Bupati Abdul Latif Patok Harga untuk Posisi Strategis di Pemkab Bangkalan Konferensi pers KPK terkait penangkapan Bupati Bangkalan Abdul Latif. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan, Jawa Timur.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diduga mematok harga Rp 50 juta hingga Rp 150 juta kepada ASN yang ingin menduduki posisi strategis di pemerintahannya.

ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang itu akan dipilih dan dinyatakan lulus oleh Abdul Latif.

Baca Juga:

Bupati Bangkalan Bungkam Saat Tiba di Gedung KPK

"Untuk dugaan besaran nilai commitment fee tersebut dipatok mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/12) malam.

Selain Abdul Latif, dalam kasus ini KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Agus Eka Leandy; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wildan Yulianto; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili; serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat.

Firli menjelaskan, Abdul Latif selaku bupati Bangkalan periode 2018-2023, memiliki wewenang di antaranya untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan dari para ASN di Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan.

Dalam waktu 2019-2022, Pemkab Bangkalan atas perintah Abdul Latif, membuka formasi seleksi pada beberapa posisi di tingkat jabatan pimpinan tinggi, termasuk promosi jabatan untuk eselon tiga dan empat.

Baca Juga:

Ditangkap KPK, Bupati Bangkalan Punya Harta Rp 9,9 Miliar

Melalui orang kepercayaannya, Abdul Latif meminta commitment fee berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan dalam seleksi jabatan di Pemkab Bangkalan. Adapun ASN yang sepakat untuk memberikan sejumlah uang ialah Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto, Achmad Mustaqim, Hosin Jamili, dan Salman Hidayat.

Jumlah uang yang diduga telah diterima Abdul Latif melalui orang kepercayaannya sekitar Rp 5,3 miliar. Namun, suap itu bukan hanya dari kasus jual beli jabatan saja, diduga berasal dari fee proyek di Pemkab Bangkalan. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tangkap Bupati Bangkalan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuat Ma'ruf Minta Dibebaskan dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Kuat Ma'ruf Minta Dibebaskan dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

idang para pelaku pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J memasuki tahap pledoi.

Pemprov DKI Klaim Ketersediaan Pangan Jelang Lebaran Aman dan Harga Stabil
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Ketersediaan Pangan Jelang Lebaran Aman dan Harga Stabil

Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengklaim stok pangan strategis di Jakarta menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah/2022 aman.

Anies Klaim Kota Tua Jadi Kawasan Pemersatu Warga Jakarta
Indonesia
Anies Klaim Kota Tua Jadi Kawasan Pemersatu Warga Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, Kota Tua di Jakarta Barat merupakan kawasan yang bisa mempersatukan warga dari semua kalangan. Hal tersebut antara lain karena kawasan Kota Tua memberikan ruang luas untuk para pejalan kaki.

UNESCO Serahkan Sertifikat Gamelan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia
Indonesia
UNESCO Serahkan Sertifikat Gamelan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia

Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud Ristek, Restu Gunawan mengatakan butuh waktu lama gamelan untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO.

Joget Poco-Poco Bareng Tutup TIIWG G20 di Solo
Indonesia
Joget Poco-Poco Bareng Tutup TIIWG G20 di Solo

Penutupan TIIWG G20 di Solo ditandai dengan joget poco-poco bareng dalam gala dinner di Pendaphi Gede, kompleks Balai Kota Solo, Kamis (7/7) malam.

KPK Pastikan Lili Pintauli Kooperatif Hadapi Laporan Etik MotoGP Mandalika
Indonesia
KPK Pastikan Lili Pintauli Kooperatif Hadapi Laporan Etik MotoGP Mandalika

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menegaskan pihaknya memastikan Lili Pintauli akan kooperatif dalam menghadapi laporan tersebut.

Anggota DPRD DKI Mengaku Kesulitan Akses Beli Tiket Formula E
Indonesia
Anggota DPRD DKI Mengaku Kesulitan Akses Beli Tiket Formula E

"Saya sendiri mau pesan pun ngga bisa-bisa tuh, saya coba mesan lewat website ngga bisa, coba aja tuh websitenya," kata Syarif di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).

Resmikan Tol Cibitung-Cilincing, Jokowi Sebut Bisa Percepat Mobilitas Barang
Indonesia
Resmikan Tol Cibitung-Cilincing, Jokowi Sebut Bisa Percepat Mobilitas Barang

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dan Jalan Tol Serpong-Balaraja Seksi 1 yang segera bisa kita operasionalkan," kata Jokowi

Kemendag Ajak Investor Bisnis Kripto di Indonesia
Indonesia
Kemendag Ajak Investor Bisnis Kripto di Indonesia

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengajak investor asal Singapura dan negara lainnya untuk berbisnis kripto di Indonesia dengan mengatakan Indonesia berpotensi menjadi pasar kripto yang menjanjikan.

18 Ribu Orang bakal Hadiri Pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Solo
Indonesia
18 Ribu Orang bakal Hadiri Pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Solo

"Sebanyak 18.000 orang yang akan menghadiri pembukaan Muktamar Muhammadiyah Stadion Manahan. Kita mulai dirikan panggung," kata Ikhwan, Rabu (19/11).