Buruh Gelar Aksi di Kantor Jokowi, 1.499 Personel Gabungan Disiagakan Buruh dari KSPI dan aliansi serikat pekerja lainnya melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/11/2021). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.

MerahPutih.com - Upaya buruh untuk mendapatkan upah layak terus dilakukan. Salah satunya melalui aksi turun ke jalanan menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/11).

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden mengenai UMP 2022 usai MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Baca Juga:

Hari Ini Buruh Kembali Geruduk Kantor Anies

"Kami minta Presiden Jokowi berpihak dan mengeluarkan upah layak nasional," kata Koordinator Gebrak Nining Elitos dalam keterangannya, Senin (29/11).

Gebrak akan memobilisasi buruh bersama organisasi pergerakan buruh lainnya.

Tak hanya itu, Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) juga bakal menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta.

Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan, aksi hari ini menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada Gubernur Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan UMP 2022.

"Ini mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Winarso dalam keterangan tertulis, Senin (29/11).

Baca Juga:

Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid, Wagub DKI: Sabar Kita Cari Solusi UMP

Ia mengatakan, tuntutan tersebut merespons terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Winarso menuturkan, dengan putusan MK tersebut, pemerintah dan DPR dituntut melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

"Atas keputusan MK ini, seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik Indonesia wajib mencabut SK perihal UMP (2022) termasuk gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus berani mencabut SK terkait UMP 2022," katanya.

Sementara itu, kepolisian menurunkan seribu lebih aparatnya untuk menjaga kelancaran aksi.

"Ada 1.499 personel gabungan TNI, Polri dan Pemda DKI," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto. (Knu)

Baca Juga:

Buruh Desak Seluruh Aturan Terkait UU Cipta Kerja Ditangguhkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
336 Nakes Terpapar COVID-19, 8 Faskes di Bogor Ditutup
Indonesia
336 Nakes Terpapar COVID-19, 8 Faskes di Bogor Ditutup

Perlu diberlakukan kebijakan yang lebih ketat dan tegas dalam skala lebih makro, agar pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro) di tingkat RW dan RT bisa tetap berjalan efektif.

Pemprov DKI Serahkan Kasus Vaksin Selebgram Helena Lim ke Polisi
Indonesia
Pemprov DKI Serahkan Kasus Vaksin Selebgram Helena Lim ke Polisi

DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang menangani kasus selebgram Helena Lim yang menerima vaksinasi COVID-19 Sinovac.

Komnas HAM Targetkan Akhir Bulan Ini Rekomendasi Kasus TWK KPK Rampung
Indonesia
Komnas HAM Targetkan Akhir Bulan Ini Rekomendasi Kasus TWK KPK Rampung

Ahli yang dimintai keterangan oleh Komnas HAM yakni ahli hukum tata negara

Jadi Tuan Rumah G20, 33 Ribu Tenaga Kerja Bakal Terlibat
Indonesia
Jadi Tuan Rumah G20, 33 Ribu Tenaga Kerja Bakal Terlibat

Pemerintah menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi kuat antara kementerian yang dan lembaga yang terlibat dalam 16 working group dan elemen non pemerintah.

Dapat Tambahan Jutaan Vaksin dari Tiongkok, Pemerintah Gas Lagi Vaksinasi
Indonesia
Dapat Tambahan Jutaan Vaksin dari Tiongkok, Pemerintah Gas Lagi Vaksinasi

Presiden Joko Widodo telah melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, terkait pasokan vaksin CoronaVac dari perusahaan farmasi Sinovac.

Solo Tunggu Kiriman Vaksin COVID-19 Buat Vaksinasi Tahap 2
Indonesia
Solo Tunggu Kiriman Vaksin COVID-19 Buat Vaksinasi Tahap 2

"Vaksinasi Corona tahap kedua Solo akan dimulai pekan terakhir Februari. Untuk vaksin Sinovac akan dikirim Dinkes Jawa Tengah dalam waktu dekat," ujar Ning.

Bocah Nahkoda Perahu Terbalik WKO Jadi Tersangka, KPAI: Tidak Bisa Ditahan
Indonesia
Bocah Nahkoda Perahu Terbalik WKO Jadi Tersangka, KPAI: Tidak Bisa Ditahan

KPAI akan memastikan seorang anak yang menjadi nahkoda perahu terbalik yang memakan korban jiwa itu dikenakan proses hukum sesuai dengan peraturan peradilan pidana anak. Hal itu sudah ada UU yang mengatur.

Pemerintah Larang Mudik, Bus AKAP Tetap Boleh Masuk Terminal Tirtonadi Solo
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik, Bus AKAP Tetap Boleh Masuk Terminal Tirtonadi Solo

"Bus AKAP masih boleh masuk terminal. Yang dilarang itu pemudik," ujar Joko, Selasa (20/4).

Konsumsi Masih Lemah, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Pertama Minus 1 Persen
Indonesia
Konsumsi Masih Lemah, Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Pertama Minus 1 Persen

Program PEN untuk UMKM dan korporasi juga harus dikaji kembali agar lebih tepat sasaran sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.

Ketua DPD Ingatkan Booster Vaksin COVID-19 Diprioritaskan untuk Nakes
Indonesia
Ketua DPD Ingatkan Booster Vaksin COVID-19 Diprioritaskan untuk Nakes

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menegaskan vaksin COVID-19 dosis ketiga untuk sementara ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.