Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta Buruh Yogyakarta gelar Aksi Membisu Tolak UMP 2021. (Foto: MP/Teresa Ika).

MerahPutih.com - Pemda DIY menetapkan Upah Minunum Provinsi (UMP) 2021 naik 3,5 persen menjadi Rp1.765.000 dari sebelumnya Rp1.704.602. Asosiasi Buruh di wilayah Yogyakarta kecewa berat dengan keputusan ini.

Sekjen KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan menjelaskan, menilai besaran UMP 2021 sangat jauh dari survey KHL versi KSPSI. Seharusnya upah yang layak untuk standar kehidupan buruh di wilayah DIY berkisar Rp2,8 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.

"Kami kecewa berat dan patah hati. Upah murah yang ditetapkan tahun ke tahun berpotensi melestarikan kemiskinan dan ketimpangan di DIY," tegas Irsyad di Yogyakarta, Selasa (3/11).

Baca Juga:

Inflasi 2021 Capai 3 persen, UMP Semua Wilayah Harus Naik

Kebijakan upah murah 2021 justru berpotensi memangkas daya beli masyarakat. Padahal meningkatkan daya beli sangat penting untuk meningkatkan perekonomian di masa resesi.

Selain itu, Upah Minimum yang tidak pernah naik secara signifikan dari tahun ke tahun berpotensi menyebabkan buruh di DIY tidak mampu membeli tanah dan rumah.

"Kami siap mengadakan perlawanan terhadap SE Menaker tentang Pengupahan yang berdampak pada memburuknya kondisi warga Jogja yang berprofesi sebagai buruh/pekerja," tegasnya.

Buruh Yogyakarta gelar Aksi Membisu Tolak UMP 2021
Buruh Yogyakarta gelar Aksi Membisu Tolak UMP 2021.(Foto: Teresa Ika).

KSPSI menuntut pada Pemda DIY untuk merevisi Keputusan Gubernur DIY tentang Penetapan UM 2021, dan mentetapkan UMK DIY sebagai berikut Kota Yogyakarta Rp3.356.521, Kabupaten Sleman Rp3.268.287, Kabupaten Bantul Rp3.092.281, Kulon Progo Rp3.020.127 dan Gunung Kidul Rp2.807.843.

Buruh juga menuntut Pemda DIY, membangun perumahan buruh dan rumah susun buruh serta memberikan BLT kemanusiaan pada buruh dimasa pandemi. (Teresa Ika/Yogyakarta).

Baca juga:

Kenaikan UMP 2021, Pengamat: Anies Rintis Jalan Menuju Pilpres 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK Berharap Presiden Jokowi Turun Tangan dalam Penuntasan Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
LPSK Berharap Presiden Jokowi Turun Tangan dalam Penuntasan Kasus Djoko Tjandra

LPSK mendorong keterlibatan Presiden agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penerapan SKIM di Jakarta Mengacu Pada Surat Edaran Satgas COVID-19
Indonesia
Penerapan SKIM di Jakarta Mengacu Pada Surat Edaran Satgas COVID-19

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penerapan aturan surat izin keluar masuk (SIKM) di Jakarta mengacu kepada Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Pengetatan Pemudik di Kota Bogor Sampai Tingkat RT
Indonesia
Pengetatan Pemudik di Kota Bogor Sampai Tingkat RT

"Jika dari tes swab antigen hasilnya positif, akan diisolasi (di) pusat isolasi COVID-19 Kota Bogor yakni di Gedung Pusdiklat BPKP di Ciawi," kata Bima Arya.

Hadapi Kritik, Paus Fransiskus Tampil Kenakan Masker di Acara Publik
Indonesia
Hadapi Kritik, Paus Fransiskus Tampil Kenakan Masker di Acara Publik

Paus Fransiskus memakai masker untuk pertama kalinya dalam acara publik pada Selasa (20/10).

Waspada, Penipuan Catut Nama Wakil Gubernur Jateng Kembali Muncul
Indonesia
Waspada, Penipuan Catut Nama Wakil Gubernur Jateng Kembali Muncul

Nama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin kembali dicatut untuk melakukan penipuan.

Pemerintah Integrasikan Hotel Milik BUMN
Indonesia
Pemerintah Integrasikan Hotel Milik BUMN

BUMN akan dirampingkan yang semula berjumlah 142 BUMN, menjadi 107, dan selanjutnya ditargetkan akan menjadi 40 BUMN.

Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Kejar Target Turunkan Stunting
Indonesia
Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Kejar Target Turunkan Stunting

Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas.

Pemerintah Diminta Buat Peraturan Teknis Dukung Kebijakan Tutup Pintu WNA
Indonesia
Pemerintah Diminta Buat Peraturan Teknis Dukung Kebijakan Tutup Pintu WNA

Varian baru corona yang dikatakan jauh lebih cepat menyebarnya ini hasil riset laboratorium (infitro)

Hari Pencoblosan, Logistik Pilkada di Kabupaten Ini Baru 70 Persen
Indonesia
Hari Pencoblosan, Logistik Pilkada di Kabupaten Ini Baru 70 Persen

Sebanyak 270 daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu (9/12) hari ini.

Per Jumat (11/12), Penambahan Kasus COVID-19 Ibu Kota Capai 1.232 Jiwa
Indonesia
Per Jumat (11/12), Penambahan Kasus COVID-19 Ibu Kota Capai 1.232 Jiwa

Dengan positivity rate 9,2 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.232 jiwa.