Cabut Perpres Miras, Jokowi Dinilai Siap Terima Kritik dari Rakyat Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Setkab/pri.

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang terkait dengan investasi minuman keras.

"Saya benar-benar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Jokowi," kata Anwar Abbas kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (2/3).

Baca Juga

Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat

Anwar yang juga menjabat Ketua PP Muhammadiyah tersebut, menyatakan sikap tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah siap untuk menerima kritik dari masyarakat.

"Pemerintah yang selama ini terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya serta tidak mau mendengar suara rakyat, kini telah beliau bantah dan terbantahkan," katanya.

Sikap tersebut juga mencerminkan bahwa Jokowi memiliki sikap kenegarawanan dengan mau menerima suara rakyat demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Ia berharap Presiden terus menjaga sikap tersebut.

"Dengan cara-cara dan sikap kepemimpinan yang seperti inilah persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa akan bisa kita rajut," katanya.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menjelaskan tentang hukum Khamr atau minuman keras dalam Islam.

Dalam memahami hukum Islam, ada dua macam ada yang namanya hukum syariat yang jelas terang benderang ada dalam Alquran dan hadis sahih, baik itu perintah maupun larangan dengan hukum syariat Islam. Seperti perintah salat, perintah puasa Ramadan, zakat, Haji dan lain-lainnya lah.

"Yang haram 13 item dan cara membagi Waris, dan termasuk haramnya khamr, ayatnya namanya Muhkamah, tidak bisa di tafsir lain. Nggak bisa," jelas Said.

Menurutnya, tak ada yang bisa mengotak-atik hukum miras tersebut.

"Artinya bahwa haramnya khamr ditegaskan dalam Alquran dengan ayat yang sangat jelas. tidak mungkin dicari jalan supaya jadi halal, gak mungkin," tegasnya. (Knu)

Baca Juga

Didesak Ulama dan Sejumlah Ormas Islam, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MAKI Temukan Aset Rp56 Miliar di Solo Raya Terkait Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
MAKI Temukan Aset Rp56 Miliar di Solo Raya Terkait Dugaan Korupsi Asabri

"Ada sembilan aset yang kami temukan terkait dugaan pencucian uang kasus dugaan korupsi kasus Asabri," ujar Boyamin

Suka Duka Polwan, Jalani 'Double Job' Sebagai Ibu dan Polisi di Masyarakat
Indonesia
Suka Duka Polwan, Jalani 'Double Job' Sebagai Ibu dan Polisi di Masyarakat

Santi menyebut, menjadi Polwan bukan tugas yang mudah. Mengingat perannya sebagai ibu rumah tangga di lingkungan keluarga.

Pemkot Tangsel Kesulitan Angkat Sampah TPA Cipeucang di Sungai Cisadane
Foto
Pemkot Tangsel Kesulitan Angkat Sampah TPA Cipeucang di Sungai Cisadane

Timbunan sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang longsor dan hampir menutup badan sungai Cisadane di kawasan Serpong

Resmikan Ruas Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi Harap Bisa Tingkatkan Perekonomian
Indonesia
Resmikan Ruas Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi Harap Bisa Tingkatkan Perekonomian

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 4 yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh

Flyover Tanjung Barat-Lenteng Agung Pangkas Jarak dan Waktu Tempuh
Indonesia
Flyover Tanjung Barat-Lenteng Agung Pangkas Jarak dan Waktu Tempuh

"Flyover U Turn (berputar) dapat memangkas baik dari segi jarak maupun waktu tempuh," kata Hari

MK Tak Gelar Sidang Daring Saat Uji Materi Perppu 1/2020
Indonesia
MK Tak Gelar Sidang Daring Saat Uji Materi Perppu 1/2020

Petugas persidangan juga akan mengontrol para pihak yang mengikuti persidangan

Pimpin Tim Pemulihan Ekonomi, Erick Thohir Bakal Hadapi Potensi Resesi
Indonesia
Pimpin Tim Pemulihan Ekonomi, Erick Thohir Bakal Hadapi Potensi Resesi

Penunjukan Erick Thohir didasari pertimbangan utama bahwa BUMN menggerakkan sepertiga perekonomian nasional

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gempa Turki, Enam Orang Tewas dan Ratusan Luka-luka
Dunia
Gempa Turki, Enam Orang Tewas dan Ratusan Luka-luka

Gempa yang getarannya juga dirasakan di Yunani itu telah membuat sejumlah bangunan rubuh di provinsi pesisir Izmir dan orang-orang terperangkap di dalam reruntuhan.