Bupati Nganjuk Terjaring OTT, Jenderal Bintang Tiga Ini Sambangi KPK Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/5). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/5). Kedatangan Kabareskrim menyusul terjaringnya Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Jenderal bintang tiga itu datang sekitar pukul 15.00 WIB. Dia datang bersama sejumlah pejabat Bareskrim Polri. Namun, anak buah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini enggan berkomentar mengenai kedatangannya ke KPK.

Baca Juga

KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, kegiatan OTT terhadap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat, merupakan kerjasama antara lembaga antirasuah dengan Bareskrim Polri.

"Kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur ini, merupakan sinergi antara KPK dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (10/5).

KPK bersama Bareskrim Polri telah mengamankan 10 orang dalam OTT ini. Adapun sepuluh orang tersebut terdiri dari beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seorang kepala daerah.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/5).
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/5). Foto: MP/Ponco

Usai ditangkap mereka langsung menjalani pemeriksaan intensif di lokasi sebelum digiring ke markas KPK, Jakarta.

"Tim Gabungan telah melakukan permintaan keterangan atas dukungan jajaran Polres Nganjuk terhadap sekitar 10 orang yang diamankan," kata Ali.

Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang terkait dengan operasi senyap ini. Uang tersebut diduga merupakan bukti suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

"Adapun bukti yang ditemukan dan diamankan di antaranya berupa uang dalam pecahan rupiah yang saat ini masih dilakukan penghitungan dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang telah diamankan tersebut," ujar Ali.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum sejumlah pihak yang diamankan tersebut. (Pon)

Baca Juga

Anak Buahnya Kena OTT, Khofifah Serahkan ke KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perusahaan Melawan Saat Penertiban Protokol Kesehatan, TNI-Polri Siap Diturunkan
Indonesia
Perusahaan Melawan Saat Penertiban Protokol Kesehatan, TNI-Polri Siap Diturunkan

Jika ditemukan kasus COVID-19 dalam satu perusahaan maka Pemprov DKI menutup total gedung tersebut

Stimulus dan Permintaan Bikin Kegiatan Dunia Usaha Bergeliat
Indonesia
Stimulus dan Permintaan Bikin Kegiatan Dunia Usaha Bergeliat

BI pun mencatat kapasitas produksi terpakai mengalami peningkatan pada kuartal I 2021 menjadi sebesar 73,38 persen,

DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan
Indonesia
DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan

"Kenapa ketenangan? karena memang Jakarta ini klaster covid masih lumayan tinggi kan. Jadi, supaya fokus, kita selenggarakan pembahasan di sana," terangnya.

Alasan Kapolri Jenderal Listyo Berikan Jabatan Strategis untuk Seniornya
Indonesia
Alasan Kapolri Jenderal Listyo Berikan Jabatan Strategis untuk Seniornya

Yang ditunjuk oleh Jendral Sigit adalah para perwira tinggi yang sudah jelas track record dan prestasinya.

Jokowi Disebut Bakal Disuntik Vaksin Rabu Depan, Ini Kata Sekjen PDIP
Indonesia
Jokowi Disebut Bakal Disuntik Vaksin Rabu Depan, Ini Kata Sekjen PDIP

Jokowi akan menjadi orang pertama yang divaksin Sinovac.

Anies Izinkan Bioskop di DKI Kembali Dibuka
Indonesia
Anies Izinkan Bioskop di DKI Kembali Dibuka

"Dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop akan kembali dibuka," kata Anies

Minta Pemprov Percepat Pengerukan Sungai, PKB DKI: Jakarta Seperti Mangkok
Indonesia
Minta Pemprov Percepat Pengerukan Sungai, PKB DKI: Jakarta Seperti Mangkok

Hasbiallah meminta Pemprov DKI mengeruk sungai dalam dua hari ke depan

Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan

Proposal itu diajukan oleh mereka pada 3 September 2020 lalu. Proposal tersebut nantinya akan dibahas terlebih dahulu oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta.

KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Jasindo
Indonesia
KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Jasindo

KPK juga menetapkan seorang tersangka lain

Begini Kondisi Lalu Lintas Jalur Puncak pada H-1 Lebaran
Indonesia
Begini Kondisi Lalu Lintas Jalur Puncak pada H-1 Lebaran

Jalur utama Puncak, Cianjur, Jawa Barat, sepi dari kendaraan pemudik setelah pengetatan diberlakukan hampir di seluruh wilayah Jabodetabek.