Busyro Muqoddas Nilai Revisi UU KPK Hilangkan Karakter Lembaga Antirasuah Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas saat menghadiri acara HUT ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (24/10). (MP/Ismail)

Merahputih.com - Revisi Undang-Undang KPK dinilai merupakan bukti nyata dari upaya melumpuhkan lembaga antirasuah tersebut. Undang-undang tersebut seolah menghapus dengan sengaja atau menghilangkan karakter dan independen KPK.

Setelah undang-undang tersebut diterapkan, muncul seleksi pimpinan KPK yang baru. Pada saat bersamaan elemen masyarakat sipil terus mengamati munculnya isu militansi Taliban di lembaga itu.

Baca Juga

Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas

Dalam waktu yang sama muncul bagan berupa gambar yang menampilkan penyidik senior Novel Baswedan dan sejumlah aktivis serta alumni pimpinan KPK yang dinilai menyesatkan.

"Bahwa KPK ini menjadi sarang Taliban," ujar Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, Jumat (7/5).

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas ragukan komitmen penegakan hukum kabinet Jokowi-Ma'ruf
Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Busyro Muqoddas. Foto: Antara

Saat seleksi pimpinan KPK berjalan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilibatkan. Beberapa peserta yang mengikuti seleksi diketahui gagal tanpa keterbukaan informasi yang jelas.

"Kenapa kandas dan dikandaskan? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat aneh," ujar Busyro.

Dengan seleksi dan materi yang diterapkan untuk calon pimpinan KPK pada saat itu, kemudian saat ini dikejutkan pula dengan proses alih fungsi sejumlah pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga

Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK

Sebelumnya, KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan alih status pegawai KPK menjadi ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tes wawasan kebangsaan merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN atau PNS. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
THR Cair H-10, Gaji ke-13 Pada Juni 2021
Indonesia
THR Cair H-10, Gaji ke-13 Pada Juni 2021

Presiden Joko Widodo menyatakan sudah menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi seluruh aparatur negara.

Jemaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Jemaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan Arab Saudi memutuskan bahwa hanya jemaah yang sudah divaksin COVID-19 saja yang diizinkan mengikuti haji 2021.

Viral Bupati Sukoharjo Adu Mulut dengan Pedagang Makanan, Ini Kata Satpol PP
Indonesia
Viral Bupati Sukoharjo Adu Mulut dengan Pedagang Makanan, Ini Kata Satpol PP

Bupati Wardoyo bersama sejumlah petugas Satpol PP mendatangi tempat makan Marki Food Center di Dukuh Dompilan.

500 Ribu Nakes Sudah Divaksinasi, Terbanyak di Jawa Tengah
Indonesia
500 Ribu Nakes Sudah Divaksinasi, Terbanyak di Jawa Tengah

Vaksinasi COVID-19 dibagi menjadi dua tahapan

Hakim Tolak Justice Collaborator Brigjen Prasetijo
Indonesia
Hakim Tolak Justice Collaborator Brigjen Prasetijo

Status JC memungkinkan seorang terpidana mendapat berbagai keringanan dalam hal masa hukumannya

KPK Evaluasi Total Satgas Pemburu Harun Masiku
Indonesia
KPK Evaluasi Total Satgas Pemburu Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengevaluasi tim satgas yang memburu Harun Masiku.

KKB Berulah, Keamanan PON Papua Terancam?
Indonesia
KKB Berulah, Keamanan PON Papua Terancam?

Polri memastikan keamanan di Papua dapat dikendalikan. Sehingga agenda kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada Oktober 2021 tetap berjalan sesuai rencana.

Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat Terkait Perayaan Iduladha di Masa PPKM Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat Terkait Perayaan Iduladha di Masa PPKM Darurat

Kementerian Agama (Kemenag) telah memutuskan Hari Raya Iduladha jatuh pada 20 Juli 2021

Warga Keluhkan Pembaharuan Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Warga Keluhkan Pembaharuan Aplikasi PeduliLindungi

Keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbaharui aplikasi PeduliLindungi dikeluhkan masyarakat.

Mendagri Ingatkan KPU dan Bawaslu Tidak Mendiskualifikasi Pemenang Pilkada
Indonesia
Mendagri Ingatkan KPU dan Bawaslu Tidak Mendiskualifikasi Pemenang Pilkada

Jika ada pelanggaran pemilu maupun pilkada yang baru dilaporkan kepada penyelenggara setelah pemenang hampir diumumkan oleh KPU RI, sebaiknya diarahkan pengadilannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).