Cakada Bawa Massa Saat Daftar ke KPU, Begini Respon Bawaslu Logo Bawaslu. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan, dari 315 bakal pasangan calon (bapaslon) yang telah mendaftar, sebanyak 141 bapaslon diduga melanggar aturan protokol kesehatan.

Dugaan pelanggaran ini terkait dengan jumlah massa yang datang ke kantor KPU setempat saat hendak mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga

DKPP Usul Pembentukan Satgas Penegakan Disiplin COVID-19 di Pilkada 2020

“141 bapaslon tersebut diduga melanggar aturan PKPU (Peraturan PKU) yang secara tegas melarang konvoi dan arak-arakan di tengah pandemik COVID-19,” ungkap Fritz dalam keteranganya yang dikutip, Minggu (6/9).

Atas hal tersebut, Fritz menegaskan, Bawaslu akan melakukan dua hal. Pertama, berupa saran perbaikan (teguran). Kedua, melaporkan bapaslon yang melanggar protokol kesehatan kepada pihak pihak lain yang berwenang seperti kepolisian.

Menurutnya sudah menjadi tugas Bawaslu melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Selain itu, dia meyakini sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mencegah agar tidak terjadi penyebaran COVID-19.

Pasangan Ipuk-Sugirah berjalan kaki saat mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020 ke KPU Kabupaten Banyuwangi, Minggu (6-9-2020). ANTARA/HO-Tim Sukses Ipuk-Sugirah
Pasangan Ipuk-Sugirah berjalan kaki saat mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020 ke KPU Kabupaten Banyuwangi, Minggu (6-9-2020). ANTARA/HO-Tim Sukses Ipuk-Sugirah

Fritz juga mengungkapkan KPU telah melakukan sosialisasi jauh hari sebelumnya kepada partai politik (parpol) untuk datang hanya membawa bapaslon, LO (Liaison Officer/penghubung), dan perwakilan pengurus parpol saja. Hal ini baginya sebagai bagian untuk menerapkan protokol kesehatan.

Tentang sanksi, lanjut Fritz, apabila mengacu terkait Undang-Undang (UU) Pemilihan (Pilkada) dan PKPU maka yang Bawaslu lakukan adalah saran perbaikan dan juga memberikan dugaan pelanggaran administratif kepada bapaslon atau KPU yang diduga melanggar.

“Terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu tidak hanya memberikan saran dan perbaikan saja, tetapi juga dianggap meanggar tata cara mekanisme dan prosedur yang sudah diatur dalam PKPU,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain UU Pemilihan, masih ada UU lainnya yang perlu diperhatikan misalnya UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Fritz menegaskan apabila dalam kajian Bawaslu ditemukan pelanggaran terkait kedua UU tersebut, maka Bawaslu akan merekomdesikan kepada pihak lain seperti kepolisian guna menindaklajuti lebih jauh. Hal ini baginya sesuai UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Arak-arakan dan pengerahan massa diduga melanggar Pasal 14 UU 4/1984 dan Pasal 93 UU 6/ 2018 atau larangan dari peraturan daerah setempat.

"Untuk itu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten Kota meneruskan temuan atau laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang sesuai Pasal 28 (1) e dan Pasal 33 e UU 6/2020," jelas Fritz.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu itu berharap tidak ada klaster baru penyebaran. Dirinya meyakini, pelaksaan pilkada saat pandemik COVID-19 bukan hanya sekadar tugas KPU dan Bawaslu saja, melainkan pula menjadi tugas komponen bangsa untuk menyukseskan pesta demokrasi dibarengi dengan memberantas COVID-19.

Baca Juga

Kemendagri Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Cakada ke KPU

Sehingga, dia menyarankan, seluruh pihak tidak hanya bicara teknis kepemiliuan, namun juga ada kepatuhan kepada protokol kesehatan.

“Mematuhi protokol kesehatan merupakan komitmen kita bersama. Kita membutuhkan ketegasan masing-masing pihak menerapkan protokol kesehatan. Ketegasan dari Kepolisian, Satpol PP, Satgas, lemda, dan seluruh pihak untuk menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penampakan Awan Lenticular Hebohkan Warga Pasuruan
Indonesia
Penampakan Awan Lenticular Hebohkan Warga Pasuruan

Awan lenticular kembali menampakkan diri di langit Kabupaten Pasuruan. Fenomena alam tersebut diabadikan sejumlah warganet sekaligus diunggah di sejumlah media sosial.

Marzuki Alie: Kami Siap untuk Kalah
Indonesia
Marzuki Alie: Kami Siap untuk Kalah

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Marzuki Alie menyatakan pihaknya siap menerima kekalahan.

Kasus Pesta Dihadiri Raffi Ahmad, Polisi: Mereka Tidak Diundang Tapi Datang Sendiri
Indonesia
Kasus Pesta Dihadiri Raffi Ahmad, Polisi: Mereka Tidak Diundang Tapi Datang Sendiri

Polisi menyebut belasan tamu yang menghadiri acara ulang tahun ayah Sean Gelael, Ricardo Gelael termasuk Raffi Ahmad tidak ada yang diundang. Namun, mereka inisiatif datang sendiri.

PPKM Diperpanjang, DPR Minta Kejelasan Jaminan dan Kompensasi bagi Rakyat
Indonesia
PPKM Diperpanjang, DPR Minta Kejelasan Jaminan dan Kompensasi bagi Rakyat

“Apa terobosan yang akan dilakukan serta mampukah pemerintah beri jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut,” ucap Johan

Warga Abaikan Prokes Jadi Penyebab Melonjaknya Kasus COVID-19 di Kudus
Indonesia
Warga Abaikan Prokes Jadi Penyebab Melonjaknya Kasus COVID-19 di Kudus

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tengah menjadi sorotan tajam karena melonjaknya kasus COVID-19 pasca libur lebaran 2021.

Pemprov DKI Tindak Lanjuti 5 Sekolah Belajar Tatap Muka saat PPKM Level 4
Indonesia
Pemprov DKI Tindak Lanjuti 5 Sekolah Belajar Tatap Muka saat PPKM Level 4

Pemprov DKI Jakarta mengaku menerima pengaduan dari masyarakat soal ada 5 sekolah yang melakukan kegiatan belajar tatap muka saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar
Indonesia
Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar

PKS menyoroti Pemprov DKI yang tidak mencantumkan peraturan proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi di masa pandemi dalam Raperda Penanganan COVID-19.

Wagub DKI Akui Belum Terima Undangan sebagai Saksi Sidang Rizieq Shihab
Indonesia
Wagub DKI Akui Belum Terima Undangan sebagai Saksi Sidang Rizieq Shihab

"Belum-belum terima undangan," ujar Wagub Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/4).

Kakorlantas Tarik Ucapan Bolehkan Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei
Indonesia
Kakorlantas Tarik Ucapan Bolehkan Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei

Korlantas menyiapkan 333 titik penyekatan di sejumlah jalur seperti jalan tol, jalur arteri, jalan utama, hingga jalan tikus. Penyekatan dimulai dari tanggal 6-17 Mei 2021.

Wagub DKI: Warung yang Jual Rokok ke Anak-Anak Didenda Rp 50 Juta
Indonesia
Wagub DKI: Warung yang Jual Rokok ke Anak-Anak Didenda Rp 50 Juta

"Nanti bagi toko warung yang menjual rokok bagi anak di bawah umur sudah aturan bakal didenda Rp 50 juta," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (17/9)