Buruh Anggap RUU Cilaka Diskriminasi dan Batasi Hak-Hak Buruh Secara Konstitusi Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana

Merahputih.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai, persoalan Omnibus Law terjadi karena pemerintah sebagai pengusul tidak melibatkan serikat pekerja yang ada di Indonesia dalam pembahasan jelang penyusunan draf RUU Cipta Lapangan Kerja.

“RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law seharusnya menyerap tenaga kerja dan mewakili hak-hak buruh secara menyeluruh tanpa ada diskriminasi dan pembatasan hak-hak buruh secara konstitusi,” kata Elly dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat (13/3).

Baca Juga:

BEM SI Nilai Pemerintah Abaikan Hak Publik soal Omnibus Law

Jika memang tujuan dari terbitnya RUU Cipta Kerja yang menaungi peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia, maka hak-hak buruh tidak dipandang sebelah mata baik itu hak normatif maupun hak konstitusional lainnya.

Perlu diketahui, bahwa perlawanan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja masih dilakukan khususnya oleh elemen buruh di Indonesia. Termasuk di antara bentuk perlawanannya adalah dengan melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa kaum buruh melawan Omnibus Law tersebut disayangkan oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bakal menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi bertajuk #GejayanMemanggil ini digelar di Sleman, Yogyakarta, Senin (9/3).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bakal menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi bertajuk #GejayanMemanggil ini digelar di Sleman, Yogyakarta, Senin (9/3). Foto: Net

Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Nixon Gans Lalu memandang langkah konstitusional tersebut wajar dan sangat sah.

“Terkait dengan RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini berati kita bicara dengan lapangan kerja bagi masyarakat di Indonesia, dan tentang unjuk rasa itu adalah hak dan kewajiban sebagai kaum buruh, dimana mereka para buruh memperjuangkan sesuatu yang berkaitan dengan instrumen payung hukum bagi ketenagakerjaan,” paparnya.

Target penyelesaian draf omnibus law RUU Cipta Kerja selama 100 hari sebagaimana dicetuskan Presiden Joko Widodo diprediksi masih jauh dari harapan. Setelah pemerintah menyerahkan draf dan surat presiden RUU Cipta Kerja ke DPR, Rabu (12/2), pembahasan belum dimulai. Bahkan, penolakan demi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja terus bergulir.

Baca Juga

Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Penolakan datang khususnya dari para pekerja. Mereka menilai RUU Cipta Kerja meminggirkan kepentingan mereka dan mengutamakan kepentingan pengusaha atau pemilik modal. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok, Bareskrim Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Besok, Bareskrim Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus Rizieq Shihab

RK diperiksa terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan yang dihadiri Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Tuntut Keluarkan Perppu Cipta Kerja
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Tuntut Keluarkan Perppu Cipta Kerja

Kelompok buruh kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (20/10).

Update Corona DKI Minggu (9/8): Bertambah 472 Kasus
Indonesia
Update Corona DKI Minggu (9/8): Bertambah 472 Kasus

Saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4 kali lipat standar WHO

Anies Tampung Aspirasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Anies Tampung Aspirasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja

Anies Baswedan menampung aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa memprotes Undang-undang (UU) Omnibus Law.

Dua Alasan Polri Tak Perlu Beri Izin Kelanjutan Liga 1 dan 2
Indonesia
Dua Alasan Polri Tak Perlu Beri Izin Kelanjutan Liga 1 dan 2

Belum lagi jumlah kasus virus corona yang terus meningkat di Indonesia

Ketua MPR Desak Jokowi Tak Asal Bubarkan Lembaga Negara
Indonesia
Ketua MPR Desak Jokowi Tak Asal Bubarkan Lembaga Negara

Pembubaran 18 lembaga tersebut dilakukan sepenuhnya untuk efisiensi anggaran keuangan negara

Hasil Negatif Corona Bukan Jaminan Seseorang Tidak Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Hasil Negatif Corona Bukan Jaminan Seseorang Tidak Terinfeksi COVID-19

Namun, jika dalam dua kali pemeriksaan hasilnya tetap dinyatakan negatif, maka yang bersangkutan sedang tak terinfeksi

Ketua Bawaslu Ungkap Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye
Indonesia
Ketua Bawaslu Ungkap Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye

Ketua Bawaslu, Abhan menyatakan, seluruh pihak harus mewaspadai pelibatan anak dalam kampanye Pilkada Serentak 2020.

 Tingkat Imunitas Tubuh Pengaruhi Kesembuhan Pasien COVID-19
Indonesia
Tingkat Imunitas Tubuh Pengaruhi Kesembuhan Pasien COVID-19

Yurianto mengatakan, kans sembuh jauh lebih besar daripada tingkat kematian sehingga tak menunggu vaksin.

Langgar PPKM Mikro, 4 Lokasi Usaha di Solo Ditutup Paksa
Indonesia
Langgar PPKM Mikro, 4 Lokasi Usaha di Solo Ditutup Paksa

Satpol PP Solo, Jawa Tengah, telah menutup empat lokasi usaha dan memberikan surat peringatan kedua (SP2) kepada puluhan pemilik tempat usaha di Solo.