Bupati Bogor Ade Yasin Didakwa Suap Tim Pemeriksa BPK Jabar Rp 1,9 Miliar Terdakwa kasus suap Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara daring di PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/7). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

MerahPutih.com - Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa memberikan suap kepada tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp 1,93 miliar.

Suap itu berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Baca Juga

KPK Periksa Rachmat Yasin Terkait Dugaan Korupsi Bupati Bogor

Adapun tim pemeriksa BPK Jabar yang juga telah menjadi tersangka pada perkara tersebut yakni Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

"Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu," bunyi surat dakwaan Ade Yasin yang telah dibacakan jaksa KPK, Rabu (13/7).

Baca Juga

KPK Dalami Penerimaan Uang Ade Yasin dari Kontraktor untuk Suap BPK Jabar

Menurut Jaksa, Ade menyiapkan uang suap tersebut bersama-sama dengan anak buahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Di antaranya yakni Ihsan Ayatullah selaku pejabat di BPKAD Pemkab Bogor, Maulana Adam selaku Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, dan Rizki Taufik Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Jaksa mengungkapkan uang suap yang diberikan Ade Yasin kepada pihak BPK Jabar dikumpulkan dari sejumlah SKPD Kabupaten Bogor. Uang tersebut juga ditarik dari para kontraktor yang pernah mengerjakan proyek-proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, Ade didakwa dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan Pasal 13 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (Pon)

Baca Juga

KPK Temukan Bukti Baru Kasus Ade Yasin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Ungkap Identitas Buronan Teroris Bom Katedral Makassar yang Tertangkap
Indonesia
Polri Ungkap Identitas Buronan Teroris Bom Katedral Makassar yang Tertangkap

Densus 88 Antiteror Polri menangkap satu buronan teroris terlibat dalam aksi pengeboman di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan.

KPK Anjurkan Gubernur Papua Berobat di Dalam Negeri
Indonesia
KPK Anjurkan Gubernur Papua Berobat di Dalam Negeri

KPK anjurkan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe dapat berobat di dalam negeri dibanding harus ke luar negeri.

87 Jemaah Umrah yang Positif COVID-19 Sempat Negatif di Arab Saudi
Indonesia
87 Jemaah Umrah yang Positif COVID-19 Sempat Negatif di Arab Saudi

Tapi memang rata-rata yang positif itu tampak sehat sehat saja

[HOAKS atau FAKTA]: Dipanggil ke Istana, Bambang Tri Tolak Segudang Tawaran Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dipanggil ke Istana, Bambang Tri Tolak Segudang Tawaran Jokowi

Sebuah video menampilkan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang berbincang dengan Bambang Tri.

Irwasum Dampingi Tim Forensik Polri ke Komnas HAM
Indonesia
Irwasum Dampingi Tim Forensik Polri ke Komnas HAM

"Tim akan menjawab sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan kompetensi dan secara objektif," kata dia, Senin (25/7).

Kapolri Didesak Usut Dugaan Pemerasan Libatkan Petinggi Polri
Indonesia
Kapolri Didesak Usut Dugaan Pemerasan Libatkan Petinggi Polri

"Polri memang dalam bekerja tidak boleh berdasarkan asumsi maka untuk membuktikan apakah kabar itu fakta atau hoaks maka Polri harus segera mengecek info tersebut. Informasi itu sangat transparan siapa berperan apa dan itu diyakini berasal dari sumber yang mengetahui langsung atas kejadian tersebut," ujar Santoso

Pasangan Subur di Kota Bandung Dapat Layanan KB Gratis
Indonesia
Pasangan Subur di Kota Bandung Dapat Layanan KB Gratis

Pelayanan KB merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Bandung.

Alasan Pemprov DKI Turunkan Target Pembagunan Rumah DP 0 Persen
Indonesia
Alasan Pemprov DKI Turunkan Target Pembagunan Rumah DP 0 Persen

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah menjelaskan, tidak tercapainya target Rumah DP 0 Rupiah akibat adanya wabah COVID-19.

Karantina Dihapus, Wisman Membludak Masuk Indonesia
Indonesia
Karantina Dihapus, Wisman Membludak Masuk Indonesia

Satgas COVID-19 resmi mencabut aturan karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Imbasnya, kedatangan dari luar negeri ikut meningkat. Pasca pencabutan aturan tersebut, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat jumlah PPLN di Bali dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengalami peningkatan.

Wagub Jabar Jadi Imam Salat Gaib untuk Eril
Indonesia
Wagub Jabar Jadi Imam Salat Gaib untuk Eril

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, memimpin shalat gaib untuk Eril di Masjid Baitul Faizin, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, (3/6).