BW Soal Kisruh Partai Demokrat: Demokratisasi Diluluhlantahkan Mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto mendampingi Partai Demokrat melakukan gugatan ke PN Jakpus (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - DPP Partai Demokrat kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dan sejumlah advokat sebagai kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi.

BW, sapaan Bambang Widjojanto bersama Tim Pembela Demokrasi mendampingi pengurus DPP Partai Demokrat menggugat 10 orang kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (12/3).

Baca Juga

Jhoni Allen Sebut Penunjukkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat untuk Lawan SBY

BW mengatakan, gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan lantaran adanya persoalan bangsa yang mendasar akibat penyelenggaraan KLB Partai Demokrat Deli Serdang.

Menurut BW, KLB Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum meluluhlantakkan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia.

"Problemnya adalah soal demokratisasi dihancurleburkan, diluluhlantakan. Sehingga kami datang ke sini ingin memuliakan proses demokratisasi itu," kata BW di PN Jakpus, Jumat (12/3).

Mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto mendampingi Partai Demokrat melakukan gugatan ke PN Jakpus (MP/Ponco Sulaksono)
Mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto mendampingi Partai Demokrat melakukan gugatan ke PN Jakpus (MP/Ponco Sulaksono)

BW melanjutkan, gugatan ini diajukan lantaran pengadilan bukan hanya benteng terakhir mencari keadilan, tapi juga benteng terakhir bagi proses demokratisasi dan demokrasi. Menurut BW, Pasal 1 UUD 1945 tidak hanya menjelaskan Indonesia sebagai negara hukum, melainkan negara hukum yang demokratis.

Dengan demikian, BW menyebut tindakan sejumlah mantan kader Partai Demokrat menyelenggarakan KLB di Deli Serdang telah melanggar Konstitusi.

"Artinya berbasis pada kepentingan rakyat. Kalau segelintir orang yang udah dipecat sebagian besarnya bisa lakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah bukan hanya sekedar Partai Demokrat. Sehingga mudah-mudahan pengadilan ini akan memuliakan dasar Pasal 1 konstitusi ini," katanya.

Menurut BW, KLB Deli Serdang tidak hanya abal-abal tapi juga brutalitas demokrasi. BW mengatakan, KLB Deli Serdang akan menjadi preseden buruk dalam proses demokrasi di Indonesia dan mengancam eksistensi partai politik.

"Jadi ini tidak main-main. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, maka sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini. Itu bukan hanya mengancam partai tapi seluruh sendi kehidupan bagi masyarakat, negara dan bangsa," tegas dia.

Apalagi, lanjut BW, Moeldoko sebagai KSP merupakan representasi Presiden yang juga simbol negara.

"Simbol negara ada di situ. Kami ingin gunakan hukum dan memuliakan hukum melalui pengadilan ini. Mudah-mudahan hukum akan berpihak dan berpijak pada kepentingan dan kemaslahatan demokratisasi," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Gandeng Eks Pimpinan KPK, Partai Demokrat Gugat Penggagas KLB ke PN Jakpus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terorisme Nyata, Dekat dan Berbahaya, Moeldoko: Hentikan Opini Konspirasi
Indonesia
Terorisme Nyata, Dekat dan Berbahaya, Moeldoko: Hentikan Opini Konspirasi

Masyarakat juga diminta membantu aparat penegak hukum

Densus 88 Geledah Rumah Terduga Teroris di Pasar Rebo
Indonesia
Densus 88 Geledah Rumah Terduga Teroris di Pasar Rebo

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menggeledah rumah terduga teroris di Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pemerintah Minta Pemudik Idul Adha Tidak Balik Jakarta Pada Minggu
Indonesia
Pemerintah Minta Pemudik Idul Adha Tidak Balik Jakarta Pada Minggu

Kepadatan arus lalu lintas, dilaporkan mulai meningkat sejak Senin (27/7/2020), tercatat kenaikan sebesar 0,3 persen atau 123.764 kendaraan.

Gandeng Pengusaha Daerah, Shell Buka SPBU di Kota Lapis Kedua
Lainnya
Gandeng Pengusaha Daerah, Shell Buka SPBU di Kota Lapis Kedua

Saat ini, dari total 137 SPBU Shell yang beroperasi, 16 diantaranya merupakan investasi Shell bersama mitra pengusaha daerah.

Perilaku 3M di Jakarta Merosot Seiring Lonjakan Kasus Harian COVID-19
Indonesia
Manokwari Ekspor Perdana Kepiting Bakau Hidup
Indonesia
Manokwari Ekspor Perdana Kepiting Bakau Hidup

Kementerian Kelautan dan Perikanan dukung terhadap kesuksesan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perikanan di Manokwari, Papua, yang berhasil melakukan ekspor kepiting bakau hidup perdana ke Singapura.

Kemenag Sebut Hanya 38 Travel Umrah di Aceh Miliki Izin
Indonesia
Kemenag Sebut Hanya 38 Travel Umrah di Aceh Miliki Izin

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh merilis hanya 38 penyelenggara atau travel umrah di wilayah tersebut yang memiliki izin.

Juliari Batubara Cs Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos
Indonesia
Juliari Batubara Cs Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos

Bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara bakal menjalani sidang perdana kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Rabu (21/4).

Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo

Pada Jumat kemarin, penyidik juga memeriksa Mohamad Tabroni

Jakarta Kembali PSBB, KSP: Silakan tapi Harus Ada Keseimbangan
Indonesia
Jakarta Kembali PSBB, KSP: Silakan tapi Harus Ada Keseimbangan

"Jadi seperti arahan presiden, gubernur silakan mengambil tindakan sesuai data dan fakta di lapangan. Apakah harus direm," ungkap Donny.