Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji Karyawan PT CNQC Mitra JO berdemo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Karyawan PT CNQC Mitra JO mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) agar segera membuka rekening perusahaan mereka yang tengah mengalami kepailitan.

Koordinator karyawan CNQC Mitra JO Cammy Harita menegaskan bahwa pemblokiran yang dilakukan PN Jakpus selaku kurator kepailitan membuat para karyawan tak bisa digaji selama 2 bulan terakhir.

Atas pemblokiran tersebut, para karyawan pun menggelar aksi di depan gedung PN Jakpus menuntut agar rekening milik CNQC- Mitra JO kembali dibuka.

Baca Juga:

Bantuan Sosial Buat Buruh Perlu Dievaluasi

"Maka dari itu kami ke sini untuk bertemu dengan ketua pengadilan untuk mengganti kurator, karena ini ada sikap tidak fair. Karena memblokir rekening perusahaan sehingga kami tidak bisa gajian," ujar Cammy, Senin (11/1).

Cammy menyampaikan, sebenarnya perusahaan bisa menggaji para buruh sesuai waktunya walau dalam keadaan pailit. Namun, hal ini urung terlaksana lantaran kurator telah memblokir rekening perusahaan.

"Menurut statement resmi perusahaan mengatakan bahwa rekening perusahaan sudah diblokir oleh kurator (PN Jakpus)," ujarnya.

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (ANTARA/Livia Kristianti)
Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (ANTARA/Livia Kristianti)

Cammy menilai, pemblokiran ini seharusnya tak dilakukan selama CNQC belum dinyatakan pailit oleh pengadilan.

"Padahal masih ada proses sidang terakhir tentang kasus kepailitan ini di tanggal 19 Januari, tapi rekeningnya sudah diblokir," tuturnya.

Baca Juga:

Jutaan Buruh di Dua Sektor Ini Diprediksi Kena PHK pada 2021

Sementara, Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono belum bisa bicara banyak terkait tuntutan buruh soal pembukaan blokir rekening perusahaan.

Ia mengaku belum bekerja sejak beberapa minggu terakhir karena positif virus corona (COVID-19).

"Saya masih dalam kondisi sakit jadi belum dapat monitor perkembangan di kantor karena belum masuk kantor," ujar Bambang. (Pon)

Baca Juga:

Dua Tuntutan Kelompok Buruh Terhadap Judicial Review UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Nyatakan Ganjil Genap Jalan Tol saat Nataru Baru Wacana
Indonesia
Polda Metro Nyatakan Ganjil Genap Jalan Tol saat Nataru Baru Wacana

Kebijakan ganjil genap untuk mobil pribadi di empat ruas jalan tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) batal diterapkan.

RUU Otsus Papua Akomodir Badan Khusus di Bawah Koordinasi Presiden
Indonesia
RUU Otsus Papua Akomodir Badan Khusus di Bawah Koordinasi Presiden

pemerintah awalnya berencana mengubah tiga pasal dalam UU Otsus Papua, yaitu Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang dana otsus, dan Pasal 76 tentang pemekaran daerah.

Kota Jember Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Tak Berpotensi Tsunami
Indonesia
Kota Jember Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Tak Berpotensi Tsunami

Hingga pukul 06.18 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan

Penyidik Temukan Puluhan Lukisan Berlapis Emas di Apartemen Tersangka Korupsi Asabri
Indonesia
Penyidik Temukan Puluhan Lukisan Berlapis Emas di Apartemen Tersangka Korupsi Asabri

Penyidik Kejaksaan Agung menemukan 36 buah lukisan berlapis emas saat menggeledah apartemen milik tersangka kasus korupsi PT Asabri, Jimmy Sutopo.

DKI Masih Ngos-ngosan Mengejar Target Pajak 2021
Indonesia
DKI Masih Ngos-ngosan Mengejar Target Pajak 2021

Jika diasumsikan bahwa realisasi pajak tahun 2022 sama dengan 2019, maka akan ada defisit Rp 5,2 triliun.

MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi
Indonesia
MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah Mendesak Pemerintah terutama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Turun level 3, Pemda DIY Belum akan Selenggarakan PTM
Indonesia
Turun level 3, Pemda DIY Belum akan Selenggarakan PTM

Raja Yogyakarta ini baru akan mengizinkan PTM jika seluruh siswa sudah di vaksin sekurang-kurangnya dosis pertama.

Cryptocurrency Sampai Moderasi NU Dalam Politik Bakal Dibahas di Muktamar
Indonesia
Cryptocurrency Sampai Moderasi NU Dalam Politik Bakal Dibahas di Muktamar

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU akan diselenggarakan pada 23 hingga 25 Desember 2021.

Kekebalan Komunitas Hanya Dicapai Lewat Vaksinasi
Indonesia
Kekebalan Komunitas Hanya Dicapai Lewat Vaksinasi

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut, kekebalan komunitas (herd immunity) hanya dapat dicapai melalui vaksinasi.

Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang
Indonesia
Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang

"Aset dalam bentuk tanah 15,2 juta hektar yang beli, 5,2 juta hektar sudah kita kuasai langsung kembali," ucap Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD.