BW Sebut Perpim Perjalanan Dinas KPK Delegitimasi Prinsip Independensi Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK mengabaikan nilai dan prinsip yang ada di dalam etik dan pedoman perilaku KPK.

"Bahkan mendelegitimasi prinsip independensi institusi serta secara sengaja potensial membangun sikap permisif atas perilaku koruptif," kata pria yang karib disapa BW ini dalam keterangannya, Selasa (10/8)

Baca Juga

Aturan Baru KPK, Biaya Perjalanan Dinas Ditanggung Penyelenggara dan Bukan Gratifikasi

BW menyatakan, Perpim tersebut berpotensi fraud, misalnya ketika dirumuskan larangan bagi insan KPK bermain golf atau olahraga lainnya dengan pihak-pihak yang dikhawatirkan menimbulkan benturan kepentingan.

"Pijakan nalarnya jauh melebih kebutuhan pandangan normatif yang legalistic," ujar BW.

Terlebih dalam Pasal 2A Perpim KPK Nomor 6 Tahun 2021 bersifat sangat generik, hanya dengan menyatakan, pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

"Tidak dijelaskan sama sekali, apa saja komponen biaya dari perjalanan dinas. Perpim KPK tersebut juga tidak mengatur secara rinci, siapa saja pihak yang dapat mengundang, apa dasar kepentingan undangan dan bagaimana melakukan filtering agar tidak menimbulkan benturan kepentingan," beber BW.

Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto sebut Firli Bahuri berbohong soal Kompol Rossa
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Foto: ANTARA

Menurut BW, rumusan yang bersifat umum itu niscaya membuka peluang terjadinya tindakan koruptif. Karena dapat menjadi media dan modus operandi baru terjadinya gratifikasi, sehingga dipastikan dapat menabrak dan mengabaikan prinsip penting dari nilai integritas dari kode etik dan perilaku KPK.

"Padahal ada prinsip penting yang tersebut dalam nilai integritas kode etik dan perilaku KPK yang menegaskan, tidak menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait pelaksanaan tugas," tegasnya.

Dia berharap Ketua dan Pimpinan KPK punya kesadaran untuk memberikan prioritas perhatian dalam merumuskan suatu aturan menyangkut sikap dan perilakunya pada hubungan, komunikasi atau pertemuan dengan pihak lain yang berpotensi kuat dapat menimbulkan benturan kepentingan.

"Jauh lebih baik jika Pimpinan KPK melaksanakan program yang direncanakannya sendiri dan/atau memberi prioritas pada program yang ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan KPK ketimbang wira-wiri menghadiri undangan," tandasnya. (Pon)

Baca Juga

Abraham Samad Nilai Aturan Perjalanan Dinas Dibiayai Panitia Runtuhkan Marwah KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Australia
Indonesia
Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Australia

Gempa bermagnitudo 6,0 terjadi di dekat Melbourne, Australia pada Rabu (22/9).

Kapolri Prediksi 'Herd Immunity' di Jawa Timur Terbentuk Akhir Agustus
Indonesia
Kapolri Prediksi 'Herd Immunity' di Jawa Timur Terbentuk Akhir Agustus

Sigit kembali mensosialisasikan kepada masyarakat soal pentingnya kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali

PPKM Diperpanjang sampai 30 Agustus 2021, Jokowi Longgarkan Kegiatan Masyarakat
Indonesia
PPKM Diperpanjang sampai 30 Agustus 2021, Jokowi Longgarkan Kegiatan Masyarakat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sampai 20 Agustus 2021.

Digitalisasi Pembayaran Bantu Usaha UMKM
Indonesia
Digitalisasi Pembayaran Bantu Usaha UMKM

UMKM memainkan peranan penting sebagai roda penggerak ekonomi, terutama di negara-negara berkembang.

Angka Kematian COVID-19 Omicron Diprediksi Tak Semenakutkan Varian Delta
Indonesia
Angka Kematian COVID-19 Omicron Diprediksi Tak Semenakutkan Varian Delta

Lonjakan kasus COVID-19 Omicron yang terjadi belakangan ini diprediksi tak akan banyak memakan korban jiwa.

Dua Anggota KKB Tewas Ditembak, Diduga Terlibat Pembakaran Rumah Warga
Indonesia
Dua Anggota KKB Tewas Ditembak, Diduga Terlibat Pembakaran Rumah Warga

Dua anggota Kelompok kriminal bersenjata (KKB) tewas diberondong tembakan oleh Satgas Penegakan Hukum Damai Cartenz.

Senator Minta Aspek Keamanan Jangan Jadi Acuan Utama Pemekaran di Papua
Indonesia
Senator Minta Aspek Keamanan Jangan Jadi Acuan Utama Pemekaran di Papua

Keputusan pemerintah bersama DPR RI yang akhirnya mengesahkan tiga draf RUU tentang Pembentukan DOB di Provinsi Papua mendapat sorotan dari anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma.

PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Gelar Pemilu 2024 Tepat Waktu
Indonesia
PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Gelar Pemilu 2024 Tepat Waktu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengucapkan selamat atas pelantikan Komisioner KPU dan Bawaslu pada Selasa (12/4). Ahmad Syaikhu meminta mereka untuk mengawal Pemilu 2024 tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

Aturan Naik KRL Makin Ketat, Penumpang Wajib Bawa Surat Perintah Perusahaan
Indonesia
Aturan Naik KRL Makin Ketat, Penumpang Wajib Bawa Surat Perintah Perusahaan

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2021.

Diduga Salahi Aturan Tatib Soal Formulan E, Ketua DPRD Bakal Dilaporin ke BK
Indonesia
Diduga Salahi Aturan Tatib Soal Formulan E, Ketua DPRD Bakal Dilaporin ke BK

Pasalnya, pimpinan DPRD menyelipkan rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD soal pelaksanaan paripurna interpelasi