Cak Imin Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Penerapan PPN Sembako Harga beras. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk meninjau ulang rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemik dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6).

Baca Juga:

Belum ada Pembahasan, Sri Mulyani Ogah Paparkan Detail Rencana Kenaikan PPN

Rencana kebijakan tersebut berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP. Selain itu, jika bahan pokok dikenakan PPN maka akan membebani masyarakat karena saat ini pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit, lebih dari 50 persen omzet dagang menurun.

"Kalau sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Ketua Umum DPP PKB menilai, jika sembako terkena PPN maka akan berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat menurun daya belinya terutama pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian makin sulit untuk bangkit.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Di sisi lain, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN 0 persen bagi barang impor kendaraan dan properti untuk menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali sehingga daya beli konsumen meningkat.

Menteri Keuangan menegaskan, draf RUU KUP baru dikirimkan kepada DPR, namun belum dibahas sehingga sangat disesalkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.

Ia menjelaskan, RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.

"Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” jelasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sembako Kena PPN, PKS: Berhentilah Menguji Kesabaran Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Gembira, Nakes Dapat Kelebihan Insentif Tidak Perlu Transfer Balik
Indonesia
Kabar Gembira, Nakes Dapat Kelebihan Insentif Tidak Perlu Transfer Balik

Untuk faskes pelayanan COVID-19 yang dibiayai oleh APBD (RSUD dan puskesmas), sumber dana insentif nakes pelayanan COVID-19 dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, bukan melalui DIPA Kementerian Kesehatan.

Wagub DKI Yakin Pembangunan Sirkuit Formula E Rampung Tepat Waktu
Indonesia
Wagub DKI Yakin Pembangunan Sirkuit Formula E Rampung Tepat Waktu

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyakini lintasan Formula E yang akan dibangun di Ancol akan selesai tepat waktu.

Presiden Jokowi Tinjau Daerah Terdampak Erupsi Gunung Semeru di Lumajang
Indonesia
Presiden Jokowi Tinjau Daerah Terdampak Erupsi Gunung Semeru di Lumajang

Di Lumajang, Presiden diagendakan untuk meninjau sejumlah lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru.

Pedagang Pasar Tradisional di Bandung Abai Prokes, Lapak Terancam Ditutup
Indonesia
Pedagang Pasar Tradisional di Bandung Abai Prokes, Lapak Terancam Ditutup

Pedagang yang bandel bisa-bisa dicabut izin jualannya.

Klaim Jakarta Aman Sejak Malam Takbiran, Polda Metro Puji Warga Makin Cerdas
Indonesia
Klaim Jakarta Aman Sejak Malam Takbiran, Polda Metro Puji Warga Makin Cerdas

Situasi Jakarta aman dan kondusif pada malam takbir Lebaran Idulfitri 1443 H

'Orang Dalam' Terlibat dalam Pembobolan dan Pemalsuan Sertifikat Vaksin COVID-19 di PeduliLindungi
Indonesia
'Orang Dalam' Terlibat dalam Pembobolan dan Pemalsuan Sertifikat Vaksin COVID-19 di PeduliLindungi

HH bekerja sama dengan FH yang merupakan karyawan swasta lulusan SLTA

Kunci Indonesia Hindari Gelombang 3 COVID-19 Versi Epidemiolog UI
Indonesia
Kunci Indonesia Hindari Gelombang 3 COVID-19 Versi Epidemiolog UI

Selain vaksinasi, banyak orang yang sudah memiliki antibodi COVID-19 secara alami karena pernah terinfeksi

Tiga Skenario Urai Puncak Kemacetan Mudik Jawa Barat
Indonesia
Tiga Skenario Urai Puncak Kemacetan Mudik Jawa Barat

Polisi mengimbau masyarakat untuk mencari terlebih dahulu informasi jalur yang akan dilalui.

Ketenangan Jadi Kunci Greysia/Apriyani Melaju ke Final Olimpiade Tokyo
Indonesia
Ketenangan Jadi Kunci Greysia/Apriyani Melaju ke Final Olimpiade Tokyo

etenangan menjadi kunci kemenangan Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu dalam laga semifinal Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung Sabtu (31/7) waktu setempat.

Terduga Teroris yang Ditembak Mati Densus 88 Berprofesi Dokter
Indonesia
Terduga Teroris yang Ditembak Mati Densus 88 Berprofesi Dokter

Terduga teroris tersebut ternyata berprofesi sebagai dokter.