BW: RDP Komisi III-KPK Langgar Prinsip Keterbukaan Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung secara tertutup menuai kritik dari eks Pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

BW, sapaan akrab Bambang, menilai hal itu melanggar prinsip keterbukaan yang tercantum di dalam Undang-Undang KPK.

Baca Juga

Bahas Isu Sensitif, RDP KPK-DPR Digelar Tertutup

"Ada prinsip penting di dalam UU KPK yang dilanggar, yaitu prinsip keterbukaan," kata BW dalam keterangannya, Rabu (8/7).

Menurut BW, harus ada alasan yang kuat untuk bisa menjelaskan kenapa RDP tersebut harus dilakukan secara tertutup. Apalagi, baru pertama kali di era kepemimpinan Firli Bahuri RDP berlangsung di KPK.

"Fakta ini semakin menjelaskan perbedaan yang sangat fundamental antara pimpinan KPK saat ini dengan banyak periode kepemimpinan KPK sebelumnya, yang nyaris menabukan rapat tertutup seperti ini," ujar BW.

Tak hanya itu, menurut BW, rapat yang berlangsung secara tertutup itu juga menimbulkan pertanyaan di publik. "Apakah rezim KPK saat ini tengah bersekutu dan dibayangi kuasa kegelapan," tegas BW.

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) dan Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat jumpa pers usai rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7-7-2020). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) dan Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat jumpa pers usai rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7-7-2020). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Lebih lanjut BW berharap, Pimpinan KPK di bawah komando Firli Bahuri menghentikan segala tindakan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik pada lembaga antirasuah.

"Menyadari dan insyaf pada amanah yang berat yang harus ditanggung Pimpinan KPK, jauh lebih bermakna bagi upaya pemberantasan korupsi," tandas BW.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Herman Hery menyampaikan alasan dilakukannya rapat tertutup karena ada hal sensitif yang bakal ditanyakan anggota Komisi III ke pimpinan KPK. Sehingga RDP disepakati dilakukan secara tertutup.

"Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," kata Herman di Gedung KPK, Selasa (7/7).

Menurutnya, keputusan RDP dengan KPK dilakukan dengan tertutup merupakan keputusan dua belah pihak. Ia juga mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar jika RDP dilakukan secara tertutup.

"Soal tertutup dan terbuka tidak ada aturan yang melarang, tergantung kesepakatan. Jadi, tidak ada aturan yang diperdebatkan kenapa terbuka, kenapa tertutup. Semua tergantung urgensi menurut pendapat kedua belah pihak," ujar Herman.

Baca Juga

RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku, tidak ada pembahasan kasus korupsi secara terperinci dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR.

"Mereka cuma menanyakan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, kalau mereka menanyakan kasus-kasus bagaimana, kita nyatakan tadi, kita bicara bukan soal kasus tapi terminologi perkara, artinya kasus yang sudah 'disprindikan' yang kita bicarakan," pungkas Nawawi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Tengah Upaya Tekan COVID-19, Wagub Sentil Massa Tuntut Pembebasan Rizieq
Indonesia
Di Tengah Upaya Tekan COVID-19, Wagub Sentil Massa Tuntut Pembebasan Rizieq

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza meminta kepada simpatisan FPI untuk menempuh jalur hukum.

Kampanye Konser Virtual, Gibran-Teguh Hadirkan Penyanyi Krisdayanti
Indonesia
Kampanye Konser Virtual, Gibran-Teguh Hadirkan Penyanyi Krisdayanti

Tak tanggung-tanggung, pasangan Gibran-Teguh ini akan menghadirkan sejumlah artis Ibu Kota di antaranya, Krisdayanti, Edo Kondologit, dan Maruarar Sirait.

Anak Buah Surya Paloh Tuding Luhut Pemicu Lambatnya Penanganan COVID-19
Indonesia
Anak Buah Surya Paloh Tuding Luhut Pemicu Lambatnya Penanganan COVID-19

Menurut dia, sebagai menteri, Luhut seolah bertindak layaknya 'The Real President'.

Dua ASN Positif COVID-19, PN Jakpus Kembali Ditutup
Indonesia
Dua ASN Positif COVID-19, PN Jakpus Kembali Ditutup

Penutupan itu juga mengikuti arahan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Soal Pesantren Tak Ber-IMB, Ratusan Santri Geruduk DPRD Cirebon
Indonesia
Soal Pesantren Tak Ber-IMB, Ratusan Santri Geruduk DPRD Cirebon

Beberapa waktu lalu, anggota DPRD menyebutkan banyak pesantren belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Banjir Underpass Kemayoran, Anak Buah Anies: Itu Kewenangan Pemerintah Pusat
Indonesia
Banjir Underpass Kemayoran, Anak Buah Anies: Itu Kewenangan Pemerintah Pusat

Underpass Kemayoran sebelumnya merupakan landasan terbang pesawat sebelum berpindah ke Bandara Soekarno Hatta.

Begini Kriteria Utang UMKM Yang Dijamin Pemerintah
Indonesia
Begini Kriteria Utang UMKM Yang Dijamin Pemerintah

Pemerintah juga menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan dan anggaran dana cadangan penjaminan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan pemerintah ini.

Kasus Corona DKI Per Kamis (23/7) Bertambah 416 Jiwa
Indonesia
Kasus Corona DKI Per Kamis (23/7) Bertambah 416 Jiwa

Jumlah kumulatif kasus konfirmasi di wilayah DKI Jakarta pada hari ini sebanyak 17.951 kasus.

Polisi Bakal Bubarkan Reuni 212 Jika Tetap Diadakan Besok
Indonesia
Polisi Bakal Bubarkan Reuni 212 Jika Tetap Diadakan Besok

Jika masih ada acara yang menyebabkan kerumunan Polri tak segan untuk membubarkan acara tersebut.

Update COVID-19 Rabu (16/12): Pasien Sembuh Bertambah 5.328 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (16/12): Pasien Sembuh Bertambah 5.328 Orang

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR)