Buruh Akui Lebih Takut Sama RUU Cipta Kerja Dibanding Corona Koordinator Aliansi Buruh Bekasi, Guntoro. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Aliansi Buruh Bekasi Melawan meminta pembahasan RUU Cipta Kerja harus segera dihentikan. Pasalnya, jika terus dilanjutkan maka RUU itu akan menyengsarakan nasib buruh sehingga menimbulkan gelombang protes dari seluruh daerah.

Koordinator massa aksi, Guntoro mengatakan, dalam situasi pandemi COVID-19 seharusnya anggota DPR RI menunda pembahasan RUU Cipta Kerja demi kebaikan bangsa. Sebab, lanjut dia, hal itu bakal menuai protes dan menyebabkan aksi unjuk rasa secara besar-besaran.

"Kalau kaya gini terus dipaksakan akan menimbulkan aksi unjuk rasa, sementara kita dilarang turun, kalau mau DPR setop dan hentikan pembahasan. Nanti dibicarakan setelah PSBB atau pandemi selesai," kata Guntoro kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (5/10).

Baca Juga

DPR Sahkan UU Cipta Kerja

Menurut Guntoro, buruh tidak akan menggelar aksi unjuk rasa jika DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Buruh tidak akan melanggar protokol kesehatan karena tidak ada yang menginginkan terjankit COVID-19.

"Seharusnya anggota DPR fokus kerja membantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi. Kita juga enggak pengen kena," ujarnya.

Namun, karena pembahasan RUU Cipta Kerja terus berlangsung tanpa ada pengawasan dari masyarakat, terutama buruh itu sendiri. Oleh karena itu, agar tidak menyengsarakan nasib buruh di masa depan maka pengawasan itu harus dilakukan. Sebab, kata dia, RUU Cipta Kerja lebih berbahaya dari Pandemi COVID-19.

"Rasa-rasanya tidak hanya Covid-19 yang berbahaya tapi RUU Cipta Kerja lebih berbahaya, karena akan mengancam kita semua (buruh) sampai dengan anak cucu kota semua nantinya," ucapnya.

Ratusan buruh melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan utama Kota Tangerang sebagai wujud penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin, (5/10/2020). Pihak Kepolisian melakukan menyekatan di sejumlah titik pada massa buruh dari Tangerang menuju Gedung DPR RI di Jakarta. Sejumlah buruh memang mengagendakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR selama beberapa hari ke depan, hingga 8 Oktober 2020. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Ratusan buruh melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan utama Kota Tangerang sebagai wujud penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin, (5/10/2020). Pihak Kepolisian melakukan menyekatan di sejumlah titik pada massa buruh dari Tangerang menuju Gedung DPR RI di Jakarta. Sejumlah buruh memang mengagendakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR selama beberapa hari ke depan, hingga 8 Oktober 2020. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Kalangan buruh akan melakukan gerakan mogok nasional Oktober 2020 (demo Omnibus Law 2020) selama tiga hari yang dimulai besok, Selasa (6/10). Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

Sebelumnya, meski sudah menuai protes dari serikat buruh di Tanah Air, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU yang masuk dalam paket omnibus law tersebut.

RUU Cipta Kerja sudah disahkan di rapat Paripurna DPR. Hanya dua fraksi menyatakan menolak UU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

Baca Juga

BEM SI Nyatakan Mosi tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR

Sementara sebanyak tujuh fraksi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan yang setuju UU Ciptaker disahkan (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkeu Janji Revisi Objek-Objek Kena PPN di RUU KUP
Indonesia
Kemenkeu Janji Revisi Objek-Objek Kena PPN di RUU KUP

Kinerja PPN Indonesia hanya 63,58 persen dari total potensi yang seharusnya dapat dikumpulkan karena terdapat empat pengecualian pada kelompok barang dan 17 pengecualian pada kelompok jasa.

PAN Dukung Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Acara Tahun Baru
Indonesia
PAN Dukung Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Acara Tahun Baru

"Aturan yang dibuat Pemprov kita hormati dan jalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani

MAKI Curiga Ada Kompromi di Balik Penundaan Sidang Etik Firli Bahuri
Indonesia
MAKI Curiga Ada Kompromi di Balik Penundaan Sidang Etik Firli Bahuri

Sidang ditunda hingga Rabu (23/9) karena Dewan Pengawas (Dewas) KPK harus mengikuti swab test.

Caketum Kadin Dukung Program Vaksinasi Gotong-Royong
Indonesia
Caketum Kadin Dukung Program Vaksinasi Gotong-Royong

Saat ini 22.736 perusahaan telah mengikuti program vaksinasi gotong-royong

KPK Periksa Wagub Terkait Suap Gubernur Sulsel
Indonesia
KPK Periksa Wagub Terkait Suap Gubernur Sulsel

Selain Wagub Sulsel, tim penyidik KPK juga memanggil satu orang pihak swasta bernama Thiawudy Wikarso dalam kasus yang sama.

Bareskrim Janji Transparan Usut Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai
Indonesia
Bareskrim Janji Transparan Usut Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai

Penyidik Bareskrim Polri mencari unsur pidana dalam kasus dugaan rasisme yang dilakukan Ketum Projamin Ambroncius Nababan terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Kabareskrim Janji Sikat Kartel Kremasi Jenazah COVID-19
Indonesia
Kabareskrim Janji Sikat Kartel Kremasi Jenazah COVID-19

"Sedang kita lidik ya, kalau memang ada korbannya, monggo silakan (melaporkan)," ujar Agus

TNI-Polri Sepakat Bangun Belasan Posko PPKM Mikro di Zona Merah COVID-19
Indonesia
TNI-Polri Sepakat Bangun Belasan Posko PPKM Mikro di Zona Merah COVID-19

Menurut Argo, ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapim TNI-Polri, di antaranya sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keutuhan bangsa, penanganan COVID-19, PPKM Mikro, pembentukan kampung tangguh Nusantara, dan operasi-operasi penegakan hukum.

Anies: Belum Ada Peningkatan Kasus COVID-19 Usai Libur Panjang
Indonesia
Anies: Belum Ada Peningkatan Kasus COVID-19 Usai Libur Panjang

Pemprov DKI Jakarta mengklaim belum ada peningkatan kasus terkait virus corona di puskemas usai libur panjang pada akhir Oktober 2020 lalu.

KPU Klaten Rencanakan Bikin TPS di Pengungsian
Indonesia
KPU Klaten Rencanakan Bikin TPS di Pengungsian

"Kami sudah koordinasi dengan PPK-PPS di 18 TPS zona merah Gunung Merapi agar mempersiapkan pelaksanaan pencoblosan di TPS darurat tempat pengungsian," kata dia