BW Kritik Struktur Baru KPK Mirip 'Orba' Kental Bagi-Bagi Jabatan Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengkritik struktur baru lembaga antirasuah terkesan kuno. Dia curiga pembentukannya tak berbasis pada kajian naskah akademik & riset yang akuntabel serta meniadakan prinsip kaya fungsi-miskin struktur.

"Ini struktur yang old fashion serta tak sungguh ingin membuat KPK punya kemampuan sebagai triger mechanism, handal dan responsif untuk taklukan korupsi" kata BW, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11).

Baca Juga

Mensos Juliari Minta KPK Awasi Program Bansos COVID-19

BW ini mencontohkan dengan adanya posisi baru staf khusus yang berpotensi kental aroma bagi-bagi jabatan. "Sangat mungkin pihak yang dimasukkan adl bagian dari jaringan kroni dan nepotism nya. Korupsi justru dapat terjadi pada Lembaga Anti Korupsi?" ujar dia.

Menurut BW, Organ staf khusus ini tak ada dalam tradisi KPK dan di banyak kasus justru menimbulkan "kekacauan". "Jadi Pimpinan KPK sengaja tengah menyiapkan potensi "kekacauan" yang justru dapat memicu korupsi baru," sindir mantan aktivis YLBHI itu.

Apalagi, kata BW, struktur yang gemuk dan tak kaya fungsi ini membuat rentang kendali pengawasan makin luas dan rumit. Ujungnya, lanjut dia, potensial memunculkan kerawanan terjadinya fraud dan korupsi. Kritik lainnya terkait adanya kosa kata khas Orde Baru (Orba) yaitu "Pembinaan", menjadi nama dari Direktorat baru.

"Ini mengindikasikan pikiran dan mindset ORBA menyelinap masuk dalam struktur baru KPK. Misalnya, Direktorat pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dn Komisi serta Direktorat pembinaan Peran Serta Masyakat," tutup eks aktivis antikorupsi itu.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. (MP/Asropih)
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. (MP/Asropih)

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai, perombakan struktur melalui Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK telah sesuai dengan strategi pemberantasan korupsi. Tiga strategi itu ialah penindakan, pencegahan dan pendidikan.

"Struktur sebuah organisasi sesuai dengan strategi yang akan dikembangkan," kata Ghufron, kepada wartawan, Kamis (19/11).

Diketahui, lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah struktur baru melalui Perkom Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Struktur baru KPK itu antara lain, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Deputi Koordinas dan Supervisi, Direktur Jejaring Pendidikan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi.

Kemudian, Sekretaris Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I sampai V, Sekretaris Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktur Antikorupsi dan Badan Usaha, Direktur Manajemen Informasi, Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Staf Khusus, dan Inspektorat. (Knu)

Baca Juga

ICW: KPK Era Firli Bahuri Sejak Awal Tak Mau Ringkus Harun Masiku

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkes Keluarkan Aturan PSBB, Pengemudi Ojol Dilarang Angkut Penumpang
Indonesia
Menkes Keluarkan Aturan PSBB, Pengemudi Ojol Dilarang Angkut Penumpang

Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang

Irjen Napoleon Dinilai Karang Cerita Kedekatan Tommy Sumardi dengan Kabareskrim dan Pimpinan DPR
Indonesia
Irjen Napoleon Dinilai Karang Cerita Kedekatan Tommy Sumardi dengan Kabareskrim dan Pimpinan DPR

Dion menduga pernyataan Napoleon Bonaparte ini sebagai upaya menggiring opini

Menkes Terawan Izinkan Anies Lakukan PSBB di Jakarta
Indonesia
Menkes Terawan Izinkan Anies Lakukan PSBB di Jakarta

"Sudah. DKI itu mengajukan yang pertama kalau tidak salah. Sudah ditandatangani tadi malam," kata Busroni

Pesta Diskon Demi Selamatkan Produk Lokal UMKM
Indonesia
Pesta Diskon Demi Selamatkan Produk Lokal UMKM

Pesta diskon produk lokal UMKM ini, mulai digelar 16 Desember sampai 31 Desember 2020 di www.festivaldiskonnasional.com.

Selama COVID-19, Polisi Hapus Denda Keterlambatan Bayar Pajak Kendaraan
Indonesia
Selama COVID-19, Polisi Hapus Denda Keterlambatan Bayar Pajak Kendaraan

kebijakan pajak kendaraan motor akan ditentukan masing-masing oleh Pemerintah Daerah.

Diduga Ada Kecurangan, Hasil Pilkada Maluku Barat Daya Disengketakan ke MK
Indonesia
Diduga Ada Kecurangan, Hasil Pilkada Maluku Barat Daya Disengketakan ke MK

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya nomor urut 01, Nicolas Johan Kilkily-Demianus Orno akan mendaftarkan gugatan hasil Pilkada Maluku Barat Daya 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembatasan Jawa-Bali, Satgas Yakin Corona Menurun dan Ekonomi Bangkit
Indonesia
Pembatasan Jawa-Bali, Satgas Yakin Corona Menurun dan Ekonomi Bangkit

Satgas berharap penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali dapat menekan angka kasus corona.

Revitalisasi TIM Masuki Tahap 2
Indonesia
Revitalisasi TIM Masuki Tahap 2

Pengerjaan revitalisasi TIM sudah dimulai pada pertengahan 2019 yang terbagi menjadi dua tahap yaitu fase satu dan fase dua

Tiga Awak Kapal Pesiar dari Amerika Ikut Mudik, Pemkot Solo Siapkan Karantina Khusus
Indonesia
Tiga Awak Kapal Pesiar dari Amerika Ikut Mudik, Pemkot Solo Siapkan Karantina Khusus

Dinas Kesegatan Kota (DKK) Solo telah menjalin komunikasi dengan tiga awak kapal tersebut untuk persiapan karantina.