Cabut RUU PKS dari Prolegnas, Logika Berpikir DPR Dinilai Terbolak-Balik Ilustrasi (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Merahputih.com - Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dinilai sangat ditunggu-tunggu masyarakat banyak karena dapat memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dari kekerasan seksual.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti pun heran dengan sikap DPR yang enggan mengesahkan RUU yang diperjuangkan oleh banyak elemen masyarakat. Justru sebaliknya, DPR dengan mudah mengesahkan RUU yang ditolak oleh banyak elemen masyarakat.

Baca Juga:

Jokowi Minta Timnas Indonesia U-20 Tampil Maksimal di Piala Dunia U-20

"Anehnya yang ditunggu masyarakat untuk dipercepat, malah diperlambat, bahkan ada usulan RUU ini dipinggirkan. Dan yang ditolak dipercepat," kata Ray, Jumat (3/7).

Sehingga, RUU PKS sudah sepatutnya cepat disahkan menjadi undang-undang. "Berharap anggota DPR dapat mengesahakan RUU yang diharapkan masyarakat ini," singkat Ray.

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Hal ini dinilai sebagai bentuk pengabaian DPR terhadap aspirasi masyarakat. "Kalau bicara prioritas dan urgensi kasusnya, sudah jelas. Bahkan ketika pandemi, Komnas Perempuan mengatakan terjadi peningkatan 75 persen kasus kekerasan terjadi. Di mana negara? Di mana wakil rakyat?," kata Adinda Tenriangke Muchtar dari The Indonesian Institute.

Adinda mengatakan dari kajian The Indonesian Institute, meski membuat banyak inisiatif, DPR nampak tak dapat menentukan prioritas.

Baca Juga:

Alasan Menpora Belum Ajukan Rencana Anggaran Piala Dunia U-20

Yang jadi pertanyaan, kata dia, adalah langkah DPR yang justru mengebut pembahasan sejumlah RUU yang justru kontroversial seperti RUU Pertambangan dan Minerba yang telah diundangkan, hingga RUU Haluan Ideologi Pancasila yang belakangan ditolak keras.

"Ini menunjukkan DPR gagal fokus, dan fungsi representasi yang seharusnya mereka jalankan gagal," kata Adinda. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Progres Vaksinasi COVID-19 Kabupaten/Kota Jabar Berbeda-beda, Garut Terendah
Indonesia
Progres Vaksinasi COVID-19 Kabupaten/Kota Jabar Berbeda-beda, Garut Terendah

Progres vaksinasi COVID-19 di kabupaten/kota di Jawa Barat belum seragam. Progres tertinggi di Kota Bandung yang capaian vaksinasinya 97,90 persen.

Dua Tuntutan Kelompok Buruh Terhadap Judicial Review UU Cipta Kerja
Indonesia
Dua Tuntutan Kelompok Buruh Terhadap Judicial Review UU Cipta Kerja

Jika UMSK 2021 tidak naik, hal itu akan menciderai rasa keadilan kaum buruh

Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur
Indonesia
Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur

KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster.

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua

“Kita memburu para teroris, bukan organisasi Papua tetapi orang-orang Papua yang melakukan teror, by name,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD

Perayaan Natal, 16 Gereja di Solo Jadi Prioritas Pengamanan Polisi
Indonesia
Perayaan Natal, 16 Gereja di Solo Jadi Prioritas Pengamanan Polisi

Sterilisasi gereja juga akan dilakukan pada H-1 Natal

Dikritik soal Acara Rizieq Shihab, Anies Singgung Kerumunan Massa Pilkada
Indonesia
Dikritik soal Acara Rizieq Shihab, Anies Singgung Kerumunan Massa Pilkada

Orang nomor satu di Jakarta ini pun mencontohnya terkait perhelatan Pilkada serentak tahun ini

Pengambilalihan TMII, Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Langkah Tegas
Indonesia
Pengambilalihan TMII, Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Langkah Tegas

Keputusan pemerintah mengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) dari tangan Yayasan Harapan Kita menuai apresiasi.

Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait
Indonesia
Pimpinan KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Bareskrim dan Kejagung Saling Terkait

Bareskrim sedang menangani dua kasus terkait skandal Djoko Tjandra yakni kasus dugaan hilangnya red notice Djoko dan kasus surat palsu.

Kemenhub Tawarkan Bangun Hotel dan Lainnya di Terminal Pada Investor
Indonesia
Kemenhub Tawarkan Bangun Hotel dan Lainnya di Terminal Pada Investor

Pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk terus memperbaiki dan membenahi pelayanan terminal.

BIN Diminta Cari Informasi Terkait Parodi Lagu Indonesia Raya
Indonesia
BIN Diminta Cari Informasi Terkait Parodi Lagu Indonesia Raya

Azis juga meminta pemerintah Malaysia harus dapat menangkap pelaku