KSPI Siapkan Uji Formil dan Materiil UU Cipta Kerja Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Foto: MP/Kanugrahan

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan, pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sikap ini sejalan dengan komitmen kaum buruh yang hingga saat ini menolak UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. Iqbal menyampaikan aksi penolakan Omnibus Law oleh buruh tidak akan reda, justru akan semakin membesar dan bergelombang.

"Buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Iqbal dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (15/10).

Baca Juga

7 Hari Beruntun, Gerakan Buruh Jakarta Gelar Demo Tuntut Batalkan UU Cipta Kerja

Iqbal mengatakan bahwa pihaknya merasa dikhianati saat DPR sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan, tetapi ternyata terkesan seperti sedang kejar setoran.

Kalau pemerintah kejar tayang lagi dalam membuat aturan turunannya, lanjut Iqbal, ada dugaan serikat buruh hanya digunakan sebagai stempel atau alat legitimasi saja.

"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir" ujarnya.

Dia menegaskan, tidak benar yang dikatakan DPR bahwa 80 persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja.

Ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama, mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke pemerintah.

Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

Ke depan, KSPI melakukan sejumlah langkah konstitusional demi membatalkan RUU yang saat ini tinggal menunggu bubuhan tanda tangan Presiden Joko Widodo itu.

Salah satunya, yakni mempersiapkan diri mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diberitakan sebelumnya, DPR RI telah menyerahkan naskah final RUU Cipta Kerja ke Presiden Jokowi melalui Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (14/10) kemarin.

Presiden Jokowi menyebut, pemerintah segera menyiapkan aturan turunan dari RUU Cipta Kerja. Aturan turunan itu ditargetkan rampung dalam tiga bulan.

Baca Juga

Syarief Hasan: Tuduhan SBY dan Demokrat Dalangi Demo UU Ciptaker adalah Fitnah

"Saya tegaskan juga UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres)," kata Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10).

"Jadi setelah ini, akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan," lanjut dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi: Kurva COVID-19 Harus Turun dengan Cara Apapun
Indonesia
Jokowi: Kurva COVID-19 Harus Turun dengan Cara Apapun

Presiden menekankan upaya menurunkan kurva COVID-19 tidak hanya dilakukan gugus tugas

Khawatir Corona, Keuskupan Agung Semarang Ubah Tata Cara Prosesi Ekaristi
Indonesia
Khawatir Corona, Keuskupan Agung Semarang Ubah Tata Cara Prosesi Ekaristi

Imbauan ini ditujukan khususnya kepada umat gereja Katolik di lingkungan Keuskupan Agung Semarang

Kemenag Diminta Transparan Soal Biaya Umrah di Masa Pandemi COVID-19
Indonesia
Kemenag Diminta Transparan Soal Biaya Umrah di Masa Pandemi COVID-19

Pembatasan umur calon jamaah yang bisa berangkat dari 18-50 tahun

 Muhammadiyah Cemaskan Lolosnya Pasal Selundupan dalam Omnibus Law
Indonesia
Muhammadiyah Cemaskan Lolosnya Pasal Selundupan dalam Omnibus Law

"Ada kekhawatiran cukup mendalam memberikan perlindungan kepada investor asing dalam rangka liberalisasi tata kelola perekonomian, termasuk tata kelola sumber daya alam," katanya.

Pengembangan Vaksin Merah Putih Capai 50 Persen
Indonesia
Pengembangan Vaksin Merah Putih Capai 50 Persen

Eijkman menyatakan proses pengembangan vaksin Merah Putih untuk COVID-19 sudah 50 persen selesai.

Asrama Bethel Petamburan Dijaga Ketat Polisi dan Tentara
Indonesia
Asrama Bethel Petamburan Dijaga Ketat Polisi dan Tentara

Kepala Asrama STT Bethel mengaku tidak mengetahui asal mula merebaknya COVID-19 di asrama itu.

Permintaan Jokowi Soal Daerah Tak Asal Lockdown Dinilai Bikin Bingung
Indonesia
Permintaan Jokowi Soal Daerah Tak Asal Lockdown Dinilai Bikin Bingung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta agar daerah yakni kabupaten/kota jangan sok-sokan menerapkan lockdown.

KPK Beberkan Alasan Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri
Indonesia
KPK Beberkan Alasan Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan Penasihat Wadah Pegawai (WP) KPK Nanang Farid Syam.

Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial
Indonesia
Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial

Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.