Buruh Bakal Aksi Besar-besaran Tolak Kenaikan Harga BBM Ilustrasi - Kenaikan harga BBM. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Partai Buruh dan serikat buruh kembali menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah, Sabtu (3/9).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran pada Selasa, 6 September, di Gedung DPR RI dengan tuntutan menolak kenaikan harga BBM.

Di Jakarta, kata dia, aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

Baca Juga:

Sri Mulyani Ungkap Penyebab Kenaikan BBM di Tengah Turunnya Harga Minyak Dunia

“Pimpinan DPR dan Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk pansus atau panja BBM,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Sabtu (3/9).

Said Iqbal mengatakan, aksi ini juga serentak bakal digelar di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Beberapa daerah yang akan melakukan aksi antara lain di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru.

Kemudian Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

“Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu, tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen,” tegas Said Iqbal.

Baca Juga:

Harga Pertamax Naik Jadi Rp 14.500 Per Liter

Said iqbal pun mengungkapkan beberapa alasan KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6,5 persen hingga -8 persen sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket,” imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut dia, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," ujarnya.

Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Dia menganggap pemerintah terkesan hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat. Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150.000 selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes.

“Tidak mungkin uang Rp 150.000 akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket. Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah. Saya juga khwatir dengan naiknnya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK,” pungkas Said Iqbal. (Pon)

Baca Juga:

Kenaikan Harga BBM, Jokowi: Pemerintah Harus Buat Keputusan dalam Situasi Sulit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Pastikan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Cianjur Tepat Sasaran
Indonesia
DPR Pastikan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Cianjur Tepat Sasaran

Pemerintah diminta agar proses tanggap darurat gempa Cianjur dilakukan sebaik mungkin. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar korban-korban gempa mendapat prioritas penanganan.

Lili Pintauli Kembali Dilaporkan, Dewas KPK Berangkat ke Medan
Indonesia
Lili Pintauli Kembali Dilaporkan, Dewas KPK Berangkat ke Medan

Dewas KPK pada 30 Agustus 2021 menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik

KPK Amankan Mata Uang Asing dari OTT di MA
Indonesia
KPK Amankan Mata Uang Asing dari OTT di MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak terkait dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Bulan Lalu Cuma Rawat 21 Pasien, Kini Wisma Atlet Rawat 102 Pasien
Indonesia
Bulan Lalu Cuma Rawat 21 Pasien, Kini Wisma Atlet Rawat 102 Pasien

Satu bulan lalu, atau Sabtu (21/5), hanya 21 pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet.

Polda Bali Awasi Pembatasan Aktivitas Warga saat KTT G20 Berlangsung
Indonesia
Polda Bali Awasi Pembatasan Aktivitas Warga saat KTT G20 Berlangsung

Polda Bali pun melakukan sosialisasi perihal imbauan masyarakat untuk bekerja dan belajar dari rumah.

Terduga Teroris di Riau Ditangkap, Rencanakan Latihan Militer untuk Jihad
Indonesia
Terduga Teroris di Riau Ditangkap, Rencanakan Latihan Militer untuk Jihad

Densus 88 Antiteror Polri menangkap sejumlah tersangka teroris di wilayah Dumai, Riau yang merupakan jaringan Anshor Daulah (AD).

KPU Minta Masa Kampanye Pemilu Selama 120 Hari
Indonesia
KPU Minta Masa Kampanye Pemilu Selama 120 Hari

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpanjang selama 120 hari.

Korupsi Dana Desa Semakin Melonjak
Indonesia
Korupsi Dana Desa Semakin Melonjak

tindak pidana korupsi memang rentan terjadi di sektor tersebut karena anggaran dana desa bernilai besar. Misalnya pada tahun 2022, negara mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 68 triliun.

Berantakan Data Beras Nasional, Impor Jadi Solusi
Indonesia
Berantakan Data Beras Nasional, Impor Jadi Solusi

Bulog hanya bisa menyerap 166 ribu ton beras di penggilingan dari data ketersediaan 600 ribu ton yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian

Ganjil Genap Tidak Berlaku di Tiga Lokasi Wisata Jakarta
Indonesia
Ganjil Genap Tidak Berlaku di Tiga Lokasi Wisata Jakarta

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya meniadakan sementara aturan ganjil genap (gage) di tiga kawasan di Jakarta, yakni Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Impian Jaya Ancol dan Ragunan.