Bupati Blora Terseret Kasus Korupsi Pesawat PT Dirgantara Indonesia Mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (5/6/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Blora Djoko Nugroho dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pesawat pada PT Dirgantara Indonesia.

Pensiunan TNI itu bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso.

Baca Juga:

Periksa Pejabat Bappenas, KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk pemyidikan tersangka BS," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (6/8).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Selain Djoko, tim penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Kasi Sarana dan Prasarana Badan SAR Nasional Suhardi dan Komisiaris PT Quartagraha Adikarsa Susinto Entong. Keterangan keduanya juga dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara Budi Santoso.

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari para saksi tersebut. Namun, belakangan lembaga antirasuah tengah menelisik penerimaan uang (kickback) dalam rasuah di perusahaan pelat merah ini.

Baca Juga

KPK Tutupi Penetapan Tersangka Eks Petinggi PT DI

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Irzal Rizaldi sebagai tersangka karena diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 330 miliar. Keduanya diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga

KPK Tutupi Penetapan Tersangka Eks Petinggi PT DI

Kredit : ponco


Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH