Cak Imin Bakal Bikin Poros Baru Jika Prabowo Pilih Orang Lain Jadi Cawapres Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo. (ANTARA/HO-DPP PKB)

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin angkat bicara soal kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggaet kandidat lain menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Cak Imin menegaskan akan membuat poros baru jika Prabowo berpasangan dengan calon lain. Termasuk, munculnya kabar pasangan Prabowo-Ganjar Pranowo.

Baca Juga:

Cak Imin dan Prabowo Sama-sama Ngotot Jadi Capres

"Kita akan bikin komposisi (poros baru)," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11).

Namun demikian, Wakil Ketua DPR RI itu tidak menjelaskan detail poros baru yang dimaksud.

Cak imin menegaskan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digagas PKB-Gerindra sudah memandatkan agar pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 ditentukan oleh dirinya dan Prabowo.

"Komposisinya rahasia, kita lihat nanti," imbuhnya.

Baca Juga:

PKB Yakin Cak Imin Jadi Cawapresnya Prabowo

Terlebih, kata Cak Imin, dirinya sudah dimandatkan oleh Muktamar PKB pada 2019 untuk menjadi capres 2024. Nandat tersebut, lanjut dia, harus dijalankan kecuali digelar Muktamar lagi untuk mengubah keputusan tersebut.

"Kalau nanti negosiasi terjadi perkembangan baru, saya bikin muktamar untuk mengubah," ujarnya.

Meskipun demikian, Cak Imin mengakui PKB dan dirinya akan tetap memperhatikan sejumlah faktor dalam menentukan pasangan capres-cawapres. Termasuk, faktor elektabilitas para kandidat capres.

"Ya, semua faktor harus menjadi pertimbangan. Maka ujung kesimpulannya nanti ya harus menyesuaikan. PKB ya harus realistis," kata Cak Imin. (Pon)

Baca Juga:

Cak Imin Dorong Pemerintah Serap Produk Garmen Lokal dan Setop Impor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Airlangga Pamer Tiket Premium Pilpres 2024 ke Jokowi
Indonesia
Airlangga Pamer Tiket Premium Pilpres 2024 ke Jokowi

KIB sudah mempunyai tiket premium untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Melesat Pasca-Rakernas Projo
Indonesia
Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Melesat Pasca-Rakernas Projo

Charta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional terkait dengan capres 2024 dengan elektabilitas tertinggi pasca-rakernas relawan Pro Jokowi (Projo).

DPR RI Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Kreatif Seni Pertunjukan
Indonesia
DPR RI Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Kreatif Seni Pertunjukan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menilai, pemerintah dinilai kurang mendukung industri kreatif seni pertunjukan.

Gula Pasir Hilang di Pasaran, La Nyalla: Ada Apa dengan Pemerintah?
Indonesia
Gula Pasir Hilang di Pasaran, La Nyalla: Ada Apa dengan Pemerintah?

"Hilangnya gula pasir di pasaran tentu sangat mengherankan. Sebenarnya ada apa dengan pemerintah? Bahan pokok yang justru mampu menggerakkan roda ekonomi domestik malah semakin hilang di pasaran. Ini sungguh mengherankan," kata La Nyalla.

DPR Kritik Rencana Pemerintah Batasi Distribusi LPG 3 KG
Indonesia
DPR Kritik Rencana Pemerintah Batasi Distribusi LPG 3 KG

Rencana pemerintah membatasi pendistribusian gas LPG 3 kg kepada masyarakat mulai tahun 2023 menuai kritik dari parlemen

2.103 Kasus di Kejaksaan Agung Tuntas dengan Restorative Justice
Indonesia
2.103 Kasus di Kejaksaan Agung Tuntas dengan Restorative Justice

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melaporkan sebanyak 2.103 kasus dituntaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui pendekatan keadilan restoratif atau "restorative justice" sejak dicanangkan tahun 2020.

KPK Setor Uang Rampasan Rp 16,2 Miliar dari Kasus Juliari Batubara ke Negara
Indonesia
KPK Setor Uang Rampasan Rp 16,2 Miliar dari Kasus Juliari Batubara ke Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang rampasan senilai Rp 16,2 miliar dari kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ke negara.

Anggota DPR Harap Ketegasan Hadi Tjahjanto Bisa Berantas Mafia Tanah
Indonesia
Anggota DPR Harap Ketegasan Hadi Tjahjanto Bisa Berantas Mafia Tanah

Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Pekerja Migran dapat Bantuan Rp 150 Juta dari Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pekerja Migran dapat Bantuan Rp 150 Juta dari Pemerintah

Beredar informasi melalui media sosial Facebook yang menyatakan terdapat penyaluran dana bantuan kepada seluruh TKI dan TKW senilai Rp 150 Juta dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) BP2MI.

Jokowi Telah Tiba di Tanah Air
Indonesia
Jokowi Telah Tiba di Tanah Air

Indonesia berhasil memperkokoh kerja sama ekonomi dengan ketiga negara.