BW: Draf Perpres Mencabik-cabik Prinsip Independensi KPK Ketua Komite Pencegahan Korupsi di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) mengkritik draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK.

BW menilai Perpres tersebut berpotensi mengebiri independensi lembaga antirasuah. Pasalnya, kata BW, independensi merupakan syarat penting untuk menilai keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi.

Baca Juga

KPK Era Agus Rahardjo Dkk Total Jerat 608 Koruptor

"Draf Perpres KPK yang diedarkan ke publik adalah signal dan sekaligus lonceng yang menandakan palu godam sembilu dari kekuasaan yang tengah menggedor-gedor dan mencabik- cabik prinsip independensi lembaga pemberantasan korupsi," kata BW dalam keterangan tertulisnya Selasa (31/12).

"Draf Perpres yang diedarkan ke publik secara nyata telah melanggar prinsip penting yang di dalam Pasal 6 jo Pasal 36 UNCAC 2003 yang sudah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006," kata BW menambahkan.

BW menyebut, aturan itu menyatakan bahwa negara wajib menjamin adanya badan atau organ khusus yang harus diberikan kemandirian dalam upaya pemberantasan korupsi.

Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjojanto (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjojanto (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

"Bilamana draf Perpres tersebut diterbitkan maka Perpres itu akan menjadi indikasi kuat bahwa Presiden dengan sengaja telah menempatkan KPK, sebagai lembaga yang tidak independen. Karena secara langsung berada dibawah pengaruh dan kekuasaannya," ungkapnya.

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini khawatir nantinya KPK menjadi alat kekuasaan. BW pun berharap penguasa tetap menggunakan akal sehat dan nurani dalam memimpin bangsa ini.

"Kini tengah disandera dan perilaku penguasa," tandas BW.

Sebagaimana diketahui, Istana tengah menyiapkan draf Perpres tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK. Dalam Pasal 1 ayat (1) draf perpres itu, disebutkan bahwa pimpinan KPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara.

Baca Juga

KPK Diminta Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Kasus Apa?

Selain itu ada sejumlah poin lainnya yang dianggap bermasalah. Di antaranya ihwal pembentukan Inspektorat Jenderal yang dinilai akan tumpang tindih dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK dan kewenangan Deputi Penindakan yang juga mengurus pencegahan korupsi. (Pon)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Sarankan Pemprov DKI Adakan Christmas Carol di CFD
Indonesia
Warga Sarankan Pemprov DKI Adakan Christmas Carol di CFD

Warga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah waktu pelaksanaan pagelaran Christmas Carol.

Solo Terapkan Larangan Bersepeda Massal
Indonesia
Solo Terapkan Larangan Bersepeda Massal

Larangan bersepeda massal dilakukan setelah hasil evaluasi selama Solo berstatus kejadian luar biasa (KLB).

Pemprov DKI Tutup 5 Perusahaan Pelanggar PSBB di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Tutup 5 Perusahaan Pelanggar PSBB di Jakarta

Mantan Kadishub DKI ini mengatakan, tidak ada perlawanan dan penolakan dari para pimpinan perusahaan tersebut.

PDIP Nilai Jakarta Cocok Terapkan Mini Lockdown
Indonesia
PDIP Nilai Jakarta Cocok Terapkan Mini Lockdown

"Jakarta ya saya kira akan lebih cocok diterapkan lockdown mini," ujar Gembong Warsono

Ngaku Salah Beli Lem Aibon, Anies Mendapat Apresiasi
Indonesia
Ngaku Salah Beli Lem Aibon, Anies Mendapat Apresiasi

Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta tidak salah

Banjir DKI Lumpuhkan 20.000 Truk Ekspedisi, Sehari Rugi Sedikitnya Rp30 Miliar
Indonesia
Banjir DKI Lumpuhkan 20.000 Truk Ekspedisi, Sehari Rugi Sedikitnya Rp30 Miliar

Tercatat mayoritas ruas jalan di Jakarta terendam banjir, 30 di antaranya berada di wilayah Jakarta Timur.

Ini Skema Bantuan bagi Pegawai dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta
Indonesia
Ini Skema Bantuan bagi Pegawai dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta

Bantuan akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja di Indonesia karena menurunnya daya beli akibat pandemi COVID-19.

Enggak Becus Kurangi Penyebaran COVID-19, Para Kapolda Siap-Siap Dicopot!
Indonesia
Enggak Becus Kurangi Penyebaran COVID-19, Para Kapolda Siap-Siap Dicopot!

Salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19

Polisi bakal Cecar IDI dan Ahli Bahasa soal Klaim 'Obat' Corona Hadi Pranoto
Indonesia
Polisi bakal Cecar IDI dan Ahli Bahasa soal Klaim 'Obat' Corona Hadi Pranoto

Polisi akan coba mengundang dan mengklarifikasi dua saksi yang diajukan oleh Muannas tersebut.

Pimpinan DPRD Desak Anies Tunda Pembukaan Bioskop di Jakarta
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Anies Tunda Pembukaan Bioskop di Jakarta

Ia pun mendesak Anies untuk menahan dahulu rencana tersebut, sebelum wabah COVID-19 benar-benar aman dan hilang di ibu kota.