BW Sesumbar KPU dan Kubu Jokowi Kalah Telak Sidang lanjutan PHPU di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

MerahPutih.com - Ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa termohon dan pihak terkait kalah telak karena tidak mampu memberikan jawaban atas tuduhan yang disampaikan pihaknya dalam pokok permohonan.

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) ini, pemohon ialah Prabowo-Sandi, termohon ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pihak terkait adalah Jokowi-Ma'ruf.

"Narasi yang disimpulkan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait itu tidak mampu mengcounter fakta yang terjadi," kata BW, sapaan akrabnya, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

BACA JUGA: Pahlawan Avengers Sampai Gatot Kaca Ikut Kawal Sidang MK

Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)
Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)

Bukan hanya tak mampu menjawab, BW menilai termohon dan pihak terkait juga gagal membangun narasi untuk membantah permohonan yang diajukan pihaknya.

"Pihak termohon menurut kami gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan," tegas mantan pimpinan KPK itu.

BW menyebut kegagalan termohon dalam hal ini KPU, dalam menjawab dalil yang disampaikan tim hukum paslon 02 ialah terkait jabatan Capres 01 KH Ma'ruf Amin di Bank Syariah yang menurutnya masuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BACA JUGA: BPN Persoalkan Status Ma'ruf Amin di Bank Syariah, TKN: Salah Alamat

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kiri) menyimak keterangan yang disampaikan Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kedua kiri) menyimak keterangan yang disampaikan Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Menurut BW, putusan MK Nomor 21 Tahun 2017, putusan MK Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan BUMN Nomor 3 Tahun 2013, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Antikorupsi kalau disimpulkan menyebut bahwa anak perusahaan BUMN adalah tetap merupakan BUMN.

"Ketidakmampuan menjawab ini sebenarnya berarti semakin sah dan legitimate bahwa terjadi pelanggaran terhadap Pasal 277 P UU Nomor 7 Tahun 2017," tutup dia.(Pon)

Kredit : ponco


Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH