BW Soal Kisruh Partai Demokrat: Demokratisasi Diluluhlantahkan Mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto mendampingi Partai Demokrat melakukan gugatan ke PN Jakpus (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - DPP Partai Demokrat kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dan sejumlah advokat sebagai kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi.

BW, sapaan Bambang Widjojanto bersama Tim Pembela Demokrasi mendampingi pengurus DPP Partai Demokrat menggugat 10 orang kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (12/3).

Baca Juga

Jhoni Allen Sebut Penunjukkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat untuk Lawan SBY

BW mengatakan, gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan lantaran adanya persoalan bangsa yang mendasar akibat penyelenggaraan KLB Partai Demokrat Deli Serdang.

Menurut BW, KLB Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum meluluhlantakkan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia.

"Problemnya adalah soal demokratisasi dihancurleburkan, diluluhlantakan. Sehingga kami datang ke sini ingin memuliakan proses demokratisasi itu," kata BW di PN Jakpus, Jumat (12/3).

Mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto mendampingi Partai Demokrat melakukan gugatan ke PN Jakpus (MP/Ponco Sulaksono)
Mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto mendampingi Partai Demokrat melakukan gugatan ke PN Jakpus (MP/Ponco Sulaksono)

BW melanjutkan, gugatan ini diajukan lantaran pengadilan bukan hanya benteng terakhir mencari keadilan, tapi juga benteng terakhir bagi proses demokratisasi dan demokrasi. Menurut BW, Pasal 1 UUD 1945 tidak hanya menjelaskan Indonesia sebagai negara hukum, melainkan negara hukum yang demokratis.

Dengan demikian, BW menyebut tindakan sejumlah mantan kader Partai Demokrat menyelenggarakan KLB di Deli Serdang telah melanggar Konstitusi.

"Artinya berbasis pada kepentingan rakyat. Kalau segelintir orang yang udah dipecat sebagian besarnya bisa lakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah bukan hanya sekedar Partai Demokrat. Sehingga mudah-mudahan pengadilan ini akan memuliakan dasar Pasal 1 konstitusi ini," katanya.

Menurut BW, KLB Deli Serdang tidak hanya abal-abal tapi juga brutalitas demokrasi. BW mengatakan, KLB Deli Serdang akan menjadi preseden buruk dalam proses demokrasi di Indonesia dan mengancam eksistensi partai politik.

"Jadi ini tidak main-main. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, maka sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini. Itu bukan hanya mengancam partai tapi seluruh sendi kehidupan bagi masyarakat, negara dan bangsa," tegas dia.

Apalagi, lanjut BW, Moeldoko sebagai KSP merupakan representasi Presiden yang juga simbol negara.

"Simbol negara ada di situ. Kami ingin gunakan hukum dan memuliakan hukum melalui pengadilan ini. Mudah-mudahan hukum akan berpihak dan berpijak pada kepentingan dan kemaslahatan demokratisasi," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Gandeng Eks Pimpinan KPK, Partai Demokrat Gugat Penggagas KLB ke PN Jakpus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Digelar Virtual, IndoBuildTech Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Saat Pandemi
Indonesia
Digelar Virtual, IndoBuildTech Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Saat Pandemi

Kegiatan komukasi dan interaksi bisnis secara virtual selama penyelenggaraan IndoBuildTech diharapkan mampu menghadapi kendala fisik.

Jokowi Dikabarkan Bakal Umumkan PPKM Darurat
Indonesia
Jokowi Dikabarkan Bakal Umumkan PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Tanggapan KPK Soal ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas
Indonesia
Tanggapan KPK Soal ICW Laporkan Firli Bahuri ke Dewas

KPK tetap menghormati tugas dan kewenangan serta tindak lanjut Dewas atas pelaporan ICW tersebut

Penyuluh Lintas Agama Gelar Doa Bersama Agar COVID-19 Segera Selesai
Indonesia
Penyuluh Lintas Agama Gelar Doa Bersama Agar COVID-19 Segera Selesai

"Saya sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Forpella ini, terlebih acara ini sejalan dengan anjuran pemerintah untuk menjalankan doa dari rumah," kata Eric Fernardo merupakan penyuluh agama Buddha Kementerian Agama.

Pemeriksaan STRP di Setiap Stasiun, Jumlah Penumpang KRL Alami Penurunan
Indonesia
Pemeriksaan STRP di Setiap Stasiun, Jumlah Penumpang KRL Alami Penurunan

Suasana hari kerja dengan sistem pemeriksaan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tampak berlangsung seperti biasa.

Prabowo Diminta Bertanggung Jawab Atas Tertangkapnya Edhy Prabowo
Indonesia
Prabowo Diminta Bertanggung Jawab Atas Tertangkapnya Edhy Prabowo

Sebab, suami dari Iis Rosita Dewi ini menjadi menteri pertama di era Presiden Joko Widodo yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belum Ada Calon Jemaah Haji DIY Tarik Dana Pelunasan
Indonesia
Belum Ada Calon Jemaah Haji DIY Tarik Dana Pelunasan

Ribuan calon haji belum ada yang menarik dana pelunasan menyusul keputusan pemerintah meniadakan keberangkatan tahun ini.

DPR Kritik Rencana Hilangnya Lowongan CPNS Guru
Indonesia
DPR Kritik Rencana Hilangnya Lowongan CPNS Guru

rekrutmen P3K guru sebelumnya, sudah membuat trauma para guru yang dijanjikan karena yang sudah diterima lulus tes, faktanya sudah 1 tahun lebih belum terima SK.

Menaker: PPKM Darurat Jangan Jadi Kesempatan Perusahaan PHK Pegawai
Indonesia
Menaker: PPKM Darurat Jangan Jadi Kesempatan Perusahaan PHK Pegawai

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan untuk memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan.

Sanksi yang Bakal Diterima Kafe Jika Nekat Gelar Perayaan Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Sanksi yang Bakal Diterima Kafe Jika Nekat Gelar Perayaan Malam Pergantian Tahun

Apalagi, angka kenaikan kasus positif virus corona di ibu kota masih tinggi