Bupati Langkat Sempat Kabur Saat Hendak Ditangkap KPK Kedatangan Bupati Langkat di KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - KPK telah menetapkan Terbit sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, sempat melarikan diri saat hendak ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/1).

Baca Juga:

Tiba di KPK, Bupati Langkat Bungkam

"Diduga sengaja menghindar dari kejaran Tim KPK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1).

Ghufron membeberkan, mulanya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pemberian sejumlah uang yang akan dilakukan oleh pihak swasta Muara Perangin Angin ke penyelenggara negara.

Kemudian KPK mengirimkan tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut. KPK juga mengikuti pergerakan Muara saat melakukan pengambilan uang di Bank.

"Sedangkan MSA (Marcos Surya Abdi), SC (Shuhanda Citra) dan IS (Isfi Syahfitra) sebagai perwakilan ISK (Iskandar), dan TRP (Terbit Rencana) menunggu di salah satu kedai kopi," ujarnya.

Menurut Ghufron, ketiga orang itu merupakan perpanjangan tangan dari Terbit dan saudara kandungnya, Iskandar yang juga merupakan Kepala Desa Balai Kasih.

Setibanya di kedai kopi, Muara langsung memberikan uang itu kepada Marcos, Shuhanda, dan Isfi. Tim KPK langsung menangkap dan membawa mereka ke Polres Binjai.

"Kemudian Tim KPK menuju ke rumah kediaman pribadi TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) untuk mengamankan TRP dan ISK (Iskandar)," ungkap Ghufron.

KPK
KPK. (Foto: Antara)

Namun, saat rumah itu didatangi Terbit dan Iskandar tidak ada. Tim KPK menduga tangkap tangan ini sudah diketahui oleh kedua orang tersebut.

Tim KPK langsung melakukan pencarian terhadap dua orang itu. Tak berselang lama, KPK mendapatkan informasi keduanya menyerahkan diri ke Polres Binjai pada sore hari.

"Dan dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan," imbuh Ghufron.

KPK menemukan uang Rp 786 juta dalam operasi senyap ini. Uang itu diyakini hanya sebagian kecil dari keseluruhan yang sudah diterima Terbit.

Suap itu lantaran mendapat dua proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dengan total nilai proyek sebesar Rp 4,3 miliar. Agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase fee oleh Terbit Rencana melalui Iskandar.

"Dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukkan langsung," ujar Ghufron.

Selain Terbit, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni pihak swasta Muara Perangin Angin; Kepala Desa Balai Kasih Iskandar; kontraktor Marcos Surya Abdi; Kontraktor Shuhanda dan Kontraktor Isfi Syahfitra. (Pon)

Baca Juga:

KPK Boyong 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat ke Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
La Nyalla Kritik Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO
Indonesia
La Nyalla Kritik Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor CPO dan minyak goreng per Kamis (28/4) mendatang, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Namun, kebijakan tersebut mendapat kritikan dari Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Jelang Mudik, Vaksinasi Booster Capai 27 Juta Suntikan
Indonesia
Jelang Mudik, Vaksinasi Booster Capai 27 Juta Suntikan

Pemprov DKI membuka pelayanan vaksinasi COVID-19 malam hari, sebagai alternatif percepatan vaksin booster di DKI Jakarta.

Satu Siswa SMA di Surabaya Terpapar COVID-19, Sekolah Libur 5 Hari
Indonesia
Satu Siswa SMA di Surabaya Terpapar COVID-19, Sekolah Libur 5 Hari

Siswa tersebut tidak ada riwayat perjalanan keluar kota. Sehingga, Dinkes Surabaya menginstruksikan puskesmas setempat melakukan tracing.

Peras Polisi Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ancam Lapor ke Jokowi
Indonesia
Peras Polisi Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ancam Lapor ke Jokowi

Tuduhan suap menyuap yang dilontarkan KPN tidak terbukti dan pengusutan kasus narkoba itu berjalan sesuai prosedur.

Baru Beberapa Hari Dilonggarkan, Tempat Karaoke Langgar Aturan Jam Operasional
Indonesia
Baru Beberapa Hari Dilonggarkan, Tempat Karaoke Langgar Aturan Jam Operasional

Pemkot Solo menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo Nomor 067/3272 tentang PPKM Level 2 yang berlaku sampai 5-18 Oktober 2021.

Nadiem Perintahkan Rektor Tidak Persulit Mahasiswa Ikuti Program Kampus Merdeka
Indonesia
Nadiem Perintahkan Rektor Tidak Persulit Mahasiswa Ikuti Program Kampus Merdeka

Dirjen Dikti Prof Ir Nizam menargetkan ada 150.000 mahasiswa berpartisipasi di MBKM dan Matching Fund sebanyak 5 kali lipat.

Pemerintah Diminta Segera Antisipasi Penyakit Hepatitis Misterius
Indonesia
Pemerintah Diminta Segera Antisipasi Penyakit Hepatitis Misterius

Merebaknya kasus hepatitis misterius membuat Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, bereaksi. Ia mendesak, pemerintah segera mengambil langkah antisipasi. Menurutnya, penyebaran kasus COVID-19 yang sempat di luar kendali harus menjadi pelajaran.

Kasus Korupsi Garuda Indonesia, Mantan Direktur Operasi Diperiksa
Indonesia
Kasus Korupsi Garuda Indonesia, Mantan Direktur Operasi Diperiksa

Kedua saksi yang diperiksa yakni mantan Capt AS yang menjabat sebagai Direktur Operasi PT Garuda tahun 2005-2012. Serta JR, selaku EVP PT Garuda Indonesia (persero) tahun 2012.

Ibu Kota Pindah, Anies: Jakarta Tetap Pusat Perekonomian
Indonesia
Ibu Kota Pindah, Anies: Jakarta Tetap Pusat Perekonomian

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan, meskipun telah ditetapkan daerah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Kota Jakarta masih tetap menjadi pusat perekonomian.

Parpol Diminta Transparan Terima Dana Hibah dari Anies Rp 27 Miliar
Indonesia
Parpol Diminta Transparan Terima Dana Hibah dari Anies Rp 27 Miliar

Sejumlah partai politik menerima dana hibah bantuan keuangan dari Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2021 sebesar Rp 27.255.145.000 atau Rp 27 miliar.