Cakada Bermasalah Ditunda Proses Hukumnya Demi Jaga Netralitas Polri Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan. (Dok.)

Merahputih.com - Pengamat kepolisian, Edi Hasibuan mengatakan penundaan proses hukum oleh para calon kepala daerah pada Pilkada 2020 bertujuan untuk menjaga netralitas Polri.

"Keputusan Kapolri itu bisa mencegah dimanfaatkannya Polri oleh pihak tertentu untuk menjadi alat politik pada pilkada," ujar Edi dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).

Baca Juga

PDIP Umumkan Gelombang Kelima Paslon di Pilkada 2020, Termasuk Surabaya

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) itu mengatakan telegram Kapolri soal penundaan proses hukum itu dikeluarkan di saat yang tepat yakni sebelum pendaftaran peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Sehingga, ia mengapresiasi terbitnya telegram kapolri tersebut demi Pilkada 2020 yang aman dan terhindar dari campur tangan dari pihak lain.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan (HO-dokumen pribadi)

Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, telegram Kapolri no ST/2544/VII/RES/1.24/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 dibuat untuk menjaga profesionalisme dan netralitas Polri di tengah masyarakat saat pelaksanaan pilkada gubernur/ wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

Dalam telegram tersebut, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz juga melarang upaya pemanggilan dan upaya hukum lain yang mengarah pada persepsi mendukung salah satu calon.

Namun, penundaan proses hukum itu tidak berlaku untuk tindak pidana pemilu, tertangkap tangan melakukan pidana yang berkaitan dengan keamanan negara dan pidana dengan ancaman hukuman mati/seumur hidup.

Baca Juga

Gantikan Risma-Whisnu, PDIP Akhirnya Usung Ery Cahyadi-Armuji di Pilwalkot Surabaya

Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo juga menyebutkan penanganan perkara yang ditunda akan dilanjutkan setelah pasangan calon kepala daerah terpilih dilantik.

Apabila ditemukan adanya penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara yang ditunda, akan dikenai sanksi disiplin maupun kode etik. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Hukum PDIP Bertemu Dewas, KPK Tegaskan Tetap Bekerja Profesional
Indonesia
Tim Hukum PDIP Bertemu Dewas, KPK Tegaskan Tetap Bekerja Profesional

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah adanya dugaan kongkalikong kasus antara PDIP dengan KPK

Modus Baru Pelaku Jambret, Bobol dan Bajak Akun Korban hingga Habiskan Saldo
Indonesia
Modus Baru Pelaku Jambret, Bobol dan Bajak Akun Korban hingga Habiskan Saldo

Dua jambret yang ditangkap Polsek Metro Menteng, DS dan AH, bisa mencuri data nasabah dari handpone korban.

Pemerintah Buka Suara Soal Jumlah Positif Corona Kerap Melonjak Drastis
Indonesia
Pemerintah Buka Suara Soal Jumlah Positif Corona Kerap Melonjak Drastis

Melonjaknya angka positif lantaran di beberapa daerah terdapat proses panjang dalam melakukan pemeriksaan virus corona.

DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol

Pendekatan pelarangan minuman beralkohol dapat memberi dampak negatif untuk peradilan pidana di Indonesia.

Adik Ipar Khofifah Meninggal Dunia, Dimakamkan dengan Protokol Kesehatan
Indonesia
Adik Ipar Khofifah Meninggal Dunia, Dimakamkan dengan Protokol Kesehatan

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tengah berduka setelah adik ipar, Ahmad Fauzi Bin Abdul Mughni meninggal dunia, Rabu (23/9)

Pimpinan DPR Minta Semua Orang Patuhi Proses Hukum, Termasuk Rizieq?
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Semua Orang Patuhi Proses Hukum, Termasuk Rizieq?

Sebagai Pimpinan DPR, Azis juga menghormati proses yang sedang berjalan saat ini

Ini Pihak-Pihak yang Diizinkan Keluar-Masuk Jabodetabek oleh Pergub Anies
Indonesia
Ini Pihak-Pihak yang Diizinkan Keluar-Masuk Jabodetabek oleh Pergub Anies

Anies Baswedan mengeluarkan aturan larangan warga DKI keluar wilayah. Hal itu diambil untuk menekan penyebaran COVID-19.

PSI Solo 'Ditawar' Rp1 Miliar untuk Dukung Lawan Gibran di Pilwalkot Solo
Indonesia
PSI Solo 'Ditawar' Rp1 Miliar untuk Dukung Lawan Gibran di Pilwalkot Solo

Purnomo menegaskan tidak pernah diajak komunikasi partai lain untuk maju di Pilwakot Solo

Penanganan Banjir di Jakarta Diklaim Bakal Bisa Dirasakan Warga 3 Tahun ke Depan
Indonesia
Penanganan Banjir di Jakarta Diklaim Bakal Bisa Dirasakan Warga 3 Tahun ke Depan

Pemprov serius mengatasi banjir pada tahun 2021 dengan memproyeksikan anggaran sebesar Rp4,05 triliun

Ketua DPRD Tanggapi Kritikan Penghormatan Terakhir Sekda Saefullah di Balai Kota
Indonesia
Ketua DPRD Tanggapi Kritikan Penghormatan Terakhir Sekda Saefullah di Balai Kota

Meskipun berada di dalam mobil jenazah, namun berbahaya karena adanya potensi penularan.