Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin Segera Diadili Arsif Foto - Tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (kiri) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/2/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

MerahPutih.com - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin dan kawan-kawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang.

Seiring dengan itu, putra mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin itu bakal segera diadili.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penahanan para terdakwa saat ini telah beralih menjadi kewenangan majelis hakim.

Baca Juga:

KPK Periksa Istri Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin

"Saat ini tim jaksa masih menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan jadwal sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan," ujar Ali dalam keterangannya, Jumat (4/3).

Ali melanjutkan, tim jaksa KPK menyiapkan dua dakwaan. Pertama, Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua Pasal 11 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain Dodi, KPK juga telah menetapkan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

Dalam kasus ini, KPK menduga Dodi telah mengarahkan Herman Mayori, Eddi Umari, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Muba agar merekayasa proses lelang sejumlah proyek di Muba.

Salah satunya dengan membuat lis daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Baca Juga:

KPK Periksa Alex Noerdin

Selain itu, Dodi Reza Alex Noerdin juga diduga telah menentukan adanya presentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba. Yaitu 10 persen untuknya, 3 persen sampai dengan 5 persen untuk Herman Mayori, dan 2 persen sampai dengan 3 persen untuk Eddi Umari serta pihak terkait lainnya.

Untuk tahun 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Muba, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek.

Keempat proyek itu, yakni rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar; normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

Diduga total commitment fee yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy berdasarkan empat proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar.

Sebagai realiasi pemberian commitment fee oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. (Pon)

Baca Juga:

Penyuap Bupati Dodi Alex Noerdin Segera Duduk di Kursi Pesakitan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu
Indonesia
Wakapolri Minta PJ Kepala Daerah Antisipasi Potensi Konflik saat Pemilu

Polri mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk mengantisipasi adanya kerawanan yang menjadi gangguan pemilu.

Libur Natal, 14.002 Wisatawan Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan
Indonesia
Libur Natal, 14.002 Wisatawan Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Dari 30.000 tiket yang disediakan pengelola secara online, tercatat sebanyak 14.002 pengunjung mengunjungi Ragunan pada Minggu (26/12).

UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021
Indonesia
UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021

Sepanjang tahun 2021, salah satu kebijakan pemerintah yang memicu kontroversi adalah UU Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law.

Belasan Pemuda Diamankan Polisi di Depan Kedubes AS
Indonesia
Belasan Pemuda Diamankan Polisi di Depan Kedubes AS

Sebanyak 15 pemuda Papua diamankan Polisi karena melakukan kericuhan saat demonstrasi di depan Kedubes Amerika Serikat, Gambir, Jakarta Pusat.

Sebut Penetapan Rapur Interpelasi Formula E Ilegal, Wakil Ketua dan 7 Fraksi Tolak Hadir
Indonesia
Sebut Penetapan Rapur Interpelasi Formula E Ilegal, Wakil Ketua dan 7 Fraksi Tolak Hadir

Penetapa rapat paripurna interpelasi Formula E Selasa (28/9) besok, disebut tindakan ilegal yang diinisiasi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi

Selamatkan Garuda Indonesia, Jumlah Pesawat dan Rute Akan Dikurangi
Indonesia
Selamatkan Garuda Indonesia, Jumlah Pesawat dan Rute Akan Dikurangi

Pesawat Garuda Indonesia dan Citilink akan dikurangi dari 202 pesawat pada 2019 menjadi 134 pesawat pada 2022. Adapun tipe pesawat juga dikurangi dari 13 jenis menjadi hanya 7 jenis untuk menyederhanakan operasional.

Sikapi Bentrokan Maluku Tengah, DPD RI Ingatkan Semua Pihak Jaga Persatuan
Indonesia
Sikapi Bentrokan Maluku Tengah, DPD RI Ingatkan Semua Pihak Jaga Persatuan

Aparat TNI dan Polri bersama-sama pemerintah daerah bisa bekerja dengan sebaik-baiknya menciptakan situasi aman di Maluku Tengah

3.385 Personel Gabungan Amankan Demo Tolak PPKM di Jakarta
Indonesia
3.385 Personel Gabungan Amankan Demo Tolak PPKM di Jakarta

"Ada 3.385 orang siap mengamankan demo," ucap Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Pol Marsudianto

Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok
Indonesia
Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok

Tersangka melakukan aksinya bulan Agustus 2021 dan mereka sudah berada di Indonesia sejak enam bulan yang lalu.

Anies Kerahkan 2.100 Petugas untuk Jaga Kebersihan Selama Perayaan Natal
Indonesia
Anies Kerahkan 2.100 Petugas untuk Jaga Kebersihan Selama Perayaan Natal

Dinas Lingkungan Hidup juga menurunkan kurang lebih 2.100 petugas untuk menjaga kebersihan Jakarta dan menjamin tidak terjadi penumpukan sampah selama perayaan Natal.