Cak Imin Berkukuh Pemilu Ditunda Meski Klaim Taat Konstitusi Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan telah menolak usul yang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar ini.

Meski usulnya mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, namun pria yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan tidak ingin mengubah sikapnya. Ia bersikeras tetap mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga

Teriakan Anies-AHY Duet Maut 2024 Bergema di Pelantikan Pengurus Demokrat DKI

"Ya masih lah (usul penundaan pemilu). Belum, belum (ubah sikap)," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Saat disinggung Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan dirinya mentaati konstitusi, Cak Imin menjawab diplomatis. Wakil Ketua DPR RI ini mengklaim usul mengenai penundaan Pemilu masih dalam koridor konstitusi.

"Ya, kita juga taat konstitusi, jadi usulan itu kan dalam koridor konstitusi," ujar Cak Imin.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ), sebanyak 71,2 persen responden menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga

Anies dan AHY Kompak Datang Masuk Beriringan

Peneliti Lembaga Survei Jakarta (LSJ) Fetra Ardianto mengatakan hanya 18,6 persen responden yang mengaku setuju dengan penundaan pemilu dan sebanyak 10,2 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak dapat memberikan tanggapan.

Fetra menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa mayoritas publik menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden, pertama, ide tersebut merupakan pelanggaran konstitusi.

Kedua menurut dia, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dapat memicu munculnya kerusuhan sosial seperti yang terjadi pada akhir kepemimpinan Presiden Soeharto.

"Ketiga, penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, akan mencoreng 'legacy' dan nama harum Presiden Jokowi di mata publik," katanya.

Keempat menurut dia, penundaan pemilu dan memperpanjang jabatan presiden dapat menghambat sirkulasi kepemimpinan nasional secara periodik yang sudah menjadi kesepakatan nasional pasca-reformasi. (Pon)

Baca Juga

Puan: Tahapan Pemilu 2024 Sudah Akan Dimulai Tahun Ini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
675 Napi Terima Remisi Bebas Idulfitri Hemat Anggaran Makan Rp 72 Miliar
Indonesia
675 Napi Terima Remisi Bebas Idulfitri Hemat Anggaran Makan Rp 72 Miliar

Sebanyak 138.557 napi mendapat pengurangan hukuman atau remisi Idulfitri 1443 Hijriah, sedangkan 675 lainnya bebas murni

OTT Bupati Kolaka Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang
Indonesia
OTT Bupati Kolaka Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Mersya Nur.

LPSK bakal Periksa Psikologis Istri Irjen Ferdy Sambo Pekan Depan
Indonesia
LPSK bakal Periksa Psikologis Istri Irjen Ferdy Sambo Pekan Depan

LPSK pun menjadwalkan pemeriksaan psikologis Putri Candrawathi pada pekan depan

Persis Kalah dari PSIS, Gibran Harap Laga Selanjutnya Menang
Olahraga
Persis Kalah dari PSIS, Gibran Harap Laga Selanjutnya Menang

"Sesok kudu menang (besok harus menang), suporter bagus dan kompak semua," kata Gibran, Selasa (21/6).

Ribuan Lampion bakal Hiasi Kota Solo Selama Ramadan
Indonesia
Ribuan Lampion bakal Hiasi Kota Solo Selama Ramadan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, bakal memasang ribuan lampion serta menggelar event selama Ramadan. Lokasi pemasangan lampion dilakukan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.

Data Kependudukan Jadi Sumber Utama Kualitas Pemilu
Indonesia
Data Kependudukan Jadi Sumber Utama Kualitas Pemilu

Kunci keberhasilan dalam melakukan konsolidasi ada pada peran strategis yang dipegang Disdukcapil dalam konteks pemutakhiran data pemilih.

Survei Poltracking: Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies
Indonesia
Survei Poltracking: Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

Dalam simulasi 15 nama, terdapat tiga calon presiden yang memiliki elektabilitas di atas 10 persen.

Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I DPR Sebut Memalukan
Indonesia
Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I DPR Sebut Memalukan

Namanya BSSN seharusnya harus update terhadap perkembagan dunia digital dan dunia siber.

Di Hadapan Jokowi, Kiai Said Bicara Warga NU Hidup Miskin-Nama Kampungan
Indonesia
Di Hadapan Jokowi, Kiai Said Bicara Warga NU Hidup Miskin-Nama Kampungan

"Masih kita lihat banyak warga NU yang hidupnya di bawah kemiskinan," kata Kiai Said

UU IKN Resmi Berlaku
Indonesia
UU IKN Resmi Berlaku

IKN nanti akan berbentuk provinsi, namun dengan kekhususan tertentu. Terkait seluas apa kewenangan IKN nanti, Kemendagri sedang dalam proses perumusan.