Buruh Bakal Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan Sanksi Demo buruh. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Para buruh berencana melakukan mogok nasional akibat RUU Cipta Kerja yang ditolak buruh terutama klaster ketenagakerjaan terus dibahas dan segera disahkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluarkan imbauan kepada pekerja atau buruh terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengingatkan, ketentuan mogok kerja memang diatur dalam pasal 137 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tercatat, mogok kerja adalah hak dasar bagi pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.

Baca Juga:

Empat Kesepakatan Buruh dan DPR Soal RUU Cipta Kerja

Ketentuan soal mogok kerja, lanjut ia, dibahas dalam Kepmenakertrans no. 23/2003 Pasal 3 yang mencatat jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut bisa disebut tidak sah.

Pasal 4 Kepmenakertrans tersebut juga mencatat bahwa yang dimaksud gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan.

"Di luar hal tersebut, bisa dikatakan mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya konsekuensi serta sanksi secara hukum," ujar Hariyadi.

Apindo mengutip Pergub DKI No. 88/2020 pasal 14 ayat (1) soal upaya penanggulangan dan penanganan pandemi COVID-19.

Dalam pasal tersebut, tertulis demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul atau bergerombol di suatu tempat.

"Adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku soal COVID-19," katanya.

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: MP/Kanugrahana).

Selain itu, Apindo mengimbau kepada seluruh pekerja di perusahaan yang menjadi anggota Apindo untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut.

"Hal itu khususnya terkait mogok kerja yang sah atau tidak, dan ketentuan tentang penanggulangan COVID-19 yang saat ini sama-sama kita hadapi," ujar Hariyadi.

RUU Cipta Kerja terus dibahas pemerintah dan DPR saat masa pandemi ini. Bahkan, RUU ini dibahas ketika hari libur. Padahal, RUU ini sudah ditolak berbagai ormas islam seperti NU dan Muhammadiyah serta berbagai organisasi sipil lainnya.

Alasan ditolaknya Omnibus Law ini, bukan hanya merugikan buruh atau pekerja dan dinilai menghilangkan berbagai hak pekerja yang diatur UU Ketenakerjaan, juga dampak RUU ini bagi masyarakat adat, kerusakanlingkungan, serta hanya menguntungkan para investor besar.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan puluhan federasi serikat pekerja dan buruh menyepakati akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Baca Juga:

Kala Pesohor Jadi Pendengung RUU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gagal Deteksi Caleg PDIP Harun Masiku, Dirjen Imigrasi Dituntut Mundur
Indonesia
Gagal Deteksi Caleg PDIP Harun Masiku, Dirjen Imigrasi Dituntut Mundur

Ronny Sompie dituntut mundur dari jabatan Dirjen Imigrasi sebagai wujud pertanggungjawaban.

Anggota DPRD DKI Diduga Terpapar Virus Corona Saat Kunker Luar Kota
Indonesia
Anggota DPRD DKI Diduga Terpapar Virus Corona Saat Kunker Luar Kota

Hal itu dibenarkan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak.

Mengapa Justru Pelajar Paling Banyak Ditangkap Saat Kerusuhan?
Indonesia
Mengapa Justru Pelajar Paling Banyak Ditangkap Saat Kerusuhan?

Dari informasi Kepolisian, anak-anak tersebut mayoritas pelajar SMP hingga SMA. Bahkan, yang lebih miris, ada juga anak SD yang terlibat.

 Epidemiolog Unpad Ingatkan Bahaya Penyebaran COVID-19 di Pusat Niaga
Indonesia
Epidemiolog Unpad Ingatkan Bahaya Penyebaran COVID-19 di Pusat Niaga

Menurutnya, penyebaran virus di pusat niaga seperti toko baju sangat mudah karene droplet dari pembawa virus (carrier) bisa menempel di permukaan benda-benda yang ada di pusat perniagaan.

Catat Nih! Daftar Hewan Asal Tiongkok yang Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
Catat Nih! Daftar Hewan Asal Tiongkok yang Dilarang Masuk Indonesia

Penghentian impor sementara yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020

Respons Kemendikbud setelah Rektor UNJ Ditangkap KPK
Indonesia
Respons Kemendikbud setelah Rektor UNJ Ditangkap KPK

Ia mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi pegawai menerima gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna
Indonesia
Kini, DPR Bagikan Draf RUU Lewat Email Saat Paripurna

Mekanisme e-parlemen itu telah diluncurkan DPR RI beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2020.

Kapolda Metro Klaim PSBB Fase Ketiga Mampu Tekan Penyebaran Virus Corona
Indonesia
Kapolda Metro Klaim PSBB Fase Ketiga Mampu Tekan Penyebaran Virus Corona

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Majyen Eko Margiyono mengunjungi pos penyekatan Kedungwaringin.

Pemuda Papua Disebut Bakal Jadi Presiden, BIN: Lihat Obama
Indonesia
Pemuda Papua Disebut Bakal Jadi Presiden, BIN: Lihat Obama

Pemuda-pemuda Papua menunjukkan punya masa depan yang cemerlang

 ICW Pertanyakan KPK Limpahkan Perkara OTT Rektor UNJ ke Kepolisian
Indonesia
ICW Pertanyakan KPK Limpahkan Perkara OTT Rektor UNJ ke Kepolisian

Setidaknya terdapat dua dugaan tindak pidana korupsi yang dapat digunakan oleh KPK dalam mengusut kasus ini. Pertama, dugaan tindak pidana pemerasan atau pungutan liar yang dilakukan oleh Rektor UNJ.