Cakada Bawa Massa Saat Daftar ke KPU, Begini Respon Bawaslu Logo Bawaslu. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan, dari 315 bakal pasangan calon (bapaslon) yang telah mendaftar, sebanyak 141 bapaslon diduga melanggar aturan protokol kesehatan.

Dugaan pelanggaran ini terkait dengan jumlah massa yang datang ke kantor KPU setempat saat hendak mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga

DKPP Usul Pembentukan Satgas Penegakan Disiplin COVID-19 di Pilkada 2020

“141 bapaslon tersebut diduga melanggar aturan PKPU (Peraturan PKU) yang secara tegas melarang konvoi dan arak-arakan di tengah pandemik COVID-19,” ungkap Fritz dalam keteranganya yang dikutip, Minggu (6/9).

Atas hal tersebut, Fritz menegaskan, Bawaslu akan melakukan dua hal. Pertama, berupa saran perbaikan (teguran). Kedua, melaporkan bapaslon yang melanggar protokol kesehatan kepada pihak pihak lain yang berwenang seperti kepolisian.

Menurutnya sudah menjadi tugas Bawaslu melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Selain itu, dia meyakini sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mencegah agar tidak terjadi penyebaran COVID-19.

Pasangan Ipuk-Sugirah berjalan kaki saat mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020 ke KPU Kabupaten Banyuwangi, Minggu (6-9-2020). ANTARA/HO-Tim Sukses Ipuk-Sugirah
Pasangan Ipuk-Sugirah berjalan kaki saat mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020 ke KPU Kabupaten Banyuwangi, Minggu (6-9-2020). ANTARA/HO-Tim Sukses Ipuk-Sugirah

Fritz juga mengungkapkan KPU telah melakukan sosialisasi jauh hari sebelumnya kepada partai politik (parpol) untuk datang hanya membawa bapaslon, LO (Liaison Officer/penghubung), dan perwakilan pengurus parpol saja. Hal ini baginya sebagai bagian untuk menerapkan protokol kesehatan.

Tentang sanksi, lanjut Fritz, apabila mengacu terkait Undang-Undang (UU) Pemilihan (Pilkada) dan PKPU maka yang Bawaslu lakukan adalah saran perbaikan dan juga memberikan dugaan pelanggaran administratif kepada bapaslon atau KPU yang diduga melanggar.

“Terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu tidak hanya memberikan saran dan perbaikan saja, tetapi juga dianggap meanggar tata cara mekanisme dan prosedur yang sudah diatur dalam PKPU,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain UU Pemilihan, masih ada UU lainnya yang perlu diperhatikan misalnya UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Fritz menegaskan apabila dalam kajian Bawaslu ditemukan pelanggaran terkait kedua UU tersebut, maka Bawaslu akan merekomdesikan kepada pihak lain seperti kepolisian guna menindaklajuti lebih jauh. Hal ini baginya sesuai UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Arak-arakan dan pengerahan massa diduga melanggar Pasal 14 UU 4/1984 dan Pasal 93 UU 6/ 2018 atau larangan dari peraturan daerah setempat.

"Untuk itu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten Kota meneruskan temuan atau laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang sesuai Pasal 28 (1) e dan Pasal 33 e UU 6/2020," jelas Fritz.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu itu berharap tidak ada klaster baru penyebaran. Dirinya meyakini, pelaksaan pilkada saat pandemik COVID-19 bukan hanya sekadar tugas KPU dan Bawaslu saja, melainkan pula menjadi tugas komponen bangsa untuk menyukseskan pesta demokrasi dibarengi dengan memberantas COVID-19.

Baca Juga

Kemendagri Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Cakada ke KPU

Sehingga, dia menyarankan, seluruh pihak tidak hanya bicara teknis kepemiliuan, namun juga ada kepatuhan kepada protokol kesehatan.

“Mematuhi protokol kesehatan merupakan komitmen kita bersama. Kita membutuhkan ketegasan masing-masing pihak menerapkan protokol kesehatan. Ketegasan dari Kepolisian, Satpol PP, Satgas, lemda, dan seluruh pihak untuk menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nyaris 700 WNI Terdata Gabung ke ISIS
Indonesia
Nyaris 700 WNI Terdata Gabung ke ISIS

Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan data warga negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi kombatan ISIS terus bertambah.

Usai Dilantik, Besok Riza Patria Menghadap Anies di Balai Kota
Indonesia
Usai Dilantik, Besok Riza Patria Menghadap Anies di Balai Kota

Kamis, Riza sudah mulai bekerja membatu Anies menjalankan pemerintahan DKI Jakarta.

 Jadi Negara Maju, Ekspor Tekstil AS-Indonesia Diprediksi Tak Terpengaruh
Indonesia
Jadi Negara Maju, Ekspor Tekstil AS-Indonesia Diprediksi Tak Terpengaruh

"Selama ini antara Indonesia dan Amerika tidak ada problem. Amerika mau terima banyak barang dari Indonesia. Dan Indonesia mau beli banyak US Cotton dari Amerika no problem (tidak masalah)," ujar Andy

 Nurmansjah Lubis: Harusnya Pilwagub Digelar Saat Jakarta Aman dari Corona
Indonesia
Nurmansjah Lubis: Harusnya Pilwagub Digelar Saat Jakarta Aman dari Corona

"Ya memang seharusnya kita harus menaati keputusan presiden, putusan pak Gubernur, Kapolri supaya semuanya kondisinya kondusif baru kita pilih," kata Nurmasnjah Lubis

PDIP Dituduh Komunis dan Anti-Islam, Zuhairi Misrawi Ungkit Konflik Timur Tengah
Indonesia
PDIP Dituduh Komunis dan Anti-Islam, Zuhairi Misrawi Ungkit Konflik Timur Tengah

Gus Mis berpesan bahwa semua anak bangsa harus waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah negeri ini.

Denda Progresif Menanti Pelanggar PSBB
Indonesia
Denda Progresif Menanti Pelanggar PSBB

Saat ini aturan tertulis tentang sanksi denda progresif sedang disusun dan dimatangkan Biro Hukum Pemprov DKI.

Jokowi Diingatkan Hati-hati Terapkan Perppu No 1/2020
Indonesia
Jokowi Diingatkan Hati-hati Terapkan Perppu No 1/2020

Perppu No 1 Tahun 2020 tentang stabilitas keuangan negara dalam penaggulangan COVID-19 banyak menganulir beberapa ketentuan di UU lain (omnibus law).

Arab Saudi Longgarkan Lockdown, Mal-Mal dan Pasar Kembali Ramai
Dunia
Arab Saudi Longgarkan Lockdown, Mal-Mal dan Pasar Kembali Ramai

Aroma cairan disinfektan yang kuat tercium di seluruh peralatan rumah, kosmetik, dan pakaian.

Pemerintah Diingatkan Perbaiki Sejumlah Aturan di Program Tapera
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Perbaiki Sejumlah Aturan di Program Tapera

Program Tapera dipastikan menjadi solusi bagi pekerja untuk memiliki rumah saat rekomendasi KSPI dijalankan.

Program Prioritas Idham Azis: Penegakan Hukum Profesional Hingga Manajemen Media
Indonesia