Bupati Tangerang Minta Perusahaan di Wilayahnya Lakukan Vaksinasi Gotong Royong Vaksinasi di Jakarta. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tangerang, Banten, diminta mengikuti dan mendukung program vaksinasi gotong royong COVID-19 atau berbayar yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Dengan begitu perusahaan ikut membantu mempercepat proses pemberian vaksin kepada masyarakat," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar usai meninjau langsung pelaksanaan pemberian vaksinasi gotong-royong di PT Mayora Indah Jayanti I di Tangerang, Senin (24/5).

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Ubah Siklus Menstruasi

Ia menuturkan, pihaknya akan langsung mengkoordinasikan pengusaha di Kabupaten Tangerang untuk ikut serta mempercepat dan mengakselerasi pemberian vaksin kepada karyawannya.

"Semua tentu harus bergotong-royong mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara ikut mendaftar untuk ambil bagian dalam program vaksinasi ini," tuturnya dikutip Antara.

Ia mengatakan, program vaksinasi gotong-royong ini merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mempercepat proses pemberian vaksin kepada masyarakat luas dengan cara menggandeng pihak swasta atau perusahaan.

"Dengan mempercepat vaksinasi ini bisa meningkatkan derajat dan kesehatan masyarakat. Sehingga, pandemi COVID-19 secara bertahap bisa selesai berakhir," ujarnya.

Vaksinasi gotong-royong juga diharapkan dapat membantu pencapaian target pemulihan ekonomi, setelah adanya pandemi ini ekonomi di sektor domestik sangat terdampak besar. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha ini bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke zona positif.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. (Foto: Antara)
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. (Foto: Antara)

"Tentunya setelah di vaksin para karyawan dan masyarakat dapat menaikkan produktivitasnya yang pada akhirnya meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi," katanya.

Vaksinasi gotong royong atau berbayar merupakan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan, keluarga, dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum dan badan usaha.

Pemerintah menetapkan besaran harga vaksinasi gotong royong sebesar Rp879.140 per orang untuk dua kali vaksin dengan perhitungan harga dosis vaksin Rp321.660 dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. (*)

Baca Juga:

Pemkot Bandung Segera Rampungkan Vaksinasi Guru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sudah Punya Kemampuan, Peserta Tes PPPK Diminta Percaya Diri
Indonesia
Sudah Punya Kemampuan, Peserta Tes PPPK Diminta Percaya Diri

Seleksi PPPK ini berbeda dengan proses penyeleksian CASN (Calon Aparats Sipli Negara). Mengingat para peserta merupakan para ahli di bidangnya masing-masing sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemkot Bandung.

Langgar Protokol Kesehatan, Kafe di Menteng Ditutup dan Manajer Diperiksa
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Kafe di Menteng Ditutup dan Manajer Diperiksa

Polisi menutup kafe Seabat, Menteng, Jakarta Pusat, karena diduga melanggar protokol kesehatan.

Pendaftar CPNS Buat Posisi Dokter Spesialis Masih Sepi
Indonesia
Pendaftar CPNS Buat Posisi Dokter Spesialis Masih Sepi

Khusus untuk formasi PPPK guru di Kabupaten Bone, peserta yang telah mengisi formulir baru 293 pelamar dari kuota 3.491 formasi.

Dewas Putuskan Direktur Labuksi KPK Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas Putuskan Direktur Labuksi KPK Langgar Kode Etik

Atas pelanggaran etiknya, Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Hendra Subrata, Buron Percobaan Pembunuhan Akan Dideportasi dari Singapura
Indonesia
Hendra Subrata, Buron Percobaan Pembunuhan Akan Dideportasi dari Singapura

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendeportasi buronan atas nama Hendra Subrata atau Anyi yang tengah berada di Singapura. Ia terlibat kasus dugaan percobaan pembunuhan.

Polresta Surakarta Waspadai Gerakan Terorisme
Indonesia
Polresta Surakarta Waspadai Gerakan Terorisme

Polresta Surakarta, Jawa Tengah, mengantisipasi adanya gerakan terorisme pada saat pergantian tahun.

76,1 Persen PNS Pernah Terima Uang Atau Hadiah Di Luar Aturan Resmi
Indonesia
76,1 Persen PNS Pernah Terima Uang Atau Hadiah Di Luar Aturan Resmi

"Hampir 50 persen PNS yang disurvei mengatakan, bagian pengadaan paling rawan korupsi," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam jumpa pers daring, Minggu (18/4).

Hadapi Gelombang Mudik, Pemda DIY Terapkan 2 Strategi Kendalikan Corona
Indonesia
Hadapi Gelombang Mudik, Pemda DIY Terapkan 2 Strategi Kendalikan Corona

Sultan tidak melarang warga Yogyakarta berpergian antar kabupaten dan kota dalam wilayah DIY maupun keluar DIY.

Wali Kota Solo Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru di Luar Rumah
Indonesia
Wali Kota Solo Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru di Luar Rumah

Pelarangan tersebut mengacu pada tingginya angka kasus COVID-19 Solo yang saat ini mencapai 3.509 kasus.

UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi
Indonesia
UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

Omnibus Law UU Ciptaker dinilai melengkapi langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja negara.