Buruh Soroti Kemungkinan Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Presiden KSPI Said Iqbal. (ANTARA/Prisca Triferna)

Merahputih.com - Vaksinasi gotong royong resmi diluncurkan. Sejumlah perusahaan mulai menggunakannya untuk para pegawainya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoriti pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar. Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat regulasi.

"Terutama terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin,” ujar Said Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/5).

Baca Juga:

Menkes: Ini Saatnya Menggenjot Kembali Vaksinasi

Program vaksinisasi berbayar dikenal dengan nama Vaksin Gotong Royong. Sekalipun biaya vaksinisasi dibayar oleh pengusaha, dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin. Dalam bentuk transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin).

Awalnya pemerintah menggratiskan program rapid tes, tetapi belakangan rapid tes terjadi komersialisasi dengan harga yang memberatkan. “Ini yang disebut komersialiasi," jelas Said.

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan program vaksi gotong royong juga terjadi hal yang sama. "Awalnya dibiayai perusahaan, tetapi ke depan biaya vaksin gotong royong akan dibebankan kepada buruh,” imbuhnya.

Said Iqbal memperkirakan, jumlah perusahaan menengah ke atas yang mampu membayar vaksin tidak lebih dari 10 persen dari total jumlah perusahaan di Indonesia.Dengan kata lain hanya 20 persen dari total jumlah pekerja di seluruh Indonesia yang perusahaannya mampu membayar vaksin gotong rotong tersebut.

Berarti hampir 90 persen dari total jumlah perusahaan di seluruh Indonesia atau lebih dari 80% dari total jumlah pekerja di Indonesia, perusahaannya tidak mampu membayar vaksin gotong royong. “Jangan membuat kebijakan yang manis di depan tapi pahit di belakang bagi buruh Indonesia,” tegasnya.

Jumlah buruh di Indonesia sangat besar. Menurut data BPS 2020 jumlah buruh formal sekitar 56,4 juta orang. Sedangkan buruh informal sekitar 75 juta orang.

Dengan demikian, total jumlah buruh di Indonesia ada sekitar 130 jutaan orang. Bayangkan dengan keluarganya, maka total jumlah buruh dan keluarganya mendekati angka 200-an juta orang.

Said Iqbal lantas melontarkan pertanyaan, apakah seluruh perusahaan mampu membayar 200-an juta orang atau setidak-tidaknya 130-an juta buruh untuk mengikuti vaksin gotong royong.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

Sebab jika harga vaksin gotong royong 800-an ribu dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang harus disediakan mencapai Rp104 triliun. "Ujung-ujungnya vaksin gotong royong hanya akan membebani buruh dari sisi pembiayaan,” tegasnya.

Dia meyakini biaya vaksin gotong rotong akan memberatkan perusahaan dan pada gilirannya nanti justru akan menekan kesejahteraan buruh.

Hal lain, mengingat jenis vaksin yang digunakan berbeda dengan vaksin yang selama ini diberikan secara gratis oleh pemerintah, Said Iqbal mengingatkan agar buruh tidak dijadikan uji coba vaksin.

Dengan kata lain, harus dipastikan vaksin yang digunakan halal dan aman. “Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh digratiskan,” tegasnya.

KSPI setuju dengan vaksin gotong royong, tetapi biaya ditanggung pemerintah. "Karena sesuai dengan perintah konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU Karantina; program vaksinisasi COVID-19 ini adalah tanggungjawab negara," tandasnya.

Baca Juga:

Pengusaha Sanggupi Harga Vaksinasi Gotong Royong Rp879.140 Per Sekali Suntik

Dalam keputusan yang telah diteken oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 11 Mei 2021 dijelaskan bahwa harga vaksin gotong royong buatan Sinopharm adalah Rp 321.660 per dosis. Dimana tarif pelayanan vaksinasi belum termasuk di dalam harga tersebut.

Dijelaskan, bahwa tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Dengan demikian, jika dijumlahkan total harga sekali penyuntikan Rp 439.570 atau berkisar 800-an ribu untuk 2 kali penyuntikan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Persilakan Warga Mudik Lebaran, Syaratnya Dua Kali Vaksin dan Booster
Indonesia
Jokowi Persilakan Warga Mudik Lebaran, Syaratnya Dua Kali Vaksin dan Booster

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kabar baik terkait pelonggaran aturan COVID-19 saat Ramadan. Artinya, warga dipersilakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2022.

Gibran: Asrama Haji Donohudan Jadi RS Darurat COVID-19
Indonesia
Gibran: Asrama Haji Donohudan Jadi RS Darurat COVID-19

Pemerintah pusat bakal merubah fungsi Asrama Haji Donohudan (AHD) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sebagai rumah sakit (RS) Darurat.

DPR Nilai Perpanjangan PPKM Bikin Rakyat Bingung dan Galau
Indonesia
DPR Nilai Perpanjangan PPKM Bikin Rakyat Bingung dan Galau

Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik.

Belum Ada Urgensi Masyarakat Terima Vaksin Booster
Indonesia
Belum Ada Urgensi Masyarakat Terima Vaksin Booster

Kementerian Kesehatan menyebut pemberian vaksin COVID-19 tahap tiga atau booster untuk masyarakat umum masih perlu kajian lanjutan.

PSI Sebut Ajang Formula E Absurd
Indonesia
PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

"Mahasiswa bikin acara jauh lebih jelas. Ketika menjual tiket, sudah ada informasi mengenai bintang tamu, venue, sponsor, denah. Masa ajang internasional absurd begini?," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Kamis (17/2).

PPKM Level 4, Volume Perjalanan KRL Ditambah Jadi 982 Per Hari
Indonesia
PPKM Level 4, Volume Perjalanan KRL Ditambah Jadi 982 Per Hari

Selama masa perpanjang PPKM Level 4, PT Kereta Commuter Indonesia melakukan penyesuaian jam operasional kereta rel listrik (KRL).

PTM di Kota Cirebon Direncanakan Mulai Pekan Depan, Ini Syaratnya
Indonesia
PTM di Kota Cirebon Direncanakan Mulai Pekan Depan, Ini Syaratnya

Hadir secara fisik dalam rapat tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon Irawan Wahyono

Sektor Pertanian-Perikanan Terancam La Nina di Akhir 2021
Indonesia
Sektor Pertanian-Perikanan Terancam La Nina di Akhir 2021

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan sektor pertanian dan perikanan diprediksi terancam oleh La Nina di penghujung 2021.

Marketplace Belajar Daring Kementerian Nadiem Sediakan 165 Pilihan Mata Kuliah
Indonesia
Marketplace Belajar Daring Kementerian Nadiem Sediakan 165 Pilihan Mata Kuliah

Inovasi memberikan akses pendidikan tinggi untuk semua.

Dua Korban Selamat Kecelakaan TransJakarta Jalani Operasi Tulang
Indonesia
Dua Korban Selamat Kecelakaan TransJakarta Jalani Operasi Tulang

RS Polri Kramat Jati saat ini masih merawat lima korban kecelakaan bus TransJakarta