Buntut Ucapan Presiden Prancis, Menag Minta Umat Islam Tak Terpancing Menteri Agama Fachrul Razi (kanan) saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia mengecam pernyataan Presiden Prancis Emanuel Macron yang menyinggung agama Islam.

Menag Fachrul Razi mendukung sikap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang memanggil Duta Besar Perancis dan menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Presiden Perancis yang dinilai menghina Islam.

Menurut Menag, pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron melukai perasaan umat muslim karena mengaitkan agama Islam dengan tindakan terorisme.

Baca Juga:

Protes Indonesia dan Dunia Islam Pada Prancis

“Setiap umat beragama harus menghormati simbol-simbol agama yang dianggap suci oleh pemeluk agama lain, termasuk terkait pemahaman visualisasi Nabi Muhammad,” ujar Fachrul dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (29/10).

“Kebebasan berpendapat atau berekspresi tidak boleh dilakukan melampaui batas atau kebablasan sehingga mencederai kehormatan, kesucian, dan kesakralan nilai dan simbol agama apa pun,” lanjutnya.

Menag juga mengimbau agar umat Islam di Indonesia tidak terpancing melakukan tindakan anarkis. Islam tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri.

“Keagungan Islam tidak bisa ditegakkan dengan melanggar nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Menag.

“Tunjukkan sikap tegas dengan tetap menjunjung tinggi watak umat beragama yang menolak tindak kekerasan," jelas purnawirawan jenderal TNI ini.

Demo Protes Penyataan Presiden Prancis di Solo, Jawa Tengah. (Foto: MP/ Ismail).
Demo Protes Penyataan Presiden Prancis di Solo, Jawa Tengah. (Foto: MP/ Ismail)

Menurut dia, menghina simbol agama dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Pelakunya, harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan ditindak sesuai ketentuan hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan melakukan pembunuhan.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Seperti diketahui, Presiden Macron mengatakan negaranya tidak akan berhenti menerbitkan atau membicarakan kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga mengkritik sikap Presiden Macron.

Melalui akun Twitter resminya @mohmahfudmd, Rabu (28/10), dia menjelaskan bahwa pemerintah mengencam pernyataan Presiden Prancis itu.

Baca Juga:

Prancis dan Jerman Kembali Berlakukan Lockdown

Pemerintah Indonesia pun memanggil Dubes Prancis untuk menyatakan kecaman tersebut. Mahfud juga menilai jika tidak paham tentang hal tersebut, maka Macron telah gagal paham.

"Panggil Dubes Prancis, RI Kecam Presiden Macron Soal Karikatur Nabi Muhammad: MACRON hrs tahu bhw agama Islam adl agama rahmah, tp pemeluk agama apa pun akan marah kalau agamanya dihina. Kalau tak paham itu berarti dia mengalami krisis gagal paham," Kata Mahfud lewat akun twitternya.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang membela penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berekspresi tidak pada tempatnya.

Menurut Ahmad Basarah kebebasan berekspresi yang terkandung dalam ajaran demokrasi bukan berarti setiap orang bebas melakukan apa saja hingga melanggar hak orang lain.

"Apalagi jika hak itu menyangkut hak keberagamaan orang lain," ujar Basarah dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10). (Knu)

Baca Juga:

Buntut Pernyataan Presiden Prancis, Jokowi Didesak Putuskan Hubungan Diplomatik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selain Sembako, Pemprov DKI Pertimbangkan Tingkatkan Kualitas Paket Bansos
Indonesia
Selain Sembako, Pemprov DKI Pertimbangkan Tingkatkan Kualitas Paket Bansos

Riza mengaku perlu ada partisipasi beberapa pihak seperti dunia usaha dan pihak swasta.

MAKI Bakal Gugat Lagi Jika Perppu COVID-19 Disahkan Menjadi UU
Indonesia
MAKI Bakal Gugat Lagi Jika Perppu COVID-19 Disahkan Menjadi UU

Tak tanggung-tanggung, gugatannya setebal 53 halaman

 Sebaran COVID-19 di Jatim Melambat, Media Diharapkan Giat Sajikan Berita Positif
Indonesia
Sebaran COVID-19 di Jatim Melambat, Media Diharapkan Giat Sajikan Berita Positif

"Untuk Orang Dengan Pemantauan (ODP), dari 7.328 orang menjadi 8.395 orang. Sementara untuk pasien yang sembuh, juga tidak ada penambahan. Sampai hari ini masih tetap 22 orang" kata Khofifah

Pandemi COVID-19, OJK Optimistis Kredit Bank Tumbuh 4 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, OJK Optimistis Kredit Bank Tumbuh 4 Persen

Pemerintah telah menempatkan dana di empat bank BUMN sebesar Rp30 triliun. OJK meyakini dana pemerintah tersebut dapat digulirkan sebagai kredit hingga tiga kali lipat.

Djoko Tjandra Buat e-KTP Setengah Jam, Ini Penjelasan Dukcapil Jaksel
Indonesia
Djoko Tjandra Buat e-KTP Setengah Jam, Ini Penjelasan Dukcapil Jaksel

"Begitu status sudah print ready record, itu fotonya sudah muncul dan kelurahan bisa cetak," ujarnya

Akses Keluar-Masuk Jakarta Belum Ditutup meski BPTJ Keluarkan Rekomendasi
Indonesia
Akses Keluar-Masuk Jakarta Belum Ditutup meski BPTJ Keluarkan Rekomendasi

Polri masih menunggu keputusan pemerintah pusat soal pembatasan akses transportasi umum di wilayah Jabodetabek.

Jokowi Diprediksi Bakal Mereshuffle Menteri di Bidang Ekonomi
Indonesia
Jokowi Diprediksi Bakal Mereshuffle Menteri di Bidang Ekonomi

Masyarakat kesulitan menjangkau harga yang tak menentu

MA Kabulkan PK Eks Bos Century Robert Tantular
Indonesia
MA Kabulkan PK Eks Bos Century Robert Tantular

Robert sebelumnya divonis dalam empat putusan pengadilan dengan total hukuman 21 tahun penjara

Anies Larang Warganya Bagikan Sedekah di Jalan
Indonesia
Anies Larang Warganya Bagikan Sedekah di Jalan

Anies beralasan, membagikan sedekah di jalan memiliki resiko penularan COVID-19 yang cukup besar

Pertemuan DPC PDIP Solo dan DPP  di Jakarta, Ini Hasilnya
Indonesia
Pertemuan DPC PDIP Solo dan DPP di Jakarta, Ini Hasilnya

Pertemuan secara tertutup tersebut dipimpin langsung Sekretaris Jenderal PPP PDIP (Sekjen) Hasto Kristiyanto.