BW Sebut Kebohongan Firli Bahuri Hancurkan Integritas KPK dan Polri Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto atau akrab disapa BW menduga Ketua KPK Firli Bahuri berbohong soal penarikan penyidik KPK, Kompol Rossa Purba Bekti ke instansi asalnya, Polri.

"Kehebohan dan silang sengkarut penarikan penyidik KPK diujung klimaks. Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan KPK dan Polri, jadi taruhannya," kata BW dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/2).

Baca Juga:

Kompol Rossa Enggan Gunakan Gaji dari KPK Karena Statusnya Belum Jelas

Pernyataan BW dilandasi berita KumparanNews pada 14 Februari 2020 berjudul " Muslihat Firli Dibalik Skandal Pengembalian Kompol Rossa". Menurut BW, berita itu menunjukkan kebenaran bahwa ada kebohongan.

"Menakzimkan kebenaran adanya kebohongan, sekaligus dapat mendobrak kedok ketidakjujuran yang hendak terus menerus disembunyikan bahwa Rossa ditarik pulang karena adanya kepentingan dan keinginan dari Polri sendiri," ujarnya.

Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto sebut Firli Bahuri berbohong soal Kompol Rossa
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Foto: ANTARA

BW menilai penggunaan kata "muslihat" dalam judul berita tersebut memperlihatkan dugaan kebohongan atas klaim Firli yang menerima surat permohonan penarikan Kompol Rossa dari Polri. Salah satu hal yang paling mengerikan, kata eks Ketua YLBHI ini, indikasi kebohongan itu berbalut dugaan penyalahgunaan kewenangan.

BW mengutip berita Kumparan yang menuliskan beberapa hari sebelum surat dari Asisten SDM Polri terbit, Firli meminta Irjen Eko Indra Heri untuk menarik pulang Rossa ke Korps Bhayangkara. Firli, meski menjabat Ketua KPK, masih berstatus perwira tinggi Polri aktif berpangkat jenderal bintang tiga.

"Berita tersebut menegaskan, Ketua KPK yang meminta dulu Asisten SDM Polri untuk menarik pulang Rossa. Itu dapat terjadi karena Firli perwira tinggi Polri sehingga dapat memerintahkan Asisten SDM Polri. Pada konteks itu potensial terjadi penyalahgunaan kewenangan," jelas dia.

Peristiwa itu, lanjut BW, menunjukkan telah terjadi konflik kepentingan lantaran Ketua KPK di saat bersamaan juga merupakan perwira tinggi Polri aktif. Karena itu, BW meminta Kapolri Jendreral Idham Azis mempertimbangkan pemberhentiaan jabatan Firli di kepolisian.

"Karena itu perlu dipertimbangkan oleh Kapolri dengan diajukan pertanyaan, apakah tidak sebaiknya Ketua KPK yang berasal dari instansi kepolisian diberhentikan dulu dari jabatannya dan atau diberhentikan sementara dari institusinya sesuai perintah UU agar tidak terjadi konflik kepentingan?," tegas dia.

Ada hal lain yang dinilai BW dapat dikualifikasi sangat memalukan dan tak pantas dilakukan Ketua KPK, jika benar apa yang dituliskan dalam berita Kumparan tersebut.

Dalam berita disebut untuk memuluskan skenario pengembalian Rossa, Firli mengklaim penarikan tersebut sudah disetujui Kapolri Jenderal Idham Azis. Namun Idham baru mengetahui polemik pengembalian Rossa belakangan. Idham merasa tidak pernah memberi persetujuan, dan marah karena namanya dicatut.

"Berita di atas menegaskan, ada kebohongan yang dilakukan dengan mengatasnamakan jabatan tertinggi institusi Polri. Tindakan itu bukan hanya tidak pantas tapi apakah hal dapat dikualifikasi sebagai tindakan insubordinasi pada puncak tertinggi pimpinan Polri? Juga dugaan tindakan tercela Ketua KPK?," ujarnya.

BW juga mengutip pernyataan lanjutan dalam berita Kumparan, yang menyebut Kapolri Idham memerintahkan penarikan Rossa dianulir. Pada 21 Januari, Wakapolri Komjen Gatot Eddy menandatangani surat No. R/21/I/KEP/2020 mengenai pembatalan penarikan Rossa.

Baca Juga:

Masih Berstatus Penyidik KPK, Mabes Polri Kembalikan Kompol Rossa ke KPK

Dalam berita itu dijelaskan surat dijemput seorang staf Firli dan langsung membawanya ke ruangan Firli tanpa melewati prosedur surat-menyurat yang berlaku di KPK. BW menduga tindakan itu ditujukkan untuk menyembunyikan indikasi pembohongan yang sudah mulai terbongkar.

"Perbincangan reflektif yang perlu diajukan dan ditanyakan, jika ada kejadian luar biasa seperti di atas, apakah sanksi perlu dijatuhkan pada siapapun, termasuk Ketua KPK, sehingga potensi kebohongan yang bertubi-tubi dapat dikendalikan agar KPK dan Polri dapat terus dijaga integritas, akuntabilitas dan kehormatannya," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Soal Penarikan Kompol Rosa, BW: Polri atau Firli yang Berbohong?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PAN Klaim Partai Modern, Pengamat: Dukungan Jalur Tradisional Cukup Kuat
Indonesia
PAN Klaim Partai Modern, Pengamat: Dukungan Jalur Tradisional Cukup Kuat

Kandidat calon ketua umum yang mendapat dukungan dari jalur tradisional itu masih punya potensi

Live Instagram, Anies Minta Harap Dimaklumi Kalau Ada yang Salah
Indonesia
Live Instagram, Anies Minta Harap Dimaklumi Kalau Ada yang Salah

"Jadi kalau nanti ada salah-salah, dimaklumi ya," kata Anies

MK Tegaskan Jabatan Ketua Pengadilan di Bawah MA tak Punya Batasan Periode
Indonesia
MK Tegaskan Jabatan Ketua Pengadilan di Bawah MA tak Punya Batasan Periode

Hakim yang bekerja di suatu pengadilan terlalu lama pun disebutnya tidak baik

Muncul Wacana Status Darurat Sipil, Oposisi Kritik Jokowi Kebingungan
Indonesia
Muncul Wacana Status Darurat Sipil, Oposisi Kritik Jokowi Kebingungan

Kenapa mengusulkan status darurat sipil jika ada UU Kekerantinaan Kesehatan.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Sengaja Bedakan Mudik dan Pulang Kampung
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Sengaja Bedakan Mudik dan Pulang Kampung

Jokowi memutuskan untuk melarang mudik lebaran 2020

Pemerintah Dituntut Buka Data Perjalanan Menhub Budi Karya
Indonesia
Pemerintah Dituntut Buka Data Perjalanan Menhub Budi Karya

"Misalnya menteri ini yang kena corona kan kita gak tau dia pernah ketemu siapa aja. Harus digali betul siapa saja," jelas Boni.

 Dua Wilayah ini Jadi Penyumbang Pasien Corona Sembuh Terbanyak
Indonesia
Dua Wilayah ini Jadi Penyumbang Pasien Corona Sembuh Terbanyak

Sebaran pasien sembuh yang paling banyak adalah di DKI Jakarta 632 orang, kemudian di Sulawesi Selatan 199 orang.

Terjaring OTT KPK, Bupati Banggai Laut Jagoan PDIP Punya Harta Rp5,43 Miliar
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Bupati Banggai Laut Jagoan PDIP Punya Harta Rp5,43 Miliar

Harta Wenny terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak

Abai Protokol Kesehatan, 3 Perkantoran di Kalideres Disanksi
Indonesia
Abai Protokol Kesehatan, 3 Perkantoran di Kalideres Disanksi

Satpol PP secara rutin melakukan pengecekan protokol kesehatan terhadap sejumlah tempat usaha hingga perkantoran di DKI Jakarta

Wagub Riza Negatif COVID-19, Gerindra: Senin Mulai Kerja
Indonesia
Wagub Riza Negatif COVID-19, Gerindra: Senin Mulai Kerja

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19.