Bupati Kepulauan Seribu Bicara soal Helipad di Pulau Panjang Bupati Kepulauan Seribu memberikan keterangan pada awak media di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6). ANTARA/Ricky Prayoga

MerahPutih.com - Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi buka suara terkait penemuan landasan helikopter atau heliped di Pulau Panjang. Ia menegaskan helipad tersebut tidak ilegal seperti yang dituduhkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Bukan ilegal itu. Jadi gini itu dulu rencana akan dibangun helipad itu tahun 2005 kalau gak salah. Sebernarnya itu kami di sana membangun suatu destinasi wisata," kata Junaedi di Jakarta, Jumat (1/7).

Baca Juga

Penemuan Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Menurutnya, Kepulauan Seribu memang perlu juga memfasilitasi masyarakat agar mereka mau berlibur ke Pulau Panjang. Sebab sejauh ini hanya kapal laut yang jadi transportasi ke Pulau Seribu.

Helipad di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Helipad di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Dengan hadirnya Helipad ini, kata dia, diharapkan bisa memudahkan pengunjung yang menggunakan helikopter untuk berwisata.

"Karena pulau seribu itu sebagai wisata destinasi, tujuan wisata. Kalau kita gak dipercantik siapa yang mau datang," kata Junaedi.

Bupati Junaedi menyebut bahwa selama ini tidak ada penarikan retribusi kapal-kapal dan helikopter pribadi yang datang, bahkan menginap di kawasan kepulauan di Provinsi DKI Jakarta itu.

Baca Juga

Anggota DPRD Sebut Holywings Kerap Bikin Masalah

Oleh karena itu, ia siap mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menerapkan penarikan retribusi bagi kapal yang bersandar maupun helikopter yang mendarat di Kepulauan Seribu.

"Nanti akan kita ajukan kepada gubernur melalui surat untuk bagaimana mendapatkan pendapatan dari retribusi seperti mobil di darat. Parkir mobil saja dua jam sudah puluhan ribu," kata Junaedi.

Namun, sebelum mengimplementasikan penarikan retribusi ini, Junaedi menyebut Pemprov DKI akan lebih dulu mengembangkan sarana dan prasarana wisata di Kepulauan Seribu.

"Saya orientasikan kepada kebutuhan dasar dulu. Pertama, kita akan mempercantik dermaga yang ada. Dari 6 dermaga, saat ini belum dilakukan perbaikan nya, itu yang prioritas," tutur Junaedi.

"Nanti, setelah dermaga sudah dilakuakn perbaikan, ada retribusi yang bisa kita ambil. Bupati sudah mengusulkan. Decision maker-nya di dinas pendapatan daerah (Badan Pendapatan Daerah DKI)," sambungnya. (Asp)

Baca Juga

DPRD Minta Kadis Parekraf Bertanggung Jawab atas Operasional Holywings

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Baik, Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Terus Berkurang
Indonesia
Kabar Baik, Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Terus Berkurang

Kabar baik datang dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran. Pasalnya, jumah pasien di rumah sakit yang berada di Jakarta Pusat itu berkurang 156 orang

2 Tersangka Pembunuhan Anggota Menwa UNS Ajukan Penangguhan Penahanan
Indonesia
2 Tersangka Pembunuhan Anggota Menwa UNS Ajukan Penangguhan Penahanan

Kedua tersangka berstatus mahasiswa dan alumni, yakni NFM (22), dan FPJ (22) yang di tahanan Polsek Banjarsari dan Laweyan Solo ini mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada Jumat (12/11).

Jokowi Percepat Pembentukan Operasional Otorita IKN Nusantara
Indonesia
Jokowi Percepat Pembentukan Operasional Otorita IKN Nusantara

Otorita IKN akan dibantu oleh kementerian/lembaga dalam melakukan persiapan dan pembangunan IKN sampai tahun 2023, hingga akhirnya bisa lebih penuh pengendaliannya.

Instruksi Mendagri Tetapkan PPKM di Jakarta Level 2
Indonesia
Instruksi Mendagri Tetapkan PPKM di Jakarta Level 2

Selama satu bulan terakhir, penurunan level untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi.

KPK Periksa Eks Wabup Lampung Utara Terkait Kasus Gratifikasi
Indonesia
KPK Periksa Eks Wabup Lampung Utara Terkait Kasus Gratifikasi

KPK juga memanggil saksi berprofesi sebagai dokter, yakni Djauhari

NasDem Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Kasus Hepatitis Akut
Indonesia
NasDem Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Kasus Hepatitis Akut

Pemerintah diminta bertindak cepat dalam merespons persoalan kasus hepatitis akut yang diduga telah menyerang sejumlah anak. Respons cepat dibutuhkan untuk memberi ketenangan kepada masyarakat dan menjadi tindakan preventif atas munculnya penyakit tersebut.

Kasus COVID-19 Melonjak, Khofifah Minta Warga Gejala Ringan Masuk Isoter
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Khofifah Minta Warga Gejala Ringan Masuk Isoter

"Tanpa gejala tolong manfaatkan layanan di Isoter ini, jangan ke rumah sakit," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah.

Pimpinan MPR Dorong Generasi Muda Perkuat Nilai-nilai Kebangsaan
Indonesia
Pimpinan MPR Dorong Generasi Muda Perkuat Nilai-nilai Kebangsaan

"Mendorong generasi muda Indonesia untuk lebih tampil dalam setiap langkah memperkuat nilai-nilai kebangsaan," kata Syarief

[HOAKS atau FAKTA]: Link Penerima BLT UMKM Bulan Januari 2022 Sebesar Rp 1,2 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Link Penerima BLT UMKM Bulan Januari 2022 Sebesar Rp 1,2 Juta

Akun Facebook dengan nama pengguna “Ari Ramadhan” mengunggah sebuah tautan untuk memeriksa nama-nama penerima BLT UMKM bulan Januari 2022.

Pemerintah Diminta Selesaikan Tunggakan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit
Indonesia
Pemerintah Diminta Selesaikan Tunggakan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit

Angka bed occupancy rate (BOR) perawatan COVID-19 meningkat di DKI Jakarta.