Bupati Bogor Ade Yasin Diduga Pungut Uang Anak Buah Demi Suap BPK Jabar Bupati Bogor. (ANTARA/M Fikri Setiawan)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, yang menjerat Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin.

Dalam mengusut kasus itu, tim penyidik mendalami pungutan uang dari para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bogor untuk menyuap tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:

KPK Bakal Konfirmasi Bukti Kasus Suap Laporan Keuangan Pemkab Bogor ke Ade Yasin

Ade Yasin diduga mengumpulkan uang dari para anak buahnya itu agar Pemkab Bogor mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Jabar.

Hal tersebut diketahui saat tim penyidik memeriksa sembilan saksi, yakni PNS/Kasubag PBJ Kab. Bogor Unu, Pegawai RSUD Cibinong Sapto Aji Eko, PNS/Kasubbid Gaji BPKAD Kab. Bogor Ferry Syafari, Kabid AKTI BPKAD Kab. Bogor Wiwin Yeti Heriyati.

Kemudian PNS di Dinas PUPR Kab. Bogor Khairul Amarullah, PNS/ Kabid Aset BPKAD Kab. Bogor WR. Pelitawan, Kasubbag Keuangan Bappenda Kab. Bogor Rizki Setiawan, PNS/ Staf di Bagian Perlengkapan Kab. Bogor Ridwan Hendrawan alias Awok, dan Kasubag Kesra Setda Kab. Bogor Iip.

"Seluruh saksi hadir dan para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa SKPD yang menjadi obyek audit oleh ATM (Anthon Merdiansyah-BPK Jabar) bersama tim auditor BPK Perwakilan Jawa Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/5).

Diketahui, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang terdiri atas empat tersangka selaku pemberi suap dan empat tersangka lain selaku penerima suap.

Baca Juga:

Kasus Ade Yasin, KPK Geledah Dua Rumah di Bandung

Tersangka pemberi suap ialah Ade Yasin; Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik.

Sementara, tersangka penerima suap adalah pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah; pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM); pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK); dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

KPK menduga suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut bertujuan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Selain itu, selama proses audit diduga ada beberapa kali pemberian uang oleh Ade Yasin melalui Ihsan Ayatullah dan Maulana Adam kepada tim pemeriksa, di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Duga Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK dengan Dalih Dana Operasional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waskita Beton Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Waskita Beton Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi

"Manajemen WSBP berkomitmen untuk bersikap kooperatif dengan Kejagung demi penegakan hukum dan perbaikan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik," ucap Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto

Rp 59 Miliar Buat Aspal dan Gorden, Dasco: Sejak 2015 Belum Diganti
Indonesia
Rp 59 Miliar Buat Aspal dan Gorden, Dasco: Sejak 2015 Belum Diganti

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR alokasikan anggaran lebih dari Rp 59 miliar untuk mengganti gorden rumah dinas anggota dewan dan pengaspalan baru di kompleks parlemen. Anggaran sebanyak Rp 48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu, Rp 11 miliar untuk aspal baru di kompleks parlemen.

Polisi ke Puluhan Peserta Reuni 212: Kembali ke Rumah, Oke Foto-Foto Dulu
Indonesia
Polisi ke Puluhan Peserta Reuni 212: Kembali ke Rumah, Oke Foto-Foto Dulu

Massa pun sempat berdebat dengan anggota kepolisian yang membantu memecah kerumunan itu.

Tak Terima Istrinya Meninggal COVID-19, Warga Boyolali Ancam Nakes RSUD Ngipang
Indonesia
Tak Terima Istrinya Meninggal COVID-19, Warga Boyolali Ancam Nakes RSUD Ngipang

Sorang warga Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berinisial J mengancam akan membunuh tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Ngipang, Solo.

Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022
Indonesia
Mahfud MD: Anggota KPU dan Bawaslu akan Dilantik oleh Presiden pada 12 April 2022

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

KPK Dalami Potongan Tunjangan Lurah di Bekasi Atas Perintah Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Dalami Potongan Tunjangan Lurah di Bekasi Atas Perintah Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami tunjangan lurah di Bekasi yang dipotong atas perintah Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi.

Yunani Minta 12 Diplomat Rusia Angkat Kaki
Dunia
Yunani Minta 12 Diplomat Rusia Angkat Kaki

Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Yunani telah menginformasikan "pengusiran" diplomat Moskowi kepada duta besar Rusia.

Gempa Dangkal Magnitudo 6,0 Landa Halmahera Barat
Indonesia
Gempa Dangkal Magnitudo 6,0 Landa Halmahera Barat

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bertemu PM Lee Hsien Loong, Jokowi Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Dari Singapura
Indonesia
Bertemu PM Lee Hsien Loong, Jokowi Ambil Alih Pengelolaan Ruang Udara Dari Singapura

Sejak tahun 1946 sebagian FIR wilayah Barat Indonesia berada di bawah pengelolaan FIR Singapura, yakni meliputi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna.

Panglima TNI Hapus Tes Renang dan Akademik dalam Penerimaan Prajurit 2022
Indonesia
Panglima TNI Hapus Tes Renang dan Akademik dalam Penerimaan Prajurit 2022

Seleksi penerimaan prajurit TNI tahun 2022 mengalami perubahan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menghapus sejumlah tes seleksi penerimaan prajurit baru. Tes yang dihapus ialah tes renang dan tes akademik.