Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Proyek dan Lelang Jabatan KPK.(Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (11/8).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap proyek dan jual beli jabatan.

Baca Juga:

KPK Tangkap Bupati Pemalang

"Dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengadaan barang dan Jasa serta jabatan," kata Ghufron kepada MerahPutih.com, Jumat (12/8).

Ghufron belum bisa membeberkan pihak-pihak yang dicokok tim satgas lembaga antirasuah tersebut. Termasuk barang bukti uangnya.

"Kita telah mengamankan beberapa orang sekitar 23 orang," ujarnya.

Ghufron mengatakan, saat ini tim satgas KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.

"Tim lidik KPK sedang memeriksa pihak yang terkait untuk memperjelas dugaan perbuatan dan pelakunya, pada saatnya nanti akan kami jelaskan secara lebih detil," katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan tim di Kedeputian Penindakan KPK masih bekerja. KPK masih minta keterangan terhadap para pihak yang telah ditangkap tersebut.

"Rekan-rekan dari Kedeputian Penindakan masih terus bekerja. Pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik," kata Firli.

Ia menyebut, penangkapan terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terkait dengan dugaan suap.

"MAW (Mukti Agung Wibowo) dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/8).

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang tertangkap tersebut. (Pon)

Baca Juga:

Reaksi Ganjar Pranowo setelah Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di DPR, Pimpinan KPK Ungkap Anggota Legislatif Paling Malas Lapor LHKPN
Indonesia
Di DPR, Pimpinan KPK Ungkap Anggota Legislatif Paling Malas Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya mencapai 97,35 persen.

Baru 600 Ribu Penyandang Disabilitas Terlayani Adminduk
Indonesia
Baru 600 Ribu Penyandang Disabilitas Terlayani Adminduk

Program penerbitan dokumen kependudukan seperti biodata, KTP-el, dan KIA bagi penyandang disabilitas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

Kasus Omicron di Jakarta Capai 2.525
Indonesia
Kasus Omicron di Jakarta Capai 2.525

Sementara itu, upaya 3T terus digalakkan

Waspada Peningkatan COVID-19 Jelang Nataru, Kapolri: Tak Boleh Lalai
Indonesia
Waspada Peningkatan COVID-19 Jelang Nataru, Kapolri: Tak Boleh Lalai

Karena di negara tetangga kita masih terjadi fluktuasi terhadap angka covid

Geledah Perusahaan Bupati Langkat, KPK Amankan Bukti Transaksi Keuangan
Indonesia
Geledah Perusahaan Bupati Langkat, KPK Amankan Bukti Transaksi Keuangan

Ali masih belum merinci total uang yang ditemukan

Di Ende, Menko PMK Kunjungi Desa Penghasil Tenun Ikat Lio
Indonesia
Di Ende, Menko PMK Kunjungi Desa Penghasil Tenun Ikat Lio

Ende mempunyai banyak potensi yang masih perlu dioptimalkan seperti pariwisata, kerajinan tenun, dan sumber daya alamnya.

Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 1443 Hijriah Digelar 1 April 2022
Indonesia
Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 1443 Hijriah Digelar 1 April 2022

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) Awal Ramadan 1443 Hijriah pada Jumat (1/4) atau bertepatan dengan 29 Syakban 1443 Hijriah.

985 Personel Gabungan Bantu Evakuasi hingga Penanganan Korban Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
985 Personel Gabungan Bantu Evakuasi hingga Penanganan Korban Erupsi Gunung Semeru

Guna mempercepat proses penanganan korban, 985 personel diterjunkan. Mereka melakukan berbagai upaya penanganan darurat yang saat ini memfokuskan pada pencarian, evakuasi serta pelayanan dasar warga terdampak.

Vonis Bebas Dua Terdakwa Korupsi Bansos Bandung Barat, KPK Pikir-Pikir
Indonesia
Vonis Bebas Dua Terdakwa Korupsi Bansos Bandung Barat, KPK Pikir-Pikir

Dalam kasus yang sama Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara divonis 5 tahun penjara.