Buntut Pencabulan Belasan Santri, Dewan Pengawas Pesantren Akan Dibentuk Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum (kanan). (Foto: MP/Humas Pemprov Jabar)

MerahPutih.com - Publik digegerkan dengan kasus pencabulan belasan santri oleh guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat. Korban mencapai 14 santri perempuan. Bahkan, sebagian korban sampai hamil dan melahirkan.

Dewan Pengawas Pesantren (DPP) yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Agama, kiai, sampai ormas Islam akan dibentuk buntut kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Senin (13/12).

Uu mengatakan, DPP akan dibentuk melalui anggaran APBD provinsi sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar.

Baca Juga:

Usulan Hukum Kebiri untuk Guru Pemerkosa 12 Santri di Bandung

“Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” kata Uu.

Selain DPP, kata Uu, pembentukan Tim Layak Santri pun harus menjadi prioritas. Tim tersebut nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes) guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah,” ucapnya.

Adapun rencana strategis ini akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar. Dijadwalkan, rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis ini akan digelar pada pekan ini di Gedung Sate, Kota Bandung.

“Minimal hari Rabu (15/12) nanti, kita akan mengundang utusan dari 27 kota/kabupaten di Jabar ke Gedung Sate untuk membicarakan masalah ini, sehingga kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jabar,” ucap Uu.

Baca Juga:

PBNU: Pelaku Perkosaan Santri di Bandung Layak Dikebiri

Untuk itu, Uu yang juga Panglima Santri Jabar ini meminta masyarakat, khususnya para orang tua yang anaknya menjadi santri di ponpes-ponpes, agar tidak terbawa stigma negatif akibat kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung.

Uu mengatakan, keberlangsungan aktivitas santriwan dan santriwati di ponpes di Jabar dilakukan secara terpisah dan terbatas, sehingga moral dan etika para santri tetap terjaga. Dengan demikian, Uu meyakinkan masyarakat bahwa ponpes di Jabar aman dan terkendali.

“Saya minta dan mohon kepada orang tua untuk tidak terbawa image yang menggoreng berita ini, seolah-olah pesantren itu negatif. Orang tua jangan takut memasukkan anaknya ke ponpes. Yang (anaknya) sudah (masuk ponpes) pun, jangan merasa gerah,” tuturnya.

“Insyaallah ponpes di Jabar yang berjumlah 1.500 dan jumlah santri sekitar 4,8 juta aman, terkendali, tidak akan ada apa-apa. Karena di pesantren laki-laki dan perempuan dipisah, termasuk guru laki-laki dan perempuan. Aktivitas sehari-hari juga ada pembatasan. Artinya, akan terjaga moral dan etika,” imbuhnya.

Selain itu, Uu juga mengklarifikasi bahwa kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung tidak terjadi di ponpes, melainkan boarding school. Menurutnya, boarding school tidak bisa didefinisikan sebagai ponpes karena tidak mempelajari 12 fan ilmu yang menjadi dasar pembelajaran di ponpes.

“Kami atas nama komunitas pesantren menyayangkan terjadi semacam ini,” ujar Uu.

“Tetapi kita harus klarifikasi bahwa itu bukan di pesantren, tetapi di boarding school. Kalau pesantren ada proses belajar mengajar minimal 12 fan ilmu dari mulai tauhid, fikih, tasawuf, tafsir Quran dan hadits, nahwu, shorof, dan harus ada pembahasan kitab kuning. Kalau boarding school ini tidak termasuk pada definisi pesantren,” tambahnya.

Uu menuturkan, Pemda Provinsi Jabar akan mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang, antara lain memperketat syarat pembangunan ponpes, pembentukan DPP, serta Tim Layak Santri.

Uu juga berharap semua pihak yang ingin mendirikan ponpes atau pun ingin menjadi pimpinan ponpes agar mendapatkan rekomendasi dari majelis ulama, ormas Islam dan kiai setempat yang dianggap mursyid (ahli agama).

“Nanti akan dites, dilihat, apakah seseorang ini benar atau tidak memahami ilmu agama, bisa atau tidak nahwu shorof-nya, balaghah-nya, baca kitab kuning,” tutur Uu. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Buntut 12 Santri Diperkosa di Bandung, Menag Investigasi Seluruh Pesantren

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PDIP Sebut Penundaan Umroh Langkah Tepat dan Bijak
Indonesia
Legislator PDIP Sebut Penundaan Umroh Langkah Tepat dan Bijak

"Ini langkah kehati-hatian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang akan keluar negeri dari ancaman varian Omicron,” kata anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/12)

Ancaman Omicron, Peneliti Desak Pemerintah Perketat Pintu Masuk dari Luar Negeri
Indonesia
Ancaman Omicron, Peneliti Desak Pemerintah Perketat Pintu Masuk dari Luar Negeri

Omicron telah terdeteksi di tujuh negara di Afrika, yakni Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, dan Eswatini.

Bandara Soekarno-Hatta Bakal Dilengkapi Lab Bio Safety Level 2 Buat Tes PCR
Indonesia
Bandara Soekarno-Hatta Bakal Dilengkapi Lab Bio Safety Level 2 Buat Tes PCR

Pemeriksaan PCR bisa dilakukan lebih banyak terhadap penumpang pesawat dari luar negeri yang baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, dan hasil tes PCR diketahui lebih cepat yakni dalam waktu 1 jam.

Dinkes DKI Sebut Nasi Boks PSI di Jakut Mengandung Bakteri E-Coli
Indonesia
Dinkes DKI Sebut Nasi Boks PSI di Jakut Mengandung Bakteri E-Coli

"Karena kurang higienis, maka ada bakteri E coli, jadi bukan karena kadaluwarsa," bebernya.

MotoGP Mandalika Sukses Buat Jumlah Penerbangan Melejit 155 Persen
Indonesia
MotoGP Mandalika Sukses Buat Jumlah Penerbangan Melejit 155 Persen

Perhelatan MotoGP Mandalika rupanya terbukti meningkatkan jumlah penumpang pesawat. PT Angkasa Pura II atau AP II menyatakan Perhelatan internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, pada 18 - 20 Maret 2022 telah berjalan dengan lancar sukses.

Dipanggil KPK, Wakil Ketua DPR Aceh: Kita Siap Kooperatif
Indonesia
Dipanggil KPK, Wakil Ketua DPR Aceh: Kita Siap Kooperatif

"Kita siap kooperatif, mudah-mudahan bisa ada titik terang dengan kasus yang ada di Aceh," ucap Wakil Ketua II DPR Aceh Hendra Budian, di Banda Aceh, Jumat (22/10).

DInkes DKI Minta Masyarakat Tidak Pilih-Pilih Vaksin Booster
Indonesia
DInkes DKI Minta Masyarakat Tidak Pilih-Pilih Vaksin Booster

Untuk itu, bagi seluruh masyarakat Jakarta, mari manfaatkan kesempatan dan ketersediaan vaksin saat ini

Tiba di Bareskrim, Muhammad Kece: Semoga Bangsa Indonesia pada Sadar
Indonesia
Tiba di Bareskrim, Muhammad Kece: Semoga Bangsa Indonesia pada Sadar

“Salam sadar. Semoga bangsa Indonesia pada sadar. Selamat sore semuanya. Saya Muhammad Kece,” katanya

Revisi UU PPP Pintu Masuk Perbaikan UU Cipta Kerja
Indonesia
Revisi UU PPP Pintu Masuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua ayat dari Pasal 64 UU PPP juga akan direvisi untuk memasukkan metode omnibus law

Mal, Resto, dan Cafe di Kota Bandung Diizinkan Buka, Ini Syaratnya
Indonesia
Mal, Resto, dan Cafe di Kota Bandung Diizinkan Buka, Ini Syaratnya

Pusat perbelanjaan atau mal, kafe dan restoran di Kota Bandung sudah diperbolehkan kembali beroperasi pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang diperpanjang hingga 16 Agustus 2021.