Bupati Nganjuk Diduga Terima Setoran Hingga Rp50 Juta dari Kepala Desa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. (Foto: Pemkab Nganjuk)

Merahputih.com - Polisi menyatakan bahwa Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat diduga menerima setoran praktik lelang jabatan bervariasi dari para kades hingga camat.

"Karena juga ada dari desa dia kumpulkan, kemudian setelah jadi kepala desa ada yang setor Rp 2 juta, kemudian dikumpulkan naik ke atas, dari desa ke kecamatan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/5).

Baca Juga:

Bupati Nganjuk Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Setoran itu diberikan secara berjenjang dari kepala desa kepada camat. Untuk nominalnya bervariatif mulai dari Rp2 juta, ada juga yang memberi Rp15 juta hingga Rp50 juta.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri terus mendalami terkait aliran dana yang diberikan maupun diterima oleh bupati dari para camat dan kepala desa.

Penyidik akan memeriksa Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya setelah kondisinya fit usai perjalanan darat dari Nganjuk ke Jakarta.

Menurut Argo, Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya dipindahkan ke Bareskrim menggunakan jalur darat dikarenakan adanya Operasi Ketupat 2021 yang membatasi perjalanan kereta maupun pesawat terbang.

Argo menambahkan, pemeriksaan mendetail akan dilakukan setelah para tersangka tiba di Bareskrim Polri. Hal-hal yang akan didalami seperti nominal setoran yang diberikan, sudah berapa kali setoran diberikan, dan sudah berlangsung berapa lama praktik jual beli jabatan tsrsebut terjadi.

"Kita masih belum mendapatkan sudah berapa tahun yang bersangkutan melakukan jual beli jabatan," ujar Argo.

Penangkapan ini menjadi kerjasama yang pertama kali dilakukan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penangkapan kepala daerah terkait tindak pidana korupsi.

"Koordinasi yang muncul di antara KPK dan dan kepolisian dan cara ini adalah suatu sinergitas koordinasi yang baru pertama ini," tutur Argo.

Ruangan BKD Kabupaten Nganjuk disegel setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang juga mengamankan Bupati Nganjuk. (Antara)

Menurut Argo, kerja sama itu diawali dengan adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Nganjuk yang masuk di Polri dan KPK. Dari situ, kedua instansi langsung melakukan koordinasi tindak lanjut.

Argo mengatakan, koordinasi yang dilakukan Polri dan KPK tidak sekali dua kali saja. Komunikasi dilakukan antar penyidik hingga empat kali, khususnya dalam hal menganalisa dugaan tindak pidana yang dilakukan Bupati Nganjuk tersebut.

"Kemudian juga sama-sama ya, sama-sama dari penyidik Tipikor sama-sama juga dengan penyidik KPK ke nganjuk Jawa Timur melakukan penangkapan," jelaa Argo.

Bareskrim Polri menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Selain Novi, Bareskrim juga menjerat Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom dan Plt Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan ajudan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin.

Baca Juga:

Pimpinan KPK Benarkan Ciduk Bupati Nganjuk

Penetapan tersangka dilakukan usai mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bareskrim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim gabungan KPK dan Bareskrim Polri mengamankan Bupati Nganjuk Novi dan para camat serta ajudan Bupati pada hari Minggu, 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB.

"Penangkapan pada hari Minggu sekira pukul 19.00, oleh tim gabungan Dit Tipidkor Bareskrim Polri dan KPK," kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Tiga Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Jokowi Minta Masyarakat Waspadai Tiga Klaster Baru COVID-19

"Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan," tuturnya.

Dalam Sebulan BRI Salurkan Rp24,9 Triliun Buat UMKM
Indonesia
Dalam Sebulan BRI Salurkan Rp24,9 Triliun Buat UMKM

BRI sebelumnya mendapatkan alokasi dana pemerintah sebesar Rp10 triliun dari total dana pemerintah yang digelontorkan mencapai Rp30 triliun kepada tiga bank BUMN lainnya.

Proyek Tol Semanan-Sunter Gusur Sekolah dan Musala
Indonesia
Proyek Tol Semanan-Sunter Gusur Sekolah dan Musala

Adapun terdapat dua sekolah yang berimbas dari pembebasan lahan guna pembangunan tol tersebut, yakni SDN 07 Kebon Kosong dan SDN 02 Kebon Kosong

Gunung Merapi Keluarkan Guguran, Warga Boyolali Panik
Indonesia
Gunung Merapi Keluarkan Guguran, Warga Boyolali Panik

Sejumlah warga lereng Gunung Merapi dikejutkan dengan suara gemuruh longsoran dari puncak Gunung Merapi, Minggu (8/11).

Gibran Mengaku Tak Pernah Cek Besaran Gaji Wali Kota, apalagi THR
Indonesia
Gibran Mengaku Tak Pernah Cek Besaran Gaji Wali Kota, apalagi THR

Lebaran 1442 H merupakan momen membahagiakan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Azas Tigor: Pansus Banjir DPRD DKI Nggak Jelas dan Habisi Anggaran
Indonesia
Azas Tigor: Pansus Banjir DPRD DKI Nggak Jelas dan Habisi Anggaran

Tigor pun menilai Pansus Banjir DPRD tidak jelas. Sebab, selama delapan bulan kebelakangan ini tak ada kerjanya untuk mengatasi persoalan banjir.

Bank DKI Tak Berhenti Berinovasi Ciptakan Produk dan Layanan Permudah Masyarakat
Indonesia
Bank DKI Tak Berhenti Berinovasi Ciptakan Produk dan Layanan Permudah Masyarakat

Penghargaan ini menjadi penanda kepercayaan nasabah yang kian meningkat kepada Bank DKI

Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI, Demokrat: Tidak Etis dan Menyakiti Hati Rakyat
Indonesia
Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI, Demokrat: Tidak Etis dan Menyakiti Hati Rakyat

"Ekonomi sedang lesu akibat terimbas COVID 19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas & tunjangan lainnya termasuk penambahan volume kegiatan DPRD itu akan menyakiti hati rakyat," ungkap Santoso.

Menhub Tinjau Progres Proyek Pusat Kegiatan Masyarakat di Terminal Tirtonadi Solo
Indonesia
Menhub Tinjau Progres Proyek Pusat Kegiatan Masyarakat di Terminal Tirtonadi Solo

Proyek bersumber APBN tersebut akan melengkapi fungsi terminal selain sebagai pusat transportasi juga untuk pariwisata dan edukasi.

Pansus Banjir Panggil Pemprov DKI Terkait Penanganan Banjir di Jakarta
Indonesia
Pansus Banjir Panggil Pemprov DKI Terkait Penanganan Banjir di Jakarta

Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI terkait, mengenai rapat penanganan banjir di ibu kota.