Cak Imin Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran Ketahanan Pangan Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat??????? (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar. (ANTARA/HO-Humas DPR.

MerahPutih.com - Harga beras terus mengalami kenaikan sejak akhir 2022 sampai saat ini. Hal tersebut berlaku pada beras medium dan premium.

Berdasarkan harga di panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium menginjak Rp 11.850 per kilogram dan beras premium Rp 13.500 per kilogram.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan anggaran ketahanan pangan nasional karena dinilai belum berdampak positif pada stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok.

Baca Juga:

Temuan Terkini Ketersediaan Pangan di Penjuru Tanah Air Jelang Ramadan

"Saya minta kebijakan anggaran ketahanan pangan ini dievaluasi, mumpung masih baru beberapa bulan diterapkan untuk anggaran 2023," kata Abdul Muhaimin Iskandar, Rabu (22/2), dikutip Antara.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin usai menerima atau mendapatkan banyak laporan dari daerah terkait tingginya harga beras, termasuk belum stabilnya harga kebutuhan pokok lainnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 900 miliar selama Januari 2023 untuk menekan harga pangan. Namun, sayangnya, Cak Imin menilai target yang ingin dicapai belum sepenuhnya berdampak baik.

"Logikanya kalau sudah ada anggaran ketahanan pangan, semua harga pangan stabil. Lah ini kan tidak, malah sekarang ini harga beras naik," kata Cak Imin.

Baca Juga:

PSI Minta Pemprov DKI Gencar Sosialisasi Harga dan Stok Pangan Jelang Ramadan

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mengevaluasi penggunaan anggaran ketahanan pangan, termasuk memastikan target sudah sesuai orientasi demi stabilitas harga pangan.

"Anggarannya tidak main-main itu, besar sekali," kata dia.

Pemerintah pada tahun 2023 diketahui mengalokasikan anggaran tergolong besar untuk ketahanan pangan sebesar Rp 92,3 triliun. Nilai tersebut naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 86 triliun.

Pemerintah pada Januari 2023 telah menghabiskan anggaran Rp 900 miliar yang dikhususkan untuk ketahanan pangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, realisasi anggaran tersebut digunakan Kementerian PUPR sebesar Rp 630 miliar untuk membangun bendungan dan irigasi.

"Kemudian Kementerian Pertanian Rp 125 miliar serta KKP Rp 99,4 miliar. Ini untuk kegiatan kementerian dan lembaga," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Rabu (22/2). (*)

Baca Juga:

Bulog Yakinkan Stok Pangan Cukup Saat Ramadan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ganjar-Mahfud Kampanye Perdana di Aceh dan Papua
Indonesia
Ganjar-Mahfud Kampanye Perdana di Aceh dan Papua

Ganjar akan mengunjungi Papua, sedangkan Mahfud ke Aceh. Tak hanya itu, pasangan Ganjar-Mahfud akan ditemani oleh tim kampanye dan pengurus partai yang berada di sana.

Tiongkok Deportasi Puluhan Ribu Pekerja Asing
Dunia
Tiongkok Deportasi Puluhan Ribu Pekerja Asing

Sekitar 67.000 ekspatriat di Tiongkok tercatat sebagai pelaku pelanggaran izin kerja dan izin tinggal sepanjang tahun 2022.

MK Kabulkan Syarat Cawapres Berpengalaman Sebagai Kepala Daerah Meski Belum 40 Tahun
Indonesia
MK Kabulkan Syarat Cawapres Berpengalaman Sebagai Kepala Daerah Meski Belum 40 Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi UU Pemilu yang dimohonkan oleh Almas Tsaqibbirru. Dengan putusan ini, maka syarat bagi capres-cawapres berubah.

Piala Dunia U-20 Terancam Batal, Indonesia Bersiap Alami Kerugian Besar
Indonesia
Piala Dunia U-20 Terancam Batal, Indonesia Bersiap Alami Kerugian Besar

Indonesia bakal banyak kerugian apabila batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Dasco Jelaskan Alasan Penundaan Raker Komisi III dengan Mahfud MD dan Sri Mulyani
Indonesia
Dasco Jelaskan Alasan Penundaan Raker Komisi III dengan Mahfud MD dan Sri Mulyani

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan penundaan dilakukan karena parlemen tak ingin rapat dengan kedua pimpinan lembaga itu tidak maksimal.

PSI Tolak Wacana Cetak Ulang e-KTP Warga Jakarta setelah Berubah jadi DKJ
Indonesia
PSI Tolak Wacana Cetak Ulang e-KTP Warga Jakarta setelah Berubah jadi DKJ

Hal itu merupakan ajang pemborosan anggaran dan bukanlah yang prioritas.

Kapolda Metro Sebut akan Segera Tetapkan Tersangka Kasus Pemerasan SYL
Indonesia
Kapolda Metro Sebut akan Segera Tetapkan Tersangka Kasus Pemerasan SYL

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memberikan responnya perihal belum adanya gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus tersebut setelah sebulan naik penyidikan.

[HOAKS atau FAKTA]:Kakek Anies Baswedan Dekat Dengan Bung Karno dan Sudirman
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]:Kakek Anies Baswedan Dekat Dengan Bung Karno dan Sudirman

Akun Twitter @yashudha_naka mengunggah foto yang memperlihatkan mantan presiden Soekarno, Pangsar Soedirman, dan seorang lelaki sedang berdiri berdampingan.

BMKG Ungkap Penyebab Gempa M 6,2 di Halmahera Barat
Indonesia
BMKG Ungkap Penyebab Gempa M 6,2 di Halmahera Barat

Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan gempa M 6,2 tersebut terjadi akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Laut Maluku.

AS Kembali Naikkan Suku Bunga di Tengah Ancaman Resesi
Indonesia
AS Kembali Naikkan Suku Bunga di Tengah Ancaman Resesi

Ada seruan untuk jeda kenaikan karena risiko resesi meningkat.