Buzzer Dinilai Ancam Kehidupan Demokrasi Media Sosial (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kehadiran buzzer di media massa dan sosial dinilai sebagai perusak demokrasi.Fenomena buzzer ini mengancam kehidupan demokrasi, keberagaman dan kebersamaan sebagai bangsa.

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo menyoroti fenomena buzzer akan terus terjadi selama pendidikan literasi lemah, pendidikan kritis lemah, dan tidak ada etika dalam hal penggunaan media sosial.

“Hal ini terjadi karena salah satunya kesadaran politik etis enggak ada,” tegas Romo Benny kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (13/2).

Baca Juga:

Peneliti Bongkar Pendapatan Buzzer Politik Setara dengan UMR DKI Jakarta

Romo Benny mendorong bagaimana buzzer sebagai medium bisa digunakan untuk menjual sebuah ide/gagasan sehingga yang terjadi di ruang publik adalah adu gagasan.

Romo Benny mengingatkan, jangan sampai orang-orang yang punya gagasan dan memiliki kemampuan, tidak bisa berperan di dalam ruang publik.

Lebih lanjut, Romo Benny berharap para propaganda tidak lagi bicara hal yang negatif, tetapi berbicara hal yang positif, bangsa dan dan negara, kemajemukan, dan keberagaman.

“Kalau bicara buzzer, seharusnya punya komitmen pada masa depan negara, itu di atas segala-galanya. Kalau ruang demokrasi tanpa gagasan maka muncul pemimpin yang kerdil, pemimpin yang dikarbit,” kritik Romo Benny.

Tokoh Pers Rikard Bagun menilai buzzer pada dasarnya negatif. Buzzer per defesini itu artinya negatif, karena tujuannyan mereproduksi kebesingan, bikin kuping pekat.

Media Sosial.
Media Sosial. (Foto: Pixabay)

“Kalau buzzer dilihat sebagai medium maka dia netral. Netralitas bisa dipakai kiri dan kanan, positif dan negatif,” kata Rikard Bagun

Oleh karena itu, ke depan generasi muda harus cerdas dalam menilai informasi sebelum disebarluaskan. Lalu, perlunya pemberian sanksi sosial kepada buzzer.

Ia pun mengajak masyarakat terutama generai muda untuk bijak dan cerdas dalam menyikapi buzzer.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan UU belum mengakomodasi atau mengatur tentang keberadaan buzzer.

Padahal, menurut Advokat Peradi ini, buzzer merupakan fenomena sosial yang punya daya rusak tinggi tetapi belum diatur dalam UU.

“Oleh karena itu, pengaturan dalam bentuk UU diperlukan karena masyarakat sudah menjadi korban dari buzzer,” tegas Petrus. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Kritik Buzzer Piaraan Pemerintah Pecah Belah Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Isoman di Kabupaten Sleman Dapat Kiriman Paket Buah-buahan Gratis
Indonesia
Warga Isoman di Kabupaten Sleman Dapat Kiriman Paket Buah-buahan Gratis

Sejumlah warga di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang tengah menjalani isolasi mandiri menerima paket buah-buahan gratis dari pemkab.

213 Kasus Baru COVID-19 Ditemukan dalam 24 Jam
Indonesia
213 Kasus Baru COVID-19 Ditemukan dalam 24 Jam

Kasus positif COVID-19 di tanah air pun juga kembali bertambah pada Kamis (16/12) sebanyak 213 kasus.

Pemerintah Tak Larang Mudik Tahun Ini, Vaksinasi Jangan Dijadikan Dalih
Indonesia
Jokowi Kunjungi Bali Pantau Infrastruktur Sambut KTT G20
Indonesia
Jokowi Kunjungi Bali Pantau Infrastruktur Sambut KTT G20

Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar dan mendorong negara G20 membangun kolaborasi.

[Hoaks atau fakta]: Ke Masjid Sudah Tidak Perlu Pakai Masker dan Jaga Jarak
Indonesia
[Hoaks atau fakta]: Ke Masjid Sudah Tidak Perlu Pakai Masker dan Jaga Jarak

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pengurus masjid tak melarang jemaah untuk menggunakan masker saat beribadah.

Komentar Wagub DKI soal Sekolah dan Takziah Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Komentar Wagub DKI soal Sekolah dan Takziah Jadi Klaster Baru COVID-19

Upaya pencegahan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna menekan klaster virus corona di sekolah.

[Hoaks atau Fakta]: Kampanye Vaksinasi, Bill Gates Tidak Berikan Vaksin Pada Anaknya
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kampanye Vaksinasi, Bill Gates Tidak Berikan Vaksin Pada Anaknya

"Bill Gates menolak memberikan vaksin kepada anak-anaknya" berasal dari sebuah artikel berjudul "Bill Gates former doctor say billionaire refused to vaccinate his children" yang dimuat di situs situs Your News Wire (Yournewswire.com)

FX Hadi Rudyatmo Kaget Baliho 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Banjiri Kota Solo
Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Kaget Baliho 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Banjiri Kota Solo

DPC PDIP Solo dan kader anggota Fraksi PDIP DPRD Solo tidak memasangnya

'Kepak Sayap Kebhinnekaan' Diproduksi di Solo, Bambang Gage Cuan Maksimal
Indonesia
'Kepak Sayap Kebhinnekaan' Diproduksi di Solo, Bambang Gage Cuan Maksimal

Bambang juga membuat baliho dan billboard Ketua DPP PDIP itu di Aceh

Ini Alasan Lapas Narkotika Gunung Sindur Diisi Napi Teroris
Indonesia
Ini Alasan Lapas Narkotika Gunung Sindur Diisi Napi Teroris

Kemenkumham menjelaskan alasan mengapa menempatkan narapidana teroris di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor.