Cabut Izin SPBU Yang Jual Pertalite Pada Pengendara Mobil Mewah SPBU. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), ternyata 80 persen kompensasi Pertalite dinikmati masyarakat mampu.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menyarankan distribusi BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar disarankan diarahkan.

Baca Juga:

Ekonomi Rakyat akan Jatuh jika Harga BBM Naik

"BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (26/8).

Data Susenas mencatat dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), sebesar 86 persen atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha.

Dari Rp80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen diantaranya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang tidak mampu.

Sedangkan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4 triliun sebanyak 11 persen atau Rp15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89 persen atau Rp127,6 triliun dinikmati dunia usaha.

"Dan untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itu pun 95 persen adalah rumah tangga mampu. Hanya 5 persen rumah tangga tidak mampu yang menikmati Solar subsidi," katanya.

Sofyano menilai upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran diantaranya melalui penyesuaian harga Pertalite sebagai hal yang bisa diterima.

Namun, kebijakan tersebut seperti buah simalakama, di satu sisi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, di sisi berbeda, meski bisa mengurangi beban anggaran, namun menaikkan harga Pertalite juga belum tentu menutup harga keekonomian.

"Makanya, harus ada kemauan politik untuk menetapkan siapa yang berhak atas BBM bersubsidi. Tujuannya itu tadi, agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," katanya.

Ia menyarankan, harus ada ketegasan dalam distribusi BBM Bersubsidi misal kendaraan-kendaraan mewah tidak boleh menggunakan BBM subsidi.

"Jadi jika ada SPBU yang menjual Pertalite kepada mobil mewah, cabut saja izinnya. Dengan begitu maka subsidi BBM akan lebih tepat sasaran. Karena lebih mudah mengontrol SPBU daripada pemilik kendaraan mewah," ujar Sofyano. (Asp)

Baca Juga:

Ketua Banggar DPR Dorong Subsidi BBM Dialihkan Jadi BLT

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Berbagai Negara Hilangkan Prosedur Penanganan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Berbagai Negara Hilangkan Prosedur Penanganan COVID-19

Dalam merayakan Imlek. Pemerintah setempat mengimbau agar dirayakan secara virtual.

PDIP Sebut Mimpi Anies Jadi Presiden Ketinggian
Indonesia
PDIP Sebut Mimpi Anies Jadi Presiden Ketinggian

"Mimpinya pak Anies jadi presiden itu ketinggian," kata Gembong di Jakarta, Selasa (4/1).

Wujudkan Stabilitas Ekonomi Nasional,  Pemerintah Fokus Tingkatkan Ketahanan Pangan
Indonesia
Wujudkan Stabilitas Ekonomi Nasional,  Pemerintah Fokus Tingkatkan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan akan mewujudkan ketersediaan yang dapat dijangkau masyarakat.

PPP Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Bagi Bupati Bogor Ade Yasin
Indonesia
PPP Belum Putuskan Beri Bantuan Hukum Bagi Bupati Bogor Ade Yasin

Ade Yasin adalah Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat.

DPR Segera Bentuk Pansus Kelangkaan Minyak Goreng
Indonesia
DPR Segera Bentuk Pansus Kelangkaan Minyak Goreng

Pemerintah menghitung kebutuhan minyak goreng secara nasional rata-rata 300 hingga 330 juta liter, tetapi sudah didistribusikan lebih dari 500 juta liter.

Pesan Legislator PAN Terkait Penggunaan Dana PEN untuk IKN Nusantara
Indonesia
Pesan Legislator PAN Terkait Penggunaan Dana PEN untuk IKN Nusantara

Pemerintah berencana menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

DPR Segera Sahkan RUU PDP, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden
Indonesia
DPR Segera Sahkan RUU PDP, Pembentukan Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016.

Penambahan Kasus COVID-19 di Bawah 25 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 di Bawah 25 Ribu

Pemerintah melaporkan kasus harian positif corona pada hari ini sebanyak 24.867.

Kemendag Perkuat Aturan Izin Aset Kripto untuk Lindungi Konsumen
Indonesia
Kemendag Perkuat Aturan Izin Aset Kripto untuk Lindungi Konsumen

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperkuat peraturan perizinan aset kripto untuk perlindungan konsumen.

Gerindra Deklarasi Prabowo Capres 2024 Akhir Juli
Indonesia
Gerindra Deklarasi Prabowo Capres 2024 Akhir Juli

Salah satu agendanya adalah mendeklarasikan sang ketua umum Prabowo Subianto sebagai Capres di Pilpres 2024.