlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersandera kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Rata-rata kasus itu dugaan korupsi dan gratifikasi itu terjadi ketika mereka menjadi pengusaha dan kepala daerah.

Di Kepri, contohnya, Boyamin mengatakan ada dua calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus gratifikasi yakni AW dan AR. AW, Calon bupati Bintan diduga terlibat dalam kasus gratifikasi pemberian ijin usaha pertambangan di Kotawaringin Timur.

Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, telah ditetapkan sebagai tersangka sejak sembilan bulan lalu karena berdasarkan penyidikan yang dilakukan KPK, diduga merugikan negara sebesar Rp5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat.

Baca Juga

Irjen Napoleon Disebut Ungkap Dugaan 'Setoran' untuk 'Petinggi Kita', Mabes Polri: Tak Ada Di BAP

Supian Hadi selama periode 2010-2015 telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT Bl (PT Billy Indonesia), dan PT AIM (PT Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2010 2015. Saat itu, AW menjabat sebagai Direktur PT FMA dan PT AIM.

Selain merugikan negara hingga trilinan rupiah, Hadi juga diduga telah menerima sejumlah pemberian dari izin tersebut, yakni mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 seharga Rp1.350.000.000, dan uang sebesar Rp 500 juta yang diduga diterima meIalui pihak lain. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Inpres 6/2020 yang Dikeluarkan Jokowi Bisa Beri Sanksi Sesuai dengan Kearifan Lokal
Indonesia
Inpres 6/2020 yang Dikeluarkan Jokowi Bisa Beri Sanksi Sesuai dengan Kearifan Lokal

Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar protokoler kesehatan

Masih Keluarkan Guguran, Sultan Minta Pengungsi Merapi Tidak Balik Rumah
Indonesia
Masih Keluarkan Guguran, Sultan Minta Pengungsi Merapi Tidak Balik Rumah

BPPTKG mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Potensi bahaya akibat erupsi Merapi diperkirakan maksimal dalam radius lima kilometer dari puncak.

4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah
Indonesia
4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah

Transaksi barang digital juga dianggap berisiko yaitu dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat ketat.

KPK Amankan Dokumen Penting dari Kantor Bupati Bandung Barat
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Penting dari Kantor Bupati Bandung Barat

Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat.

Wali Kota Bogor Minta Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI Dituntaskan
Indonesia
Wali Kota Bogor Minta Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI Dituntaskan

Wali Kota Bogor, Bima Arya mendatangi Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi. Ia diperiksa dalam kasus penghalang-halangan Swab test COVID-19 di RS UMMI Bogor yang melibatkan Rizieq Shihab

Masih Terjadi Keramaian Saat PSBB, IKEA Alam Sutera Ditutup
Indonesia
Masih Terjadi Keramaian Saat PSBB, IKEA Alam Sutera Ditutup

IKEA tetap mematuhi peraturan pemerintah

Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN
Indonesia
Ini Peruntukan Uang Negara Rp30 Triliun di Bank BUMN

kebijakan ini diharapkan akan mampu mendorong pemulihan yang ditargetkan mulai terjadi pada kuartal III dan IV setelah pada kuartal II tertekan akibat penerapan PSBB.

Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri
Indonesia
Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan, kemungkinan pada hari Rabu (13/1) baru surat presiden (surpres) tentang nama calon Kapolri akan keluar.

Pemprov DKI Berharap tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 setelah Libur Imlek
Indonesia
Pemprov DKI Berharap tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 setelah Libur Imlek

Pemprov DKI Jakarta berharap tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota pasca libur panjang perayaan Tahun Imlek pada Jumat (12/2), Sabtu (13/2) dan Minggu (14/2) kemarin.

Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan KA Jarak Jauh
Indonesia
Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan KA Jarak Jauh

KA yang okupansinya cukup tinggi pada perjalanan akhir pekan ini, terutama yang menuju Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang.