Bupati Jember Terima Honor Pemakaman COVID-19, La Nyalla: Tidak Punya Empati Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

MerahPutih.com - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, mempertanyakan kebijakan pemberian honor penanganan COVID-19 kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Jember. Menurut La Nyalla tindakan tersebut tidak etis dan tidak memiliki empati.

Sikap La Nyalla tersebut merupakan respons dari kabar mengenai akumulasi honor sebesar Rp 70 juta lebih untuk Bupati Jember Hendy Siswanto dari pemakaman jenazah COVID-19.

Baca Juga

Bupati dan Pejabat Jember Diduga Terima Honor Pemakaman Pasien COVID-19

Selain bupati, pejabat lainnya yang masuk tim pemakaman yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember juga memperoleh honor yang hampir sama. Total honor dari pemakaman jenazah COVID-19 itu sebesar Rp 282 juta.

"Kalau menurut saya tindakan itu tidak etis dan seperti tidak ada empatinya ke rakyat. Sebagai pejabat kemudian juga ASN, mereka sudah digaji negara. Selain gaji, mereka juga mendapat tunjangan yang jumlahnya cukup," ucap La Nyalla, Jumat (27/8).

Dijelaskan La Nyalla, memonitor pemakaman hingga pertanggungjawaban pada keluarga korban COVID-19 yang meninggal, merupakan konsekuensi dari tugas pejabat. Oleh karena itu, La Nyalla dengan tegas menyatakan pemberian honor tidak bisa dibenarkan.

"Di masa pandemi ini pemerintah mengajak semua pihak untuk berempati dan menunjukkan keprihatinan. Bergotong royong, membantu warga lain yang kesulitan. Pejabat seharusnya memberikan contoh yang baik, yang bisa menjadi teladan bagi rakyatnya," paparnya.

Bupati Jember Hendy Siswanto. Foto: Dok Pemkab Jember
Bupati Jember Hendy Siswanto. Foto: Dok Pemkab Jember

Menurut Senator asal Jawa Timur itu, ironis jika ada pejabat yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

"Di masa pandemi ini banyak warga yang kesulitan ekonomi, banyak yang bersusah payah dalam bertahan hidup. Harusnya pejabat memberikan prioritas kepada kebutuhan mereka, bukan untuk dirinya,” tegasnya.

Berdasarkan regulasi yang ada, pejabat yang masuk pada tim pemakaman COVID-19 mendapatkan honor. Di dalam tim itu ada pengarah, penanggung jawab, ketua dan anggota. La Nyalla mempertanyakan dasar dari kebijakan mengenai pemberian honor itu.

"Saya minta kebijakan tersebut ditinjau ulang dan kemudian dibatalkan. Dengan jumlah kematian akibat COVID-19 yang sangat tinggi di Jember sudah seharusnya kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan rasa empati kepada masyarakat yang mengalami kesusahan," tutupnya. (Pon)

Baca Juga

Tolak Bala, Alasan Pelaku Bagikan Makanan Ringan Isi Silet ke Anak-anak di Jember

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Deklarasi Harta Orang Kaya Indonesia di Luar Negeri Capai Rp 415 Miliar
Indonesia
Deklarasi Harta Orang Kaya Indonesia di Luar Negeri Capai Rp 415 Miliar

Sudah ada 4.937 Wajib Pajak dengan nilai Pajak Penghasilan (PPh Final) terkumpul sebesar Rp 451,83 miliar yang sudah mengikuti program pemotongan pajak ini.

Sidang Azis Syamsuddin, Jaksa KPK Hadirkan Tiga Saksi
Indonesia
Sidang Azis Syamsuddin, Jaksa KPK Hadirkan Tiga Saksi

Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah dengan terdakwa Azis Syamsuddin.

RUU Perlindungan Data Pribadi Diharapkan Jadi Solusi Banyaknya Kebocoran Data
Indonesia
RUU Perlindungan Data Pribadi Diharapkan Jadi Solusi Banyaknya Kebocoran Data

RUU PDP dapat menjadi solusi untuk mengatasi kebocoran data yang kasusnya semakin marak terjadi

[HOAKS atau FAKTA]: Uya Kuya Hipnotis Istri Ferdy Sambo
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Uya Kuya Hipnotis Istri Ferdy Sambo

Isi video itu adalah narasi berita tentang permintaan agar Uya Kuya menghipnotis Ferdy Sambo yang datang dari mantan Kabareskrim

DPR Dukung Kemlu Minta Penjelasan PNG Soal Dugaan Penembakan Nelayan Indonesia
Indonesia
DPR Dukung Kemlu Minta Penjelasan PNG Soal Dugaan Penembakan Nelayan Indonesia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meminta penjelasan Pemerintah Papua Nugini (PNG) atas insiden dugaan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia di perairan perbatasan.

Ini yang Dilakukan Anies Usai Lengser dari Gubernur DKI Jakarta
Indonesia
Ini yang Dilakukan Anies Usai Lengser dari Gubernur DKI Jakarta

Anies menyampaikan ingin beristirahat usai tak menjadi orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI pada 16 Oktober 2022.

Jokowi Manfaatkan Presidensi G20 Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang
Indonesia
Jokowi Manfaatkan Presidensi G20 Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Indonesia akan terus berjuang untuk membangun tata kelola kesehatan

COVID-19 Didominasi Subvarian Baru, Pelonggaran Penggunaan Masker Tetap Berlaku
Indonesia
COVID-19 Didominasi Subvarian Baru, Pelonggaran Penggunaan Masker Tetap Berlaku

Kasus COVID-19 di Indonesia kini diklaim stabil setelah sempat naik.

Solusi Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Indonesia
Solusi Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Ekonomi dunia tengah bergejolak akibat inflasi, kelangkaan energi dan juga kelangkaan pangan

Pemerintah Bakal Bentuk UU Omnibus Law Keamanan Laut
Indonesia
Pemerintah Bakal Bentuk UU Omnibus Law Keamanan Laut

, Pemerintah telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia.