Buruh Desak PN Jakpus Buka Rekening Perusahaan agar Bisa Digaji Karyawan PT CNQC Mitra JO berdemo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Karyawan PT CNQC Mitra JO mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) agar segera membuka rekening perusahaan mereka yang tengah mengalami kepailitan.

Koordinator karyawan CNQC Mitra JO Cammy Harita menegaskan bahwa pemblokiran yang dilakukan PN Jakpus selaku kurator kepailitan membuat para karyawan tak bisa digaji selama 2 bulan terakhir.

Atas pemblokiran tersebut, para karyawan pun menggelar aksi di depan gedung PN Jakpus menuntut agar rekening milik CNQC- Mitra JO kembali dibuka.

Baca Juga:

Bantuan Sosial Buat Buruh Perlu Dievaluasi

"Maka dari itu kami ke sini untuk bertemu dengan ketua pengadilan untuk mengganti kurator, karena ini ada sikap tidak fair. Karena memblokir rekening perusahaan sehingga kami tidak bisa gajian," ujar Cammy, Senin (11/1).

Cammy menyampaikan, sebenarnya perusahaan bisa menggaji para buruh sesuai waktunya walau dalam keadaan pailit. Namun, hal ini urung terlaksana lantaran kurator telah memblokir rekening perusahaan.

"Menurut statement resmi perusahaan mengatakan bahwa rekening perusahaan sudah diblokir oleh kurator (PN Jakpus)," ujarnya.

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (ANTARA/Livia Kristianti)
Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (ANTARA/Livia Kristianti)

Cammy menilai, pemblokiran ini seharusnya tak dilakukan selama CNQC belum dinyatakan pailit oleh pengadilan.

"Padahal masih ada proses sidang terakhir tentang kasus kepailitan ini di tanggal 19 Januari, tapi rekeningnya sudah diblokir," tuturnya.

Baca Juga:

Jutaan Buruh di Dua Sektor Ini Diprediksi Kena PHK pada 2021

Sementara, Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono belum bisa bicara banyak terkait tuntutan buruh soal pembukaan blokir rekening perusahaan.

Ia mengaku belum bekerja sejak beberapa minggu terakhir karena positif virus corona (COVID-19).

"Saya masih dalam kondisi sakit jadi belum dapat monitor perkembangan di kantor karena belum masuk kantor," ujar Bambang. (Pon)

Baca Juga:

Dua Tuntutan Kelompok Buruh Terhadap Judicial Review UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
WNA Masuk Indonesia Saat Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Butuh Keadilan
Indonesia
WNA Masuk Indonesia Saat Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Butuh Keadilan

"Selama ini masyarakat selalu menjadi korban dalam ketimpangan kebijakan pemerintah. Terlebih perjuangan para tenaga kesehatan yang mempertaruhkan nyawa seolah tidak dipedulikan lagi," ujar Teddy.

 Selama Pandemi COVID-19, Harga Rumah Tetap Melonjak
KPR
Selama Pandemi COVID-19, Harga Rumah Tetap Melonjak

Hasil riset HFC juga mencatat rumah tipe 36 dan 45 ikut konsisten menunjukkan peningkatan. Rumah tipe 36 terpantau naik 5,54 persen (yoy) per Maret 2021 menjadi 194,91 dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya pada Desember 2020 sebesar 4,26 persen (yoy).

Jokowi Diminta Tidak Pilih Lagi Menteri Pendidikan Yang Sukses Berbisnis
Indonesia
Jokowi Diminta Tidak Pilih Lagi Menteri Pendidikan Yang Sukses Berbisnis

Kemendikbudristek, perlunya sosok yang memiliki jam terbang dalam mengelola pendidikan. Itu sangat penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik.

BKN Keberatan Terkait Laporan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK KPK
Indonesia
BKN Keberatan Terkait Laporan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK KPK

"BKN menyampaikan keberatan dalam kesimpulan yang menyatakan terjadi malaadministrasi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN," ucap Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf

PT KAI Bantah Persulit Penumpang KRL yang Tidak Bawa HP
Indonesia
PT KAI Bantah Persulit Penumpang KRL yang Tidak Bawa HP

Anne Purba mengaku, pihaknya belum pernah menerima laporan

Pemprov DKI Tambah 5 RS Rujukan COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tambah 5 RS Rujukan COVID-19

Pemprov DKI Jakarta menambah kembali 5 rumah sakit yang diperuntukan sebagai perawatan pasien COVID-19

Libur Panjang di Akhir Oktober, Masyarakat Diminta Batasi Acara Keluarga
Indonesia
Libur Panjang di Akhir Oktober, Masyarakat Diminta Batasi Acara Keluarga

Satgas COVID-19 meminta aparat daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, serta aparat TNI/ Polri di daerah agar mengawasi pelaksanaan instruksi tersebut.

DPR Diminta Segera Normalisasi Pilkada Tahun 2022 dan 2023
Indonesia
DPR Diminta Segera Normalisasi Pilkada Tahun 2022 dan 2023

"Di mana periode yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023 harusnya segera untuk dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu pada tahun ini," kata Susanto

Pertamina Masih Cari Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Balongan
Indonesia
Pertamina Masih Cari Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Balongan

"Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, namun pada saat kejadian sedang turun hujan deras disertai petir

Kapolri Larang Anak Buahnya Foto Bareng Cakada dan Narsis di Media Sosial
Indonesia
Kapolri Larang Anak Buahnya Foto Bareng Cakada dan Narsis di Media Sosial

Sebab, tindakan itu berpotensi dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menuding keberpihakan anggota kepolisian selama Pilkada Serentak 2020.