Cadangan Beras Pemerintah Bakal Capai 4 Juta Ton, Tapi Tidak Bisa Dikirim ke Malaysia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 April 2025
Cadangan Beras Pemerintah Bakal Capai 4 Juta Ton, Tapi Tidak Bisa Dikirim ke Malaysia

-Pekerja saat mengangkat beras dari gudang Bulog (HO/Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pertanian memperkiraan cadangan beras pemerintah (CBP) akan menyentuh 4 juta ton pada bulan depan (Mei). Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Itu tidak pernah terjadi selama Indonesia merdeka," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) 2025 di Kantor Kementan Jakarta, Selasa (23/4).

Amran menyebut, stok beras di Gudang Perum Bulog saat ini telah mencapai 3.364.800 ton dan akan terus naik mencapai 3,7 juta ton pada awal Mei.

"Masih ada 8 hari (nambah) 400 ribu ton, bisa (nambah) 1,3 sampai 1,7 juta ton beras dalam negeri. Dan ini serapan dan stok tertinggi selama 20 tahun,” kata dia.

Baca juga:

Mayoritas Komoditas Pangan Turun Tipis, Tapi Daging dan Beras serta Cabai Naik

Amran mengungkapkan, Malaysia mengajukan permohonan untuk mengimpor beras dari Indonesia. Saat ini kebutuhan Malaysia terhadap beras cukup tinggi, tetapi produksi dalam negeri mereka saat ini baru mampu mencukupi sekitar 40 hingga 50 persen dari total permintaan.

Negeri Jiran, kata ia, tengah menghadapi lonjakan harga beras akibat terbatasnya pasokan domestik. Namun, Indonesia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena prioritasnya saat ini adalah menjaga ketersediaan stok beras di dalam negeri.

Malaysia, klaim Amran, terinspirasi oleh keberhasilan Indonesia dalam menerapkan teknologi pertanian, juga telah mengajukan permintaan kerja sama untuk memperkuat ketahanan pangan mereka, terutama terkait pasokan beras dan transfer teknologi pertanian. (*)

#Beras #Harga Beras #Stok Pangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Harga Sembako Hari Ini: Cabai Rawit Merah Meroket Rp96 Ribu, Cek Update Pangan PIHPS!
Cari tahu update harga sembako hari ini! Cabai rawit merah makin pedas tembus Rp96.700 per kg, disusul harga telur ayam dan beras. Cek daftar lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Harga Sembako Hari Ini: Cabai Rawit Merah Meroket Rp96 Ribu, Cek Update Pangan PIHPS!
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Dunia
33 Negara Serukan Warga Stok Makanan Hingga Obat, Ada Apa?
Sebanyak 33 negara, termasuk Inggris, AS, dan Jepang, resmi mengimbau warganya untuk stok makanan dan obat selama 72 jam. Simak alasan lengkap dan daftar negaranya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
33 Negara Serukan Warga Stok Makanan Hingga Obat, Ada Apa?
Indonesia
BPS Sebut Harga Beras Picu Inflasi, Harga Eceran Capai Rp 15.765 per Kilogram
Pada tempat penggilingan, harga rata-rata harga beras naik 0,26 persen secara bulanan (MtoM), dan 6,89 persen secara tahunan.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
BPS Sebut Harga Beras Picu Inflasi, Harga Eceran Capai Rp 15.765 per Kilogram
Indonesia
Beras Subsidi SPHP Dioplos Jadi Beras Premium, 2.000 Jaringan Rumah Pangan Kita Diperiksa
Dalam penyaluran beras SPHP, Bulog menetapkan sejumlah ketentuan bagi gerai penyalur, termasuk larangan membuka kemasan maupun mencampur beras SPHP dengan beras lainnya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Beras Subsidi SPHP Dioplos Jadi Beras Premium, 2.000 Jaringan Rumah Pangan Kita Diperiksa
Indonesia
6 Pejabat Bulog Dicopot Usai Ditemukan Beras Oplosan SPHP Dijual Harga Premium
Kebijakan tersebut diterapkan tanpa menyimpulkan adanya keterlibatan pejabat, karena seluruh proses hukum dan investigasi masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku di instansi berwenang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
6 Pejabat Bulog Dicopot Usai Ditemukan Beras Oplosan SPHP Dijual Harga Premium
Indonesia
Beras SPHP Dioplos dan Dijual Dengan Harga Premium, Bulog Bentuk Satgas
Pembentukan satgas khusus itu menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Beras SPHP Dioplos dan Dijual Dengan Harga Premium, Bulog Bentuk Satgas
Indonesia
Pasar Induk Beras Cipinang Diduga Lakukan Pengoplosan Ribuan Ton Beras SPHP Jadi Beras Premium
Informasi awal menunjukkan barang bukti mencapai sekitar 600 ton, namun jumlah keseluruhan diperkirakan telah mencapai ribuan ton sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Pasar Induk Beras Cipinang Diduga Lakukan Pengoplosan Ribuan Ton Beras SPHP Jadi Beras Premium
Indonesia
Mentan Temukan Beras SPHP Disulap Jadi Beras Premium di Jakarta
Penyidik saat ini masih mendalami apakah beras SPHP tersebut dicampur dengan beras lain atau langsung dikemas ulang sebelum dipasarkan sebagai beras premium.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Mentan Temukan Beras SPHP Disulap Jadi Beras Premium di Jakarta
Indonesia
Harga Beras Naik Rp 50 per Kg, Stok Nasional Diklaim Cukup hingga Juli 2027
Harga beras kini mencapai Rp 16.450 per kilogram atau naik Rp 50. Namun, stok beras nasional diklaim cukup hingga Juli 2027.
Soffi Amira - Senin, 26 Oktober 2026
Harga Beras Naik Rp 50 per Kg, Stok Nasional Diklaim Cukup hingga Juli 2027
Bagikan