Bupati Terpilih Sabu Raijua Warga AS, KPU Lempar Bola Panas ke Kemendagri Orient Riwu Kore. (Foto: Facebook Orient Riwu Kore)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara menanggapi Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore, yang menjadi sorotan karena masih berstatus warga negara Amerika Serikat (AS).

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik mengatakan, pihaknya telah selesai menjalankan pemilihan bupati Sabu Raijua hingga proses penetapan pasangan calon (paslon) terpilih.

Baca Juga

Warga AS Terpilih Jadi Bupati Sabu Raijua, Negara Dinilai Teledor

"Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua juga tidak ada sengketa, maka sudah dilakukan penetapan calon terpilih," kata Evi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/2).

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik
Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik

Evi menyebut, dokumen usulan calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua terpilih, yakni Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly, sudah diserahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk proses pelantikan.

"Berdasarkan informasi dari KPU Provinsi (Nusa Tenggara Timur/NTT), saat ini dokumen usulan calon terpilih sudah sampai di Mendagri dan dinyatakan sudah lengkap," ujarnya.

Menurut Evi, setelah semua tahapan selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua, maka proses berikutnya diserahkan kepada Mendagri untuk proses pelantikan melalui Pemerintah Provinsi NTT.

"Dalam menjalankan tahapan Pilkada yang mempunyai kewenangan adalah KPU Kab Sabu Raijua," imbuhnya.

Baca Juga

Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik

KPU Sabu Raijua, kata Evi, sudah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan undang-undang. Yakni, sudah melakukan klarifikasi keabsahan dokumen e-KTP yang dilampirkan Orient saat mendaftarkan diri sebagai calon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang.

Klarifikasi dokumen identitas itu dilakukan setelah KPU mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sabu Raijua.

Tangkapan layar form BB2.KWK Orient P Riwu Kore
Tangkapan layar form BB2.KWK Orient P Riwu Kore

Atas dasar ini, KPU kemudian menilai Orient telah memenuhi syarat pencalonan, kewarganegaraan Indonesianya dibuktikan dengan KTP itu.

"Ini bukan serah menyerahkan persoalan, tapi menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan Peraturan KPU. Itu yang dijalankan oleh KPU Sabu Raijua," tutup Evi. (Pon)

Baca Juga

Penjelasan Kemendagri Soal Bupati Sabu Raijua yang Diduga WN AS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkeu: Perubahan Pengaturan PPN Akibat Pelemahan Ekonomi Dampak Pandemi
Indonesia
Kemenkeu: Perubahan Pengaturan PPN Akibat Pelemahan Ekonomi Dampak Pandemi

Kemenkeu memastikan saat ini pemerintah sedang fokus menanggulangi COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha.

Muncul Klaster Salat Tarawih di Banyumas
Indonesia
Muncul Klaster Salat Tarawih di Banyumas

Bupati mengatakan untuk klaster Tarawih di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, berawal dari adanya seorang warga yang sedang sakit tetap berangkat ke musala untuk melaksanakan ibadah Salat Tarawih pada awal Ramadhan 1442 H.

Kunjungi 3 Panti Asuhan, Anies Pastikan Pelayanan Berjalan Baik
Indonesia
Kunjungi 3 Panti Asuhan, Anies Pastikan Pelayanan Berjalan Baik

Kunjungan Anies ini untuk memastikan pelayanan di panti-panti sosial tersebut berjalan dengan baik meski di tengah pandemi COVID-19.

Buka Trade Expo Virtual, Jokowi Perintahkan Jangan Biasa Saja
Indonesia
Buka Trade Expo Virtual, Jokowi Perintahkan Jangan Biasa Saja

Trade Expo virtual ini merupakan pengalaman baru untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan Indonesia.

Gibran Akui Masyarakat Protes Pemerintah Larang Mudik Lebaran
Indonesia
Gibran Akui Masyarakat Protes Pemerintah Larang Mudik Lebaran

Menanggapi keputusan tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengakui banyak masyarakat protes terkait larangan mudik Lebaran tahun ini.

Dilaporkan ke Polda Jateng, Penerbit Buku SD "Ganjar Tidak Bersyukur" Bakal Kooperatif
Indonesia
Dilaporkan ke Polda Jateng, Penerbit Buku SD "Ganjar Tidak Bersyukur" Bakal Kooperatif

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri dilaporkan ke Polda Jawa Tengah terkait kasus penyebutan "Ganjar Tidak Bersyukur" dalam soal di Buku Ajar Pendidikan Agama SD.

Mulai 6 Mei, Kendaraan Mudik Masuk Banten Bakal Diputar Balik
Indonesia
Mulai 6 Mei, Kendaraan Mudik Masuk Banten Bakal Diputar Balik

Polisi melakukan identifikasi dan pendataan kendaraan yang akan mudik ke Banten.

Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum
Indonesia
Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

"Menteri ATR/BPN harus mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar siapa ini yang dapat keuntungan dari kasus Abdul Halim ini," tandas Haris.

Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Rapat APBD di Puncak Tak Salahi Aturan

Alasan anggota dewan memilih rapat di Puncak untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 di gedung DPRD DKI.

Kemendagri Dinilai Tepat Usulkan Pemberhentian Risma
Indonesia
Kemendagri Dinilai Tepat Usulkan Pemberhentian Risma

Persoalan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu memang kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikannya, bukan merupakan ranah kewenangan MK.