Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji Karyawan PT CNQC Mitra JO berdemo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Karyawan PT CNQC Mitra JO mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) agar segera membuka rekening perusahaan mereka yang tengah mengalami kepailitan.

Koordinator karyawan CNQC Mitra JO Cammy Harita menegaskan bahwa pemblokiran yang dilakukan PN Jakpus selaku kurator kepailitan membuat para karyawan tak bisa digaji selama 2 bulan terakhir.

Atas pemblokiran tersebut, para karyawan pun menggelar aksi di depan gedung PN Jakpus menuntut agar rekening milik CNQC- Mitra JO kembali dibuka.

Baca Juga:

Bantuan Sosial Buat Buruh Perlu Dievaluasi

"Maka dari itu kami ke sini untuk bertemu dengan ketua pengadilan untuk mengganti kurator, karena ini ada sikap tidak fair. Karena memblokir rekening perusahaan sehingga kami tidak bisa gajian," ujar Cammy, Senin (11/1).

Cammy menyampaikan, sebenarnya perusahaan bisa menggaji para buruh sesuai waktunya walau dalam keadaan pailit. Namun, hal ini urung terlaksana lantaran kurator telah memblokir rekening perusahaan.

"Menurut statement resmi perusahaan mengatakan bahwa rekening perusahaan sudah diblokir oleh kurator (PN Jakpus)," ujarnya.

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (ANTARA/Livia Kristianti)
Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (ANTARA/Livia Kristianti)

Cammy menilai, pemblokiran ini seharusnya tak dilakukan selama CNQC belum dinyatakan pailit oleh pengadilan.

"Padahal masih ada proses sidang terakhir tentang kasus kepailitan ini di tanggal 19 Januari, tapi rekeningnya sudah diblokir," tuturnya.

Baca Juga:

Jutaan Buruh di Dua Sektor Ini Diprediksi Kena PHK pada 2021

Sementara, Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono belum bisa bicara banyak terkait tuntutan buruh soal pembukaan blokir rekening perusahaan.

Ia mengaku belum bekerja sejak beberapa minggu terakhir karena positif virus corona (COVID-19).

"Saya masih dalam kondisi sakit jadi belum dapat monitor perkembangan di kantor karena belum masuk kantor," ujar Bambang. (Pon)

Baca Juga:

Dua Tuntutan Kelompok Buruh Terhadap Judicial Review UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Megawati Terima Gibran dan FX Hadi Rudyatmo di Teuku Umar
Indonesia
Megawati Terima Gibran dan FX Hadi Rudyatmo di Teuku Umar

Gibran hadir di kediaman Megawati dengan didampingi Ketua DPC PDIP Kota Solo yang juga Wali Kota FX Hadi Rudyatmo.

Polisi Tangkap Pria Penyebar Hoaks Laundry di Kelapa Gading Cuci Seragam Tentara Tiongkok
Indonesia
Polisi Tangkap Pria Penyebar Hoaks Laundry di Kelapa Gading Cuci Seragam Tentara Tiongkok

AC dicokok di kediamannya di kawasan Jakarta Timur setelah polisi melakukan pelacakan

Hari Ini Pedagang Pasar hingga Sopir Angkutan Mulai Divaksin COVID-19
Indonesia
Hari Ini Pedagang Pasar hingga Sopir Angkutan Mulai Divaksin COVID-19

Pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk para pekerja publik mulai Rabu (17/2) ini.

Pendiri PKS Hilmi Aminudin Meninggal Dunia
Indonesia
Pendiri PKS Hilmi Aminudin Meninggal Dunia

Hilmi Aminuddin meninggal dalam usia 73 tahun.

8 Perempuan Pekerja Migran Indonesia Korban Penyekapan Di Malaysia Dipulangkan
Indonesia
8 Perempuan Pekerja Migran Indonesia Korban Penyekapan Di Malaysia Dipulangkan

Delapan orang WNI/PMI korban penyekapan dan tidak diberikan gaji oleh oknum agen PMI di Kota Miri, Sarawak.

BPTJ Pastikan Angkutan Jabodetabek tak ada yang Setop Beroperasi Selama PSBB
Indonesia
BPTJ Pastikan Angkutan Jabodetabek tak ada yang Setop Beroperasi Selama PSBB

"Kesepakatan jam operasional mulai pukul 06.00-18.00 WIB,” ungkap Polana

Anies Bentuk Tim Khusus Kelola Dana Pinjaman Pempus Rp12,5 Triliun
Indonesia
Anies Bentuk Tim Khusus Kelola Dana Pinjaman Pempus Rp12,5 Triliun

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membentuk tim khusus pinjaman dana pemulihan ekomomi dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp12,5 triliun.

Pengacara Sebut Penangkapan Rizieq Shihab Cacat Hukum
Indonesia
Pengacara Sebut Penangkapan Rizieq Shihab Cacat Hukum

"Cacat hukum dan dipaksakan itu dengan dua surat perintah penyidikan. Lalu, ditambah lagi pasal tentang berkerumun, lalu diadopsi lagi pasal 160 penghasutan. Padahal, di pasal 93 tak ada tentang penghasutan, adanya berkerumun tentang protokol kesehatan," ungkapnya.

Ini Kata Menkopolhukam Soal Perusakan Mapolsek Ciracas
Indonesia
Ini Kata Menkopolhukam Soal Perusakan Mapolsek Ciracas

Mahfud meminta tidak ada aksi main hakim sendiri apalagi memicu kekerasan terkait kasus yang melibatkan institusi TNI dan Polri itu.

Kemenhub Bekukan Izin Rute Penerbangan Maskapai yang Langgar Aturan Tarif
Indonesia
Kemenhub Bekukan Izin Rute Penerbangan Maskapai yang Langgar Aturan Tarif

Karena peraturan ini merupakan pedoman bagi operator penerbangan