Cak Imin Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Penerapan PPN Sembako Harga beras. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk meninjau ulang rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemik dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6).

Baca Juga:

Belum ada Pembahasan, Sri Mulyani Ogah Paparkan Detail Rencana Kenaikan PPN

Rencana kebijakan tersebut berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP. Selain itu, jika bahan pokok dikenakan PPN maka akan membebani masyarakat karena saat ini pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit, lebih dari 50 persen omzet dagang menurun.

"Kalau sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Ketua Umum DPP PKB menilai, jika sembako terkena PPN maka akan berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat menurun daya belinya terutama pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian makin sulit untuk bangkit.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Di sisi lain, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN 0 persen bagi barang impor kendaraan dan properti untuk menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali sehingga daya beli konsumen meningkat.

Menteri Keuangan menegaskan, draf RUU KUP baru dikirimkan kepada DPR, namun belum dibahas sehingga sangat disesalkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.

Ia menjelaskan, RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.

"Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” jelasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sembako Kena PPN, PKS: Berhentilah Menguji Kesabaran Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Madura dan Minang Paling Banyak Tolak Divaksin COVID-19
Indonesia
Warga Madura dan Minang Paling Banyak Tolak Divaksin COVID-19

Persentase terbesar etnik warga yang tidak mau divaksin adalah Madura (58 persen) dan Minang (43 persen). Sedangkan yang paling tinggi persentase bersedia divaksin adalah Batak (57 persen) dan Jawa (56 persen).

Pengembang Kooperatif Selesaikan Permasalahan
Indonesia
Pengembang Kooperatif Selesaikan Permasalahan

Diana mengaku pihak perusahaan pengembang kondotel D’Luxor dan dirinya telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluar

PSI Nilai KAMI Kebelet Rebut Kekuasaan
Indonesia
PSI Nilai KAMI Kebelet Rebut Kekuasaan

Ia menambahkan, jika sebenarnya bertujuan merebut kekuasaan, alangkah lebih baik jika bersabar sebentar, tunggu sampai 2024, bertarung di Pemilu.

Pasca Serangan di Mabes Polri, Jokowi Minta TNI Hingga BIN Waspada
Indonesia
Pasca Serangan di Mabes Polri, Jokowi Minta TNI Hingga BIN Waspada

Jokowi juga meminta masyarakat untuk tetap tenang

[HOAKS atau FAKTA]: Satu Keluarga Hanya Makan Terigu Gegara Pembagian Sembako Tak Merata
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Satu Keluarga Hanya Makan Terigu Gegara Pembagian Sembako Tak Merata

Beredar video di media sosial Instagram di mana ada satu keluarga di Depok, Jawa Barat, bercerita hanya makan tepung untuk dikonsumsi sehari-hari.

Sekjen Tunggu Permintaan Kemenkes Jadikan Halaman DPR RS Darurat COVID-19
Indonesia
Sekjen Tunggu Permintaan Kemenkes Jadikan Halaman DPR RS Darurat COVID-19

Selain itu, para anggota DPR maupun fraksi-fraksi di DPR belum ada yang mengusulkan terkait penggunaan halaman gedung DPR/MPR menjadi RS Darurat COVID-19.

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Pilih Adik Jadi Calon Wagub
Indonesia
Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Pilih Adik Jadi Calon Wagub

Sejauh ini belum diketahui jadwal pasti pembahasan khusus tentang penetapan satu nama Cawagub itu oleh Majelis Tinggi partai.

Catat, Ini 17 Ruas Tol Jawa - Bali yang Disekat Selama PPKM Darurat
Indonesia
Catat, Ini 17 Ruas Tol Jawa - Bali yang Disekat Selama PPKM Darurat

PT Jasa Marga (Persero) Tbk menambah titik lokasi pengendalian mobilitas menjadi 17 ruas di Jawa – Bali.

Korupsi Asabri, Kejagung Sita Ratusan Bidang Tanah di Lebak
Indonesia
Korupsi Asabri, Kejagung Sita Ratusan Bidang Tanah di Lebak

Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri.

Rumah Hantu Sragen Diaktifkan Kembali untuk Karantina Pemudik
Indonesia
Rumah Hantu Sragen Diaktifkan Kembali untuk Karantina Pemudik

Rumah tersebut sudah 11 tahun ini tak ditempati oleh pemiliknya