Mohon Maaf Sudah Buat Gaduh, PKS Cabut Aturan Poligami Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS, Surahman Hidayat. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat menerbitkan aturan poligami bagi kader laki-laki dengan janda yang kehilangan suaminya akibat COVID-19.

Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS, Surahman Hidayat menyatakan, sudah mencabut Tazkirah No.12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi yang salah satu poinnya anjuran berpoligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu.

Baca Juga

PKS Sebut Bamus Formula E Salahi Aturan DPRD

"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia." ujar Surahman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (30/9).

Menurut Surahman, PKS sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat.

"PKS mengucapkan terima kasih atas masukan, kritik dan saran dari semua pihak; dan ini merupakan bentuk perhatian yang besar dari publik terhadap jalannya organisasi partai ini," katanya.

Foto : Ilustrasi poligami
Foto : Ilustrasi poligami

Surahman melanjutkan, bagi PKS, saat ini adalah ingin meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama anak-anak yatim.

"Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi." Ujarnya

Surahman menegaskan PKS terus menyukseskan program penanganan pandemi dengan membagikan 1.7 juta paket sembako bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi.

"Saatnya kita turun tangan dengan program yang benar benar dibutuhkan oleh masyarakat." pungkasnya. (*)

Baca Juga

RUU PKS Jadi TPKS, Ketua Panja: Jangan Saling Tuding Tidak Pancasilais

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Muhammadiyah Tuding Permen Menteri Nadiem Dukung Seksual Bebas di Kampus
Indonesia
Alasan Muhammadiyah Tuding Permen Menteri Nadiem Dukung Seksual Bebas di Kampus

Selain itu, rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan.

Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'
Indonesia
Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'

Menurut Ngabalin, seharusnya Amien ingat bahwa ucapannya berpotensi mempengaruhi ruang publik

Penambahan Kasus Baru COVID-19 di DKI Hari Ini Capai 3.614 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 di DKI Hari Ini Capai 3.614 Jiwa

Dengan positivity rate 17,4 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 3.614 jiwa.

Brimob Lakukan Sterilisasi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus
Indonesia
Brimob Lakukan Sterilisasi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus

Polda Metro Jaya bersama aparat gabungan melakukan operasi skala besar untuk amankan malam perayaan natal dan ibadah Misa.

Tanggapi Ulah Jakmania, Gibran: Di Solo Tidak Ada Konvoi Suporter
Indonesia
Tanggapi Ulah Jakmania, Gibran: Di Solo Tidak Ada Konvoi Suporter

"Kalau pada akhirnya ada kerumunan suporter di Jakarta, itu bukan urusan saya. Yang jelas Solo sudah sukses adakan final Piala Menpora dengan aturan protokol kesehatan yang ketat," katanya.

Anggota KPU Viryan Aziz Mengaku Positif COVID-19
Indonesia
Anggota KPU Viryan Aziz Mengaku Positif COVID-19

Viryan juga menginformasikan kondisinya saat ini

11 Mal di Jakarta Jadi Sentra Vaksinasi bagi UMKM
Indonesia
11 Mal di Jakarta Jadi Sentra Vaksinasi bagi UMKM

Sebanyak 11 mal tersebut yakni Senayan City, Kota Kasablanka, Lippo Mall Puri, Mall Taman Anggrek, Pondok Indah Mall, Mal Artha Gading, Mall of Indonesia, Blok M Plaza, Gandaria City, Lippo Mall Kemang, dan Emporium Pluit Mall.

Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra
Indonesia
Dua Opsi Strategi Perbaiki UU Cipta Kerja Versi Yusril Ihza Mahendra

Yusril mengusulkan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf Amin segera bekerja keras memperbaiki UU sapu jagat itu yang ditetapkan MK sebagai inkonstitusional bersyarat.

PT Jakpro Siap Bantu KPK Usut Perkara Dugaan Korupsi Formula E
Indonesia
PT Jakpro Siap Bantu KPK Usut Perkara Dugaan Korupsi Formula E

Jakpro mengaku akan bersedia membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kegiatan Formula E.

Besok Dua Sekolah di Solo Gelar PTM Terbatas
Indonesia
Besok Dua Sekolah di Solo Gelar PTM Terbatas

Pada Senin (6/8) pekan depan akan lebih banyak jumlah sekolah yang menggelar PTM