Bupati Probolinggo dan Suami Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/12). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan Anggota DPR RI Hasan Aminuddin yang juga suami Puput ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Keduanya merupakan terdakwa perkara suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2021.

Baca Juga

KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya

"Hari ini, tim jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara terdakwa Puput Tantriana Sari dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/1)

Ia mengatakan penahanan dua terdakwa itu sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan tipikor dan untuk sementara waktu tempat penahanan keduanya masih tetap dilakukan di Rutan KPK.

Terdakwa Puput saat ini ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK dan Hasan ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK).

"Tim jaksa masih akan menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan," kata Ali.

Keduanya didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 11 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, KPK total menetapkan 22 tersangka dalam kasus suap tersebut.

Puput dan Hasan merupakan penerima suap kasus tersebut. Dua tersangka lainnya yang merupakan penerima suap, yaitu Doddy Kurniawan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo dan Muhammad Ridwan selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga

Obok-Obok Probolinggo, KPK Sita Bukti Gratifikasi Pencucian Uang Bupati Puput

Sementara 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal.

Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat (Pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.

KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon Pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Adapun tarif untuk menjadi Pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.

Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga menetapkan Puput dan suaminya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari pengembangan kasus suap tersebut. (*)

Baca Juga

KPK Telusuri Aset Bupati Probolinggo Tidak Tercantum LHKPN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Denda pelanggar Prokes di Surabaya Terkumpul Rp 1,3 miliar
Indonesia
PTM Dimulai Pekan Depan, PSI Minta Anies Prioritaskan yang Sudah Divaksin
Indonesia
PTM Dimulai Pekan Depan, PSI Minta Anies Prioritaskan yang Sudah Divaksin

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD meminta agar Gubernur Anies Baswedan prioritas tenaga pendidik maupun peserta didik yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Jepang Bocorkan Resep Pemulihan Ekonomi ke Jawa Barat
Indonesia
Jepang Bocorkan Resep Pemulihan Ekonomi ke Jawa Barat

Penggunaan mata uang lokal digital memudahkan transaksi

Mengkhawatirkan, Dokter Meninggal Terpapar COVID-19 Capai 401 Orang
Indonesia
Mengkhawatirkan, Dokter Meninggal Terpapar COVID-19 Capai 401 Orang

IDI pun memberikan usulan kepada Kementerian Kesehatan untuk dapat menyediakan sistem telemedisin atau pengobatan jarak jauh memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan panduan isolasi mandiri untuk pasien COVID-19.

Menkumham Ingatkan Anak Buahnya tak Alergi Dikritik
Indonesia
Menkumham Ingatkan Anak Buahnya tak Alergi Dikritik

Ia meminta seluruh jajarannya jangan bersifat defensif terhadap kritikan masyarakat.

Pemprov DKI Beri Sanksi Sekolah yang Gelar Belajar Tatap Muka saat PPKM
Indonesia
Pemprov DKI Beri Sanksi Sekolah yang Gelar Belajar Tatap Muka saat PPKM

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah lonjakan kasus COVID-19.

Imbas PPKM Darurat, Penjual Ikan Hias di Menteng Cuma Dapat Uang Rp 20 Ribu
Indonesia
Imbas PPKM Darurat, Penjual Ikan Hias di Menteng Cuma Dapat Uang Rp 20 Ribu

Saking sepinya, lanjut Rudi, dirinya hanya bisa membawa pulang uang untuk kebutuhan makan cuma Rp 20 ribu. Biasanya kalau akhir pekan atau Sabtu Minggu bisa masukin uang ke dompet hingga 300 sampai 1 juta.

Wagub DKI Sebut WNI dari Luar Negeri Berpotensi Terpapar Omicron
Indonesia
Wagub DKI Sebut WNI dari Luar Negeri Berpotensi Terpapar Omicron

Adanya kerja sama dari semua pihak termasuk masyarakat, untuk membantu pemerintah menekan penyebaran COVID varian Omicron

Ribuan Personel Satpol PP DKI Dikerahkan Cegah Kerumunan Malam Tahun Baru
Indonesia
Ribuan Personel Satpol PP DKI Dikerahkan Cegah Kerumunan Malam Tahun Baru

Ribuan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta dikerahkan dalam mengantisipasi perayaan malam tahun baru 2022 di lima wilayah ibu kota.

Vaksinasi Bagi Disabilitas dan Penderita Gangguan Jiwa Dimulai Hari Ini
Indonesia
Vaksinasi Bagi Disabilitas dan Penderita Gangguan Jiwa Dimulai Hari Ini

Vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas dan penderita gangguan jiwa dimulai hari ini. Kegiatan pemberian vaksin dilakukan serentak di seluruh Indonesia.