Butuh 1 Tahun Buat Capai Herd Immunity Usai Vaksinasi Artis Raffi Ahmad sedang divaksin. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Vaksin COVID-19 sudah bermunculan dan mulai didistribusikan. Namun untuk mencapai kekebalan (herd immunity) dari COVID-19, setidaknya dibutuhkan waktu satu tahun lagi setelah dimulainya vaksinasi.

Epidemiolog Universitas Padjadjaran (Unpad) Panji Fortuna Hadisoemarto bilang, vaksin COVID dapat mengurangi angka kesakitan atau kematian akibat COVID-19 dalam waktu cepat.

Baca Juga:

Kapolri dan Panglima TNI Perintahkan Anak Buahnya Tak Takut Divaksin Corona

Namun, Panji menggarisbawahi ada pandangan keliru di masyarakat, bahwa vaksin dapat membentuk kekebalan kelompok dalam waktu cepat. Lebih keliru lagi, vaksin disamakan dengan obat yang dapat menyembuhkan penyakit COVID-19.

"Kekebalan kelompok paling tidak butuh waktu setahun dari sekarang karena harus mencakup 70 persen penduduk,” sebutnya.

Kekebalan kelompok, katanya, tergantung dari tiga keadaan. Pertama, seberapa tinggi penularan setelah vaksinasi.

“Vaksin dapat mencegah sakit tapi tidak mencegah penularan. Kalau penularan (masif) terjadi, herd immunity tidak akan terjadi,” ungkapnya.

BPOM menyatakan efikasi vaksin Sinovac 65,3 persen. Menurut Panji, efikasi beda dengan efektivitas karena efikasi diukur pada tingkat uji klinis. Dalam kenyataannya, jika seseorang punya penyakit penyerta (komorbid) sangat mungkin efikasi 65,3 persen tidak tercapai.

“Mungkin lebih rendah, tidak mungkin lebih tinggi. Tapi yang diharapkan tidak akan menurun terlalu jauh,” katanya.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Tangkapan Layar)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Tangkapan Layar)

Keadaan kedua, seberapa lama perlindungan yang diberikan vaksin. Vaksin Sinovac yang akan disuntikkan di Jabar mulai Kamis (14/1), harus diinjeksi ke satu orang dengan dua dosis atau dua kali penyuntikan. Jarak waktu antara penyuntikan pertama dan kedua adalah dua pekan. Vaksin Sinovac baru akan memberi proteksi dua minggu setelah penyuntikan kedua.

Ketiga, sebanyak apa cakupan masyarakat yang akan divaksin. Secara nasional orang yang harus divaksin 181,5 juta jiwa. Tahap pertama untuk pekerja di kantor kesehatan berjumlah 1,3 juta jiwa.

"Ini baru satu persen saja, sedangkan herd immunity cakupannya harus 70 persen. Jadi masih buruh waktu kurang kebih satu tahun lagi. Tapi untuk mengurangi angka kesakitan, itu pasti,” katanya. (Iman HA/Jawa Barat)

Baca Juga:

Menkes Berharap 70 Persen Warga Mau Divaksinasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akhirnya, PT Pos Buka Layanan Sabtu-Minggu dan Tanggal Merah
Indonesia
Akhirnya, PT Pos Buka Layanan Sabtu-Minggu dan Tanggal Merah

Pada ekosistem e-commerce, penjual dan konsumen sama-sama menginginkan adanya pelayanan secara cepat, tak terputus libur kerja.

Dipecat Firli, Mantan Jagoan Hukum KPK Pilih Bantu Keluarga Bertani
Indonesia
Dipecat Firli, Mantan Jagoan Hukum KPK Pilih Bantu Keluarga Bertani

Mantan penyelidik KPK Aulia Postiera menceritakan sosok Rasamala lewat unggahan pada akun media sosial Twitter miliknya @paijodirajo. Aulia menyebut Rasamala merupakan sosok yang jenius dan jagoan hukum KPK.

Bajo Legowo dan Bakal Maju Lagi Pilwakot Solo 2024
Indonesia
Bajo Legowo dan Bakal Maju Lagi Pilwakot Solo 2024

Bagyo menegaskan tidak menyerah dan akan maju lagi sebagai Cawali di Pilwakot Solo pada 2024.

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April
Indonesia
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April

PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada 13 April 2021

KPK Setor Sejumlah Uang ke Kas Negara dari Koruptor
Indonesia
KPK Setor Sejumlah Uang ke Kas Negara dari Koruptor

Ahmad Yani merupakan mantan Bupati Muara Enim

Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas Karena Tak Kunjung Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas Karena Tak Kunjung Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus

Laporan tersebut dilayangkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, lantaran tak kunjung memeriksa anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus.

Ganjar: Soal Capres Urusan Megawati
Indonesia
Ganjar: Soal Capres Urusan Megawati

Ganjar menegaskan soal Capres 2024 sudah ditentukan PDIP, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarnoputri.

Hukuman Djoko Tjandra 'Disunat' Gegara Pernah Tersandung Kasus, Akademisi: Aneh
Indonesia
Hukuman Djoko Tjandra 'Disunat' Gegara Pernah Tersandung Kasus, Akademisi: Aneh

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong vonis Djoko Tjandra dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun

Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap
Indonesia
Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap

Proses vaksinasi untuk lansia dan petugas pelayanan publik ini dilakukan secara bertahap.

Kata Habiburokhman Soal Menteri Kelautan dan Perikanan Jatah Gerindra
Indonesia
Kata Habiburokhman Soal Menteri Kelautan dan Perikanan Jatah Gerindra

Gerindra membantah anggapan yang menyatakan bahwa jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan jatah untuk partai besutan Prabowo Subianto tersebut.