Cak Imin Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Penerapan PPN Sembako Harga beras. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk meninjau ulang rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemik dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6).

Baca Juga:

Belum ada Pembahasan, Sri Mulyani Ogah Paparkan Detail Rencana Kenaikan PPN

Rencana kebijakan tersebut berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP. Selain itu, jika bahan pokok dikenakan PPN maka akan membebani masyarakat karena saat ini pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit, lebih dari 50 persen omzet dagang menurun.

"Kalau sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Ketua Umum DPP PKB menilai, jika sembako terkena PPN maka akan berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat menurun daya belinya terutama pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian makin sulit untuk bangkit.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Di sisi lain, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN 0 persen bagi barang impor kendaraan dan properti untuk menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali sehingga daya beli konsumen meningkat.

Menteri Keuangan menegaskan, draf RUU KUP baru dikirimkan kepada DPR, namun belum dibahas sehingga sangat disesalkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.

Ia menjelaskan, RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.

"Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” jelasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sembako Kena PPN, PKS: Berhentilah Menguji Kesabaran Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PN Jakarta Pusat Kembali Lockdown Selama 2 Hari
Indonesia
PN Jakarta Pusat Kembali Lockdown Selama 2 Hari

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali mengeluarkan kebijakan lockdown atau menutup aktivitas sementara setelah ditemukan adanya 7 orang positif COVID-19.

Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes
Indonesia
Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta, pengelola bandara tegas menerapkan protokol kesehatan, apalagi kini tengah muncul strain virus Corona baru dari Inggris.

Selama Libur Lebaran, RS Polri Kramat Jati Cuma Buka Layanan IGD
Indonesia
Selama Libur Lebaran, RS Polri Kramat Jati Cuma Buka Layanan IGD

IGD RS Polri tidak hanya menyediakan layanan dokter dan perawat, tetapi juga tersedia jasa Apotek.

Seks Sesama Jenis Perawat-Nakes, Doni Monardo: Tidak Mencerminkan Budaya Kita
Indonesia
Seks Sesama Jenis Perawat-Nakes, Doni Monardo: Tidak Mencerminkan Budaya Kita

Dua pelaku yang merupakan pasien dan oknum tenaga medis itu sudah dilakukan penegakan hukum

Menteri Edhy Tersangka Suap, Luhut Pimpin KKP
Indonesia
Menteri Edhy Tersangka Suap, Luhut Pimpin KKP

"Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (26/11).

Indonesia Dinilai Sedang Hadapi Tantangan Transnasional Radikal
Indonesia
Indonesia Dinilai Sedang Hadapi Tantangan Transnasional Radikal

Walaupun sudah dibasmi dan dibubarkan tetapi propaganda transnasional radikal ini sudah masuk ke dalam masyarakat

Bayar Hutang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun
Indonesia
Bayar Hutang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun

BI memandang cadangan devisa tetap memadai, dengan didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Lebih dari 200 Warga Daftar Vaksinasi Merdeka di Cideng Jakarta Pusat
Indonesia
Lebih dari 200 Warga Daftar Vaksinasi Merdeka di Cideng Jakarta Pusat

Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan oleh Pemerintah

Waspada Pinjaman Online Ilegal Muncul di Google Play Store!
Lainnya
Waspada Pinjaman Online Ilegal Muncul di Google Play Store!

Kominfo telah memblokir aplikasi pinjol ilegal sejumlah 151 aplikasi.

Holding BUMN Ultra Mikro Bisa Dorong UMKM Naik Kelas
Indonesia
Holding BUMN Ultra Mikro Bisa Dorong UMKM Naik Kelas

Bergabungnya BRI, Pegadaian, dan PNM akan mempermudah pelaku UMKM untuk naik kelas karena mempermudah akses pembiayaan.