Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM SPBU. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pertamina hingga saat ini belum melakukan pembahasan terkait pengenaan cukai pada BBM. Mengingat wacana itu dianggap masih sebagai kajian internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Senada dengan hal itu, anggota komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar mengatakan, bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi perihal kebijakan cukai bagi BBM, sehingga belum berencana melakukan pembahasan.

Baca Juga:

DPR RI Minta Kominfo Sosialisasikan Migrasi TV Analog ke Digital Secara Masif

"Saat ini komisi VII belum mendapatkan informasi rencana pengenaan cukai untuk BBM. Jika sudah mendapat informasi, maka Komisi VII akan melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait" kata Gunhar dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6).

Gunhar meminta pemerintah, dalam hal ini Pertamina dan Kemenkeu segera mengkaji bersama kemungkinan penerapan kebijakan cukai bagi BBM.

"Lebih baik Pertamina segera merespon kajian Kemenkeu itu, karena pengenaan cukai bagi BBM kemungkinan bisa meningkatkan harga jualnya,” ujarnya.

Gunhar juga meminta pihak pertamina dan Kemenkeu untuk duduk bersama membahas kemungkinan penerapan kebijakan cukai bagi BBM.

Baca Juga:

Dedi Mulyadi Dorong Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR RI

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya berpatokan pada upaya peningkatan penerimaan negara dari sisi kebapeanan dan cukai, tanpa memikirkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Jika penerapan cukai pada akhirnya menaikan harga BBM, maka perlu dipertimbangkan lagi mengenai waktunya, karena kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih. Ditakutkan justru akan menambah beban masyarakat,” katanya.

Diberitakan, saat ini Kemenkeu sedang mengkaji rencana pengenaan cukai untuk beberapa produk, seperti BBM, ban karet dan detergen dalam rangka mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. (Pon)

Baca Juga:

MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata PBNU Soal Muktamar saat PPKM Level 3 Libur Nataru
Indonesia
Kata PBNU Soal Muktamar saat PPKM Level 3 Libur Nataru

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan, akan taat mengikuti aturan pemerintah soal jadwal Muktamar NU.

Jutaan Dosis Vaksin COVID-19 Tiba untuk Anak 6-11 Tahun hingga Booster
Indonesia
Jutaan Dosis Vaksin COVID-19 Tiba untuk Anak 6-11 Tahun hingga Booster

Pemerintah terus mempercepat suntikan dosis lengkap dan sudah mulai vaksinasi booster.

Politikus Golkar Berharap Perajin Tahu dan Tempe Urungkan Mogok Produksi
Indonesia
Politikus Golkar Berharap Perajin Tahu dan Tempe Urungkan Mogok Produksi

Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Primkopti) mencatat harga kedelai yang saat ini mencapai lebih dari Rp1,1 juta per kuintal.

Kasus COVID-19 Meningkat, Pemkab Sleman akan 'Modifikasi' PTM 100 Persen
Indonesia
Kasus COVID-19 Meningkat, Pemkab Sleman akan 'Modifikasi' PTM 100 Persen

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya mengatakan, pembelajaran tatap muka 100 persen masih bisa dilakukan, asalkan ada sedikit "modifikasi".

MA Tolak 21 PK Terpidana Korupsi, MAKI: Hakim Agung Konsisten Jalankan Perma
Indonesia
MA Tolak 21 PK Terpidana Korupsi, MAKI: Hakim Agung Konsisten Jalankan Perma

"Di sini terobosan Perma itu telah dilaksanakan secara konsisten oleh Hakim Agung," kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (30/9)

Pemerintah Klaim Tak Ada Kenaikan Kasus Signifikan Usai MotoGP
Indonesia
Pemerintah Klaim Tak Ada Kenaikan Kasus Signifikan Usai MotoGP

Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotogGP Mandalika telah selesai digelar dengan sukses, selama Jumat (18/3) hingga Minggu (20/3) lalu.

Di Istana, Menag Bicara Persiapan Haji dan Tepis Dana untuk IKN
Indonesia
Di Istana, Menag Bicara Persiapan Haji dan Tepis Dana untuk IKN

Menag Yaqut menjelaskan pemerintah siap melayani seluruh jemaah haji mulai dari berangkat sampai nanti pulang kembali di Tanah Air.

Hasil Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Dinilai Mengkhawatirkan
Indonesia
Hasil Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Dinilai Mengkhawatirkan

Puskapol UI mencatat masih ada beberapa persoalan terkait pemenuhan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan.

Ganjar Disarankan Jadi Ketua Timses Jika Duet Anies-Puan Terealisasi
Indonesia
Ganjar Disarankan Jadi Ketua Timses Jika Duet Anies-Puan Terealisasi

"Akan sangat baik bila Ganjar stay di PDIP, dan kemudian bila Anies dan Puan jadi pasangan, Ganjar Pranowo bisa jadi tim suksesnya itu akan sangat kuat sekali,” imbuhnya.

Catat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Catat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap di Jakarta

Melalui akun Twitter @TMCPoldaMetro, pengendalian mobilitas masyarakat dengan sistem ganjil genap tersebut ditetapkan sesuai dengan SK Kadishub No. 320/2021 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2021.